YLKI mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan dan memperbaiki Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan selama lebih dari sembilan bulan. Program ini membutuhkan perhatian serius mengingat dampaknya yang signifikan.
Ketua YLKI, Niti Emiliana, menekankan beberapa hal krusial yang perlu ditangani pemerintah. Prioritas utama adalah pelatihan, standarisasi, dan jaminan sanitasi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Standar keamanan pangan yang ketat juga mutlak diperlukan untuk melindungi hak para penerima manfaat.
Niti mengusulkan penghentian sementara program MBG untuk perbaikan menyeluruh. “Tanpa perbaikan komprehensif, MBG berpotensi menjadi ancaman serius bagi kesehatan para penerima manfaat, meningkatkan risiko penyakit,” tegas Niti dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 September 2025.
Ia menyoroti kurangnya tanggung jawab pemerintah atas kasus keracunan yang menimpa ribuan penerima manfaat. Pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas setiap kerugian yang dialami. Pembukaan saluran pengaduan publik juga penting untuk evaluasi program dan perbaikan ke depannya.
YLKI berharap pemerintah segera menyelesaikan permasalahan, terutama kasus keracunan yang telah berdampak luas. Perombakan sistem menyeluruh, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi, serta audit standar dapur dan makanan MBG, merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini secara tuntas.
Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari, sebelumnya menyampaikan bahwa tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)—memiliki data yang berbeda mengenai jumlah korban keracunan MBG. Meskipun data berbeda, jumlah korban secara umum berkisar lima ribu orang.
“Secara statistik, angkanya memang berkisar 5.000,” ujar Qodari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 22 September 2025.
BGN mencatat 5.080 korban dalam 46 kasus. Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus dengan 5.207 korban. BPOM mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban.
Selain itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 5.360 korban keracunan MBG, meskipun jumlah kasusnya tidak disebutkan.
Qodari menyebutkan empat penyebab utama keracunan: higiene makanan, suhu dan pengolahan yang tidak tepat, kontaminasi silang dari petugas, dan kemungkinan alergi pada penerima manfaat.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Tambahan 471 Persen Belanja untuk Makan Bergizi Gratis
