warta-kota.com – , Jakarta – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, memberikan pembelaan terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait pengiriman anak-anak yang dianggap bermasalah ke barak militer. Pigai menegaskan kebijakan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum, khususnya Undang-Undang tentang HAM.
“Komnas HAM tidak merujuk kepada undang-undang apapun,” tegas Pigai di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Mei 2025, menanggapi kritik Komnas HAM terhadap Dedi Mulyadi.
Pigai menjelaskan bahwa penempatan anak di barak militer bukanlah pelanggaran HAM selama tidak disertai hukuman fisik. Ia meyakini tidak ada penerapan hukuman fisik terhadap anak-anak di lingkungan tersebut.
Lebih lanjut, Pigai menyatakan bahwa pendidikan di barak militer berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, Komnas HAM berpendapat bahwa TNI tidak berwenang menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan.
Pigai menekankan bahwa pendidikan di lingkungan barak militer memiliki karakteristik tersendiri. “Ini pendidikan yang berorientasi pada pengembangan produktivitas dan kompetensi, knowledge, skill, dan attitude,” ujar mantan komisioner Komnas HAM tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Atnike Nova Sigiro, menanggapi rencana Gubernur Jawa Barat tersebut. Atnike berharap Dedi Mulyadi mempertimbangkan kembali wacana tersebut.
“Sebenarnya, itu bukan kewenangan TNI untuk melakukan edukasi, pendidikan kewarganegaraan,” ungkap Atnike usai suatu acara di kantor Komnas HAM, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Mei 2025.
Menurut Atnike, tidak ada masalah jika anak-anak hanya mengunjungi barak untuk memahami pendidikan karier militer. Namun, jika rencana tersebut dalam konteks pendidikan militer, maka hal itu tidak tepat.
“Keliru jika itu dalam bentuk hukuman. Itu proses di luar hukum, jika tidak berdasarkan hukum pidana atau hukum pidana anak di bawah umur,” tegasnya.
Program pendidikan karakter ala militer untuk siswa bermasalah yang digagas Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah dimulai sejak Kamis, 1 Mei 2025. Purwakarta dan Bandung menjadi dua daerah percontohan program pembinaan karakter semi-militer yang melibatkan TNI dan Polri.
Setidaknya 69 pelajar telah dikirim ke barak militer. Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa program ini diperuntukkan bagi siswa mulai dari jenjang sekolah menengah pertama.
Daniel Ahmad Fajri dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Dampak Pemangkasan Anggaran terhadap Penegakan HAM
