Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai beragam tanggapan atas gaya kepemimpinannya yang kerap memunculkan wacana-wacana kontroversial, bahkan dinilai prematur oleh beberapa kalangan. Namun, ada pula yang memandang tindakannya sebagai strategi politik jangka panjang.
Julukan “gubernur konten” melekat pada Dedi Mulyadi, seiring kontroversi yang ia ciptakan, termasuk gagasan pengiriman “anak-anak nakal” ke barak militer dan usulan vasektomi sebagai syarat bantuan sosial. Hal ini memicu perdebatan luas di ranah digital.
Kunto Adi Wibowo, pakar komunikasi politik dari Universitas Padjadjaran, melihat frekuensi penampilan Dedi di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” untuk mempersiapkan langkah politik selanjutnya.
Sementara itu, Diding Bajuri, pengamat kebijakan publik, berpendapat bahwa dominasi Dedi di media sosial menciptakan citra kepemimpinan yang terkesan “one-man show”.
Dedi Mulyadi sendiri membela diri dengan menyatakan kehadirannya di media sosial mampu menekan anggaran iklan rutin Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ika Idris, peneliti media sosial dan demokrasi dari Monash University Indonesia, menilai aktivitas Dedi di media sosial sebagai hal yang “wajar”, meskipun ia menyoroti kecenderungan Dedi untuk melontarkan wacana yang belum matang dan menimbulkan kegaduhan.
“Jangan sampai kebijakan [yang] masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” tegas Ika.
Apa saja wacana kebijakan Dedi Mulyadi yang kontroversial?
Sejak dilantik pada 20 Februari lalu, Dedi Mulyadi telah mengeluarkan sejumlah wacana kebijakan yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Berikut beberapa kebijakan kontroversial Dedi Mulyadi sepanjang Maret hingga April 2025:
Menangis di Puncak
Dua pekan setelah menjabat, Dedi Mulyadi terekam kamera menangis saat melakukan inspeksi mendadak di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, Bogor, Jawa Barat. Tangisannya dikaitkan dengan keprihatinan atas kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan.
Respons publik beragam, sebagian menganggapnya sebagai konten semata, sementara yang lain melihatnya sebagai bentuk transparansi.
Pemberantasan premanisme
Pada pertengahan Maret, Dedi membentuk Satgas Pemberantasan Premanisme, yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Langkah ini menuai kritik dari Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) Jawa Barat, yang merasa langkah tersebut menyudutkan organisasi masyarakat.
Meskipun Dedi telah meminta maaf, polemik berlanjut hingga April, ketika Ketua GRIB, Rosario de Marshal alias Hercules, mengancam akan mendatangi kantor gubernur.
Mengirimkan “anak-anak nakal” ke barak militer
Di akhir April 2025, Dedi Mulyadi mencetuskan rencana mengirimkan “anak-anak nakal”, termasuk yang kecanduan gim online, ke barak militer untuk pelatihan disiplin. Rencana ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat, yang mempertanyakan pendekatan militeristik tersebut.
Wajib vasektomi bagi laki-laki berkeluarga untuk dapat bansos
Dedi Mulyadi mengusulkan program vasektomi bagi laki-laki miskin sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial, dengan insentif Rp500.000. Alasannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk miskin.
Dedi Mulyadi menjelaskan, “Saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB [keluarga berencana], sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan gitu loh,”
Wacana ini menuai kontroversi, dengan banyak yang menyebutnya diskriminatif.
Apa reaksi Dedi Mulyadi dijuluki ‘Gubernur Konten’?
Pada akhir April lalu, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut Dedi Mulyadi sebagai “gubernur konten”.
Dalam rapat kerja Komisi II DPR dan Kementerian Dalam Negeri bersama kepala daerah, Rudy Mas’ud memberikan salam kepada Dedi Mulyadi yang turut hadir.
“Terima kasih banyak Bu Wamen [Dalam Negeri] dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi,” ujar Rudy seperti dikutip dari Tempo.co.
Dedi Mulyadi menanggapi julukan tersebut dengan menyatakan bahwa konten-kontennya berhasil menekan anggaran iklan pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar [dari] kerja sama dengan media Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3miliar tapi viral terus,” ujar Dedi, seperti dikutip dari Tempo.co.
Bagaimana respons warga Jabar terkait polemik Dedi Mulyadi?
Andi Daffa, warga Cimahi, Jawa Barat, mengakui konten-konten Dedi Mulyadi sering muncul di media sosialnya, meskipun ia sendiri tidak mengikuti akun gubernur tersebut. Ia menilai kebijakan-kebijakan Dedi selalu memicu perdebatan, misalnya kerja sama dengan TNI AD untuk pelatihan bela negara, pencegahan kejahatan, dan perbaikan rumah tidak layak huni.
“Itu salah satu kebijakannya yang harus dikritisi,” katanya. Ia menilai Dedi Mulyadi terlalu banyak terlibat dalam urusan teknis yang seharusnya ditangani oleh pejabat dinas terkait, sehingga mengabaikan isu-isu yang lebih besar.
“Harusnya bisa lebih memikirkan hal-hal yang lebih luas lagi.”
Dini Dwi Astuti, warga Bandung, memiliki pandangan berbeda. Ia melihat aktivitas Dedi di media sosial sebagai upaya membangun citra untuk pencalonannya sebagai presiden.
“Segala sesuatu itu harus dibangun karena sekarang zamannya seperti ini, membangun image saat ini melalui konten lebih efektif. Semua orang berhak menurut saya. Itu hak dia.”
Ia menilai ide-ide Dedi Mulyadi orisinal, meski kontroversial, dan di baliknya terdapat niat baik untuk membangun Jawa Barat. Ia mengapresiasi kebijakan pelarangan wisuda dan study tour, pembatasan penggunaan telepon genggam, dan pendidikan ala militer untuk anak-anak yang nakal.
“Ide yang keren banget. Itu sih yang paling saya suka dari beberapa ide yang lain karena anak-anak kita benar-benar harus dilindungi” ucap Dini antusias.
Namun, Novi Mulyani, warga Jawa Barat lainnya, berpendapat berbeda. Ia menilai kebijakan tersebut menghalangi siswa untuk menciptakan kenangan dengan teman dan guru. Ia juga kurang setuju dengan cara Dedi Mulyadi mengontenkan segala aktivitasnya sebagai gubernur. Menurutnya, Dedi Mulyadi cukup menunjukkan kinerja nyata, dan masyarakat akan menilai sendiri.
“Yang saya mau, seorang pemimpin itu aktif, enggak usah di media sosial sih, tapi aktif langsung dengan rakyatnya.”
“Tidak usah pencitraan lah,” tegasnya.
Sama seperti Dini, Novi menduga aktivitas Dedi di media sosial sebagai strategi untuk maju dalam pemilihan presiden mendatang.
Melalui konten-kontennya, Novi menilai Dedi Mulyadi sedang membangun citra positif sebagai tokoh publik.
“Pasti yang diperlihatkan bagusnya kan kalau di kontennya. Kalau menurut saya, ada ke situ (pilpres). Pasti dia ingin jadi RI1 suatu saat, enggak tahu kapan,” ujar Novi.
Apa reaksi warganet soal konten Dedi Mulyadi di medsos?
Ika Idris, peneliti media sosial dan isu demokrasi dari Monash University Indonesia, menganalisis aktivitas media sosial Dedi Mulyadi dan percakapan publik di berbagai platform, seperti Instagram, YouTube, X, dan lainnya.
Sejak dilantik pada 20 Februari 2025 hingga 1 Mei 2025, akun Instagram @DediMulyadi71 telah mengunggah 165 konten, dengan rata-rata tiga unggahan per hari dan tingkat engagement yang tinggi.
“Hingga ribuan komentar setiap hari,” kata Ika.
Analisis Ika mencakup percakapan online terkait Dedi Mulyadi dengan kata kunci seperti “banjir”, “vasektomi”, “barak militer”, dan “wisuda”. Ia juga mengamati emosi yang diungkapkan warganet.
Emosi paling dominan adalah muak (27%), diikuti marah (25%), senang (23%), sedih (17%), dan terkejut (3%).
“Reaksi anger utamanya reaksi karena akan mengirim siswa ke barak militer dan soal mewajibkan vasektomi,” kata Ika.
“Untuk mengirim siswa bermasalah, meski di emosi anger ini banyak yang mengkritik, tapi banyak juga yang apresiasi utamanya soal kecanduan main gim,” tambahnya.
Dua konten paling banyak dikomentari adalah mengenai biaya wisuda dan julukan “gubernur konten”. Ika menekankan aktivitas Dedi Mulyadi di Instagram sebagai sumber informasi utama tentang dirinya, program, dan rencana kebijakannya.
Namun, Ika juga mengkritik kecenderungan Dedi untuk menyampaikan wacana yang belum matang ke publik, sehingga memicu polemik.
“Pejabat publik itu kan ketika berkomunikasi, dia bisa menginspirasi yang lain, dan ucapannya juga punya konsekuensi pada perencanaan kebijakan ataupun implementasi kebijakan,” ujar Ika.
Contohnya, usulan vasektomi sebagai syarat bansos, yang menurut Ika, meskipun bermaksud menekan angka kemiskinan, namun disampaikan sebelum matang dan menimbulkan kontroversi.
“Jangan sampai kebijakan ini masih dalam tahapan ide, sudah disampaikan ke publik dengan pola komunikasi yang sangat telanjang,” ujar Ika.
“Menurut saya itu sangat berbahaya, karena nanti bisa jadi serangan ke dia. Bisa juga di sisi lain menginspirasi yang lain.”
‘Investasi politik’ dan ‘one-man show’
Kunto Adi Wibowo, pengajar komunikasi dan pakar literasi politik Universitas Padjadjaran, menyebut aktivitas Dedi Mulyadi di publik dan media sosial sebagai “investasi politik” untuk membangun langkah politik jangka panjang, baik untuk periode kedua sebagai Gubernur Jawa Barat, maupun untuk jabatan presiden atau wakil presiden.
Ia membandingkan Dedi Mulyadi dengan Ridwan Kamil, pendahulunya yang juga aktif di media sosial.
Kunto menilai Dedi Mulyadi bukan hanya pemimpin daerah, tetapi juga “influencer atau idol“, yang membentuk hubungan yang berbeda dari hubungan biasa antara pemimpin dan rakyatnya.
“Ini bukan lagi hubungan antara kepala daerah dengan rakyatnya, tapi hubungan antara idol dan fansnya,” kata Kunto.
Diding Bajuri, pakar kebijakan publik dari Universitas Majalengka, menilai kehadiran Dedi Mulyadi di media sosial menciptakan kesan “one-man show” dalam kepemimpinannya.
“Padahal kan secara pemerintahan kan sudah secara struktural, secara hierarkis kan ada tahapannya,” ujar Diding.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan birokrasi pemerintah provinsi, pemerintahan daerah, dan parlemen setempat. Diding menyoroti banyaknya permasalahan di Jawa Barat yang membutuhkan penanganan, seperti kemiskinan, tata ruang, dan kesempatan kerja.
Data Susenas September 2024 menunjukkan Jawa Barat sebagai provinsi kedua dengan jumlah penduduk miskin terbesar (sekitar 3,67 juta jiwa).
Diding juga menyinggung masalah tata ruang sebagai salah satu penyebab banjir di Jabodetabek, serta perpindahan pabrik dari Jawa Barat ke Jawa Tengah yang mengurangi kesempatan kerja.
Ia juga menyoroti pentingnya akses pendidikan bagi semua anak usia sekolah.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Diding menekankan pentingnya keselarasan dan kerja sama antar pihak.
“Supaya ada kesatupaduan baik secara politik, visi, inisi, dan sampai ke tindakannya,” kata Diding.
Baca juga:
- TNI masuk ranah perguruan tinggi di Bali hingga Papua, apa tujuannya?
- Mahasiswa UIN Walisongo Semarang ‘diteror’ anggota TNI buntut pemberitaan kehadiran militer di kampus – ‘Saya diancam dengan UU ITE’
- Demonstrasi mahasiswa menentang UU TNI berlangsung maraton dan menyebar ke banyak kota, apa maknanya?
- Banjir terjadi setiap hari di berbagai daerah di Indonesia, ‘kebijakan pemerintah hangat-hangat tahi ayam’
- Presiden Prabowo sebut ‘ndasmu’ terhadap pengritiknya – ‘Kritik terbuka seolah-olah musuh’
- Pemilu: Perebutan suara di Jawa Barat, pemilih masih berlandas ‘agama’
