Sebagai respons terhadap dampak banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Sumatera, Kementerian Kehutanan mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp 29 miliar. Dana ini khusus diperuntukkan bagi rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di tiga provinsi yang paling parah terkena dampak.
Fokus utama dari alokasi anggaran ini adalah pemulihan kondisi lingkungan serta penanganan lahan kritis. Lahan kritis diidentifikasi sebagai salah satu faktor utama yang memicu terjadinya bencana alam tersebut.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyatakan dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025, bahwa perhitungan kebutuhan anggaran ideal untuk program rehabilitasi secara menyeluruh masih berlangsung. “Kami akan menyampaikan detailnya pada rapat berikutnya,” ujarnya.
Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa program rehabilitasi DAS ini akan menyasar lahan kritis seluas 464.598 hektare di wilayah-wilayah yang terdampak. Upaya pemulihan akan dilakukan melalui skema reboisasi di kawasan hutan, serta melalui kebun bibit rakyat untuk area penggunaan lain.
Menteri Kehutanan menekankan bahwa anggaran tersebut telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana sebesar Rp 29 miliar tersebut akan didistribusikan kepada tiga daerah yang terkena dampak, yaitu Aceh (Rp 8,4 miliar), Sumatera Utara (Rp 11,5 miliar), dan Sumatera Barat (Rp 9,08 miliar).
Selain upaya pemulihan DAS, Raja Juli Antoni juga mengungkapkan bahwa pemerintah akan melakukan koreksi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan. Evaluasi ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari peristiwa banjir besar yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Sejumlah langkah kebijakan telah disiapkan sebagai bagian dari evaluasi ini. Salah satunya adalah digitalisasi tata kelola kehutanan berbasis satu peta, yang ditargetkan selesai paling lambat pada Januari 2026. Langkah lainnya adalah percepatan pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Menurut Raja Juli Antoni, pelibatan masyarakat adat sangat penting dalam menjaga kelestarian hutan, karena mereka telah terbukti menjadi penjaga alam yang efektif di wilayahnya. “Masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan,” tegasnya.
Masih terkait dengan bencana banjir di Sumatera, politikus dari Partai Solidaritas Indonesia ini menyatakan bahwa pihaknya sedang mengusut 12 perusahaan yang diduga melakukan perusakan lingkungan di Sumatera. Penelusuran ini dilakukan setelah ditemukan indikasi adanya aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
“Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” jelasnya.
Dari hasil investigasi awal, ditemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli Antoni memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan segera dilaksanakan.
Beliau menjelaskan bahwa banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya disebabkan oleh cuaca ekstrem, tetapi juga oleh kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan. Siklon tropis Senyar, menurutnya, memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah mengalami kerusakan.
“Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor, seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air,” paparnya.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dengan dampak yang sangat luas, terutama di Aceh yang terdampak hingga 18 kabupaten dan kota.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa hingga hari Kamis, total korban meninggal mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang dan sekitar 2.600 orang mengalami luka-luka.
Kementerian Kehutanan telah mengidentifikasi 70 titik banjir pada 31 DAS di Provinsi Aceh. Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa analisis citra satelit dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektar dari hutan menjadi non-hutan, dengan rincian 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare, atau 7,1 persen dari total area terdampak.
Di Sumatera Utara, terdapat 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektar, dengan dominasi area penggunaan lain. Raja Juli Antoni menyebutkan bahwa lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare, atau 14,7 persen.
Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, yang mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektar, atau 7 persen dari total area terdampak.
Pilihan Editor: Cekak Anggaran Penanggulangan Bencana
