Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial (bansos) di daerahnya. Usulan ini menuai kontroversi dan dianggap sebagai bentuk kontrasepsi permanen wajib bagi laki-laki.
Namun, para ahli menekankan bahwa menekan angka kelahiran bukanlah solusi utama untuk mengatasi kemiskinan. Mereka mendorong pemerintah untuk fokus pada perluasan lapangan kerja dan peningkatan upah sebagai langkah yang lebih efektif.
Artikel ini akan mengulas kontroversi usulan Dedi Mulyadi dan tanggapan para akademisi terkait wacana tersebut.
Klaim ‘tidak ada paksaan’
“Saat penyaluran bantuan, kami akan memeriksa terlebih dahulu apakah penerima bansos telah ber-KB,” jelas Dedi di Bandung, 28 April lalu.
“Jika sudah, bantuan dapat diterima. Jika belum, mereka harus mengikuti program KB terlebih dahulu,” tambahnya.
Dedi berencana mengintegrasikan program bansos dengan program KB. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya menanggung beban keluarga dengan jumlah anak yang banyak.
Pada 2024, sebanyak 15,3 juta jiwa di Jawa Barat menerima bantuan sosial pangan. Angka ini menurun hampir 7 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya, berdasarkan data BPS.
Jawa Barat mencatatkan jumlah penerima bansos tertinggi secara nasional.
“Kita jamin kesehatannya, kita jamin kelahirannya, tapi negara juga yang menanggung beban keluarga tersebut,” ungkap Dedi.
“Mereka yang menerima beasiswa, bantuan persalinan, perumahan, dan bantuan tunai lainnya, akhirnya menjadi beban negara,” lanjutnya.
Terkait wacana vasektomi, Dedi menawarkan insentif sebesar Rp500.000 bagi laki-laki di Jawa Barat yang bersedia menjalani prosedur tersebut. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mewajibkan vasektomi.
“Yang penting kesadaran dan tanggung jawab, bukan pemaksaan,” tegasnya.
‘Serangan sekaligus meminggirkan si miskin’
Siti Aminah Tardi, Direktur Indonesian Legal Resource Canter dan Komisioner Komnas Perempuan, menyatakan bahwa penggunaan alat kontrasepsi merupakan hak asasi dalam kesehatan reproduksi. Pilihan penggunaan alat kontrasepsi, menurut Siti, sepenuhnya berada di tangan individu.
Setiap orang berhak menentukan jumlah anak yang diinginkan dan kapan akan memiliki anak, tegas Siti.
“Tidak boleh ada paksaan dalam penggunaan kontrasepsi atau penghalangan dalam memilih metode kontrasepsi,” kata Siti.
Siti menilai kebijakan “tukar” vasektomi dengan bansos sebagai bentuk penyalahgunaan kerentanan kelompok miskin.
Menyasar si miskin
Irwan Hidayana, antropolog dari Universitas Indonesia, berpendapat bahwa kebijakan ini akan menciptakan pengucilan sosial.
“Kebijakan ini akan menyasar kelompok miskin dan marginal. Ini merupakan bentuk eksklusi sosial,” jelas Irwan.
Irwan juga menilai bahwa vasektomi sebagai syarat bansos didasarkan pada asumsi yang keliru.
“Lebih parah lagi, kebijakan ini dapat menimbulkan stigma negatif terhadap kelompok miskin,” tambahnya.
“Asumsinya, kalau miskin, jangan punya banyak anak. Apakah ada data yang mendukung asumsi tersebut? Buktikan data yang menunjukkan orang miskin rata-rata memiliki tiga atau empat anak ke atas,” tantang Irwan.
Dari mana gagasan ‘banyak anak banyak rezeki’ muncul?
Muchtar Habibi, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadah Mada, menjelaskan bahwa gagasan ini berkaitan erat dengan konteks sosial dan sejarah, khususnya di Jawa.
“Pertumbuhan penduduk Jawa yang drastis di abad ke-19 terjadi saat masa Tanam Paksa. Kondisi sosial dan struktural memaksa mereka untuk memiliki lebih banyak anak demi memenuhi kebutuhan tenaga kerja,” ujar Muchtar.
Artinya, memiliki banyak anak bukanlah pilihan bebas. “Jika diberi pilihan, orang tidak akan mau memiliki banyak anak,” tambahnya.
Tanam Paksa atau Cultuurstelsel adalah kebijakan ekonomi pemerintah kolonial Belanda yang diterapkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada abad ke-19 untuk menutupi defisit keuangan kerajaan Belanda pasca Perang Jawa.
Dari tahun 1830 hingga 1870, masyarakat agrikultur di Jawa diwajibkan mengalokasikan 20 persen lahan mereka untuk menanam komoditas ekspor.
Muchtar membandingkan dengan periode 1960 hingga 1970-an. Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini jauh lebih rendah dibandingkan era tersebut.
“Dulu, memiliki 11 anak dianggap biasa. Sekarang, memiliki 3 atau 4 anak saja sudah dianggap banyak,” jelas Muchtar.
Program pengendalian penduduk ala Orba
Data BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,33% pada dekade 1970-an. Setelah program Keluarga Berencana Orde Baru, angka tersebut turun menjadi 1,44% pada 1990-an.
Adi Sasongko, dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, menjelaskan bahwa program Keluarga Berencana awalnya ditolak sebagian masyarakat, terutama dari kalangan agama.
“Mereka menganggapnya sebagai perubahan permanen pada tubuh yang dilarang agama,” ujar Adi. Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat, Rahmat Syafei, baru-baru ini menyatakan vasektomi sebagai prosedur yang “sangat tidak diperbolehkan”.
Program Keluarga Berencana Orde Baru lebih banyak menyasar perempuan karena keterbatasan pilihan kontrasepsi untuk laki-laki, yaitu kondom dan vasektomi.
Adi menambahkan, pejabat daerah pada masa itu seringkali “berlomba-lomba” meningkatkan jumlah peserta KB, karena keberhasilan program KB menjadi indikator kinerja pejabat.
“Gubernur sampai wali kota bisa diganti atau tidak diperpanjang masa jabatannya jika program KB tidak berhasil,” ungkap Adi.
Apakah bansos berbasis vasektomi bisa mengentaskan kemiskinan?
Wacana Dedi Mulyadi didasari asumsi bahwa bansos mampu mengentaskan kemiskinan. Irwan Hidayana meragukan asumsi tersebut.
“Asumsinya, jika orang miskin berhenti punya banyak anak, perekonomiannya akan membaik. Saya ragu, apalagi bansos hanya bantuan jangka pendek,” ujar Irwan.
“Untuk mengentaskan kemiskinan, ciptakanlah lapangan kerja,” tegasnya.
Muchtar Habibi menambahkan bahwa sektor formal tidak mampu menyerap seluruh tenaga kerja produktif. Sebagian besar perekonomian Indonesia digerakkan oleh sektor informal.
Masalahnya, pekerja informal tidak memiliki jaminan pensiun. Karena itu, mereka menjadikan anak sebagai “investasi” masa tua.
“Karena negara tidak bisa diandalkan,” kata Muchtar.
Apa alternatif kebijakan yang bisa diterapkan?
Sebagai alternatif, beberapa strategi jangka pendek dan panjang dapat diterapkan untuk mengatasi pertumbuhan penduduk dan kemiskinan.
Siti Aminah Tardi menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang perencanaan kehamilan dan penyediaan alat kontrasepsi gratis.
Meskipun trennya menurun, Jawa Barat masih menempati peringkat kedua provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu 7,49% atau sekitar 3,89 juta jiwa.
Jawa Barat juga memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, mencapai 6,75% dari total angkatan kerja, menurut BPS.
“Bagaimana nasib banyak pemuda ini dalam 10 tahun ke depan? Jika tidak terserap di lapangan kerja, akan terjadi guncangan sosial,” kata Muchtar Habibi.
Bonus demografi yang sering digembar-gemborkan justru bisa menjadi kerugian jika tidak dikelola dengan baik.
“Tanpa industrialisasi masif, bonus demografi akan berubah menjadi bom demografi,” tuturnya.
Muchtar menekankan bahwa industrialisasi berbeda dengan hilirisasi. Industrialisasi membutuhkan transformasi ekonomi di seluruh sektor, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa.
Muchtar menilai sektor pertanian perlu mendapat prioritas. Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses melakukan industrialisasi selalu mengawalinya dengan reforma agraria.
“Tidak ada industrialisasi tanpa reforma agraria,” tegasnya.
Kepemilikan tanah yang lebih baik bagi petani kecil akan meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan, yang pada gilirannya akan mendorong permintaan barang dari sektor industri lainnya.
Opsi lain adalah meningkatkan upah pekerja, kata Muchtar.
“ILO sejak lama melaporkan upah pekerja Indonesia di bawah produktivitasnya,” tuturnya.
“Sudah saatnya upah disesuaikan dengan produktivitas, bukan mengandalkan formula pertumbuhan ekonomi dan inflasi,” kata Muchtar.
Reportase oleh Hilman Handoni
