warta-kota.com – , Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pengakuan Indonesia atas kedaulatan Israel akan bergantung pada pengakuan Israel atas kedaulatan Palestina. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta, tanggal 28 Mei 2025.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi dukungan Prancis terhadap kemerdekaan Palestina. “Prancis juga berkomitmen untuk mendorong penghentian konflik bersenjata di Gaza,” tegas Kepala Negara.
Berikut poin-poin penting pernyataan Prabowo mengenai hubungan Indonesia-Israel-Palestina dalam pernyataan bersama dengan Macron:
Kemerdekaan Palestina: Solusi Tunggal Konflik
Prabowo menyatakan dukungan penuh Indonesia terhadap konferensi tingkat tinggi (KTT) yang diinisiasi Prancis dan Arab Saudi di New York pada Juni mendatang. Tujuan KTT tersebut adalah untuk mendorong “Solusi Dua Negara” dan perdamaian di Timur Tengah.
Namun, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan Palestina merupakan satu-satunya solusi permanen untuk konflik ini. “Kemerdekaan Palestina adalah kunci perdamaian sejati,” tandasnya.
Jaminan Keamanan Israel: Suatu Prasyarat
Prabowo juga menjelaskan bahwa meskipun Indonesia teguh mendukung kemerdekaan Palestina, pengakuan atas kedaulatan Israel tetap menjadi pertimbangan.
Pemerintah Indonesia, tegas Prabowo, siap menjamin keamanan dan kedaulatan Israel, dengan syarat Palestina telah diakui sebagai negara berdaulat. Keamanan Israel akan menjadi prioritas.
“Indonesia juga siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian ke kawasan tersebut,” tambah Prabowo.
Pembukaan Hubungan Diplomatik: Langkah Selanjutnya
Selain pengakuan kedaulatan, Prabowo juga menyatakan kesiapan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik penuh dengan Israel setelah Israel mengakui negara Palestina. “Setelah Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik,” ujarnya di hadapan Macron.
Sekilas Hubungan Indonesia-Israel: Tinjauan Sejarah
Gagasan normalisasi hubungan Indonesia-Israel pernah mengemuka pada tahun 2023. Media Israel, Ynet, melaporkan adanya pembicaraan selama tiga bulan antara kedua pemerintah mengenai normalisasi hubungan.
Menurut laporan Ynet, Israel bersedia menghentikan penentangan terhadap keanggotaan Indonesia di OECD sebagai imbalan atas hubungan formal. Sebelumnya, kekurangan hubungan diplomatik menjadi alasan Israel untuk menghalangi keanggotaan Indonesia di OECD. Media Jewish Insider juga memberitakan hal serupa.
Presiden Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, dikabarkan telah menyetujui rancangan perjanjian normalisasi sebagai langkah awal menuju hubungan diplomatik penuh. Rencana pengumuman normalisasi sempat dijadwalkan pada Oktober 2023 atau November 2023, bertepatan dengan kunjungan Jokowi ke Gedung Putih.
Namun, Istana Kepresidenan melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah pemberitaan tersebut. “Informasi tersebut sama sekali tidak benar,” tegas Ari Dwipayana dalam pesan singkat pada 29 Februari 2024.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan penolakan terhadap normalisasi hubungan dengan Israel, menegaskan komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.
“Posisi Indonesia tetap konsisten mendukung kemerdekaan Palestina,” jelas Menlu Retno di Istana Kepresidenan, Jakarta, 16 April 2024.
Eka Yudha dan Savero Aristia Wienanto berkontribusi pada penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Tanggapan Muhammadiyah Terhadap Kemungkinan Hubungan Diplomatik dengan Israel
