Rentetan bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama sepekan terakhir memicu gelombang kritik. Sejumlah pejabat publik justru melontarkan pernyataan dan melakukan tindakan yang kontroversial, alih-alih merumuskan kebijakan korektif yang esensial untuk mencegah terulangnya tragedi serupa.
Pada hari Jumat (28/11), Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan kepada media bahwa situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya ramai di media sosial.” Pernyataan ini menuai kecaman karena dianggap meremehkan dampak nyata di lapangan.
Sementara itu, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, secara tak terduga menyatakan harapannya agar “kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup,” saat kunjungan presiden ke daerahnya pada Senin (1/12). Pernyataan ini dianggap tidak pantas di tengah situasi darurat.
Fenomena ini muncul di tengah keluhan warga yang merasa “penanganan bencana belum optimal”.
Para pengamat kebencanaan menyoroti rangkaian pernyataan pejabat publik tersebut sebagai cerminan kurangnya “perspektif kemanusiaan.”
“Ini menjadi pelajaran penting… perlunya empati yang lebih besar,” tegas Eko Teguh Paripurno, pengamat kebencanaan dari UPN Veteran Yogyakarta.
Hingga Rabu (3/12) sore, pukul 18.30 WIB, jumlah korban meninggal akibat bencana di ketiga provinsi Sumatra ini mencapai angka yang memprihatinkan, yaitu setidaknya 770 jiwa.
Pernyataan kontroversial apa saja yang telah diungkapkan oleh para pejabat pemerintah? Bagaimana penilaian masyarakat terhadap efektivitas penanganan bencana yang telah dilakukan?
Siapa saja tokoh publik yang memicu kontroversi dalam penanganan bencana ini?
Rangkaian pernyataan kontroversial tersebut datang dari berbagai tingkatan pejabat, mulai dari tingkat daerah hingga pusat.
Pernyataan yang memicu reaksi keras datang dari Kepala BNPB Suharyanto, yang menyebut situasi “mencekam” akibat banjir dan longsor “hanya berseliweran di media sosial.”
Suharyanto kemudian menyampaikan permintaan maaf saat mengunjungi Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, pada Senin (1/12), dan mengakui bahwa “saya surprise, tidak mengira dampaknya sebesar ini.”
Selain itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Dwi Januanto, juga mengeluarkan pernyataan kontroversial dengan menyebut kayu-kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir sebagai “kayu lapuk.”
Sehari setelah pernyataan tersebut, Dwi Januanto memberikan klarifikasi.
“Terkait pemberitaan yang berkembang, saya perlu menegaskan bahwa penjelasan kami tidak pernah dimaksudkan untuk menafikan kemungkinan adanya praktik ilegal di balik kayu-kayu yang terbawa banjir,” jelas Dwi.
“[Pernyataan itu] melainkan untuk memperjelas sumber-sumber kayu yang sedang kami telusuri dan memastikan setiap unsur *illegal logging* tetap diproses sesuai ketentuan.”
Berita terkait:
- Gelombang penyakit mengancam anak-anak korban banjir Sumatra, di tengah rendahnya cakupan imunisasi dasar
- Kesaksian warga di daerah terisolir Aceh Tengah – ‘Stok sembako tinggal dua sampai tiga hari lagi’
- Rangkaian foto sebelum dan sesudah banjir melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara
Pada Senin (1/12), giliran Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menimbulkan kontroversi setelah terlihat memanggul sekarung beras di pundak kirinya saat meninjau lokasi banjir bandang di Koto Panjang Ikur Koto, Koto Tangah, Padang.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram @zul.hasan, politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu berjalan sambil memanggul beras dan menyapa warga.
Zulkifli juga tampak turut membersihkan rumah warga yang dipenuhi lumpur menggunakan sekop.
Ia juga terlihat berbincang dengan sejumlah warga, sambil menyampaikan bahwa pemerintah telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menggandakan pasokan pangan di wilayah terdampak bencana.
Alih-alih mendapatkan respons positif, video berdurasi 58 detik tersebut justru memicu kritik dari *netizen*, yang menilainya sebagai tindakan pencitraan.
Warganet menuding Zulkifli sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas masifnya banjir dan longsor di Sumatra, mengingat ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan yang memiliki peran dalam penerbitan izin pengelolaan hutan di Indonesia.
Selain itu, Bupati Aceh Tenggara, Salim Fakhry, secara mengejutkan menyampaikan harapan “kalau bisa Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup,” saat kepala negara mengunjungi daerahnya pada Senin (1/12).
Sebelum pernyataan tersebut, Salim sempat mengucapkan terima kasih atas kesediaan Prabowo mengunjungi korban bencana di wilayahnya.
Menurutnya, “tidak terbayang di hati kami, seorang pemimpin negara, hadir di Kabupaten Aceh Tenggara.”
“Rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara hari ini bersyukur… Kehadiran Bapak sebagai pemimpin negara mengobati hati rakyat dan masyarakat Aceh Tenggara yang dulu setia memilih Bapak pada pemilu presiden tahun lalu,” ucap Salim.
Politikus dari Partai Golkar itu melanjutkan, “tidak ada presiden seperti beliau, menyapa rakyat, menyapa masyarakat.”
“Kalau bisa, Pak Prabowo [Subianto] jadi presiden seumur hidup.”
Pada Selasa (2/12), Partai Golkar memberikan klarifikasi terkait pernyataan Salim.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, menjelaskan bahwa pernyataan kadernya tersebut hanya merupakan “ekspresi kegembiraan karena presiden merespons cepat penanganan bencana.”
“Bupati [Salim] menyampaikan seperti itu,” ujar Sarmuji.
Sarmuji menambahkan bahwa presiden sendiri sudah mengindikasikan “tidak tergoda” dengan pernyataan Salim.
“Presiden juga dengan baik dan spontan menanggapi ungkapan itu dengan menggelengkan kepala,” pungkas Sarmuji.
Pernyataan yang tidak terkait dengan penanganan bencana tidak hanya disampaikan oleh Bupati Aceh Tenggara.
Prabowo Subianto, saat meninjau lokasi pengungsian di Kompleks Bumi Kasai Permai, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat pada Senin (01/12), menyinggung isu pemberantasan korupsi di hadapan para korban bencana.
Awalnya, Prabowo menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengelola uang rakyat agar dapat membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.
“Kita bekerja untuk rakyat, kita berbakti untuk rakyat, kita akan mengelola kekayaan negara supaya bisa membantu rakyat. Untuk itu, marilah kita saling membantu, marilah kita bersatu, sama-sama menghadapi masa susah,” kata Prabowo.
Pengelolaan kekayaan negara tersebut, menurut Prabowo, bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran.
Ia kemudian melontarkan pertanyaan kepada para pengungsi, “Kalian suka enggak kalau saya sikat itu maling-maling semua?”
“Supaya tidak ada kebocoran, tidak ada maling-maling yang mencuri uang rakyat… Uang yang mereka curi nanti kita alirkan semua ke rakyat,” tegasnya.
Baca juga:
- Warga meninggal saat berebut beras bantuan banjir di gudang Bulog Tapanuli Tengah – ‘Pentingnya pembelajaran cadangan pangan’
- ‘Mama saya meninggal saat salat’ – Kisah pilu anak mencari ibunya yang hilang dalam banjir bandang Sumbar
- Kisah heroik seorang ibu dan tiga anaknya selamat dari maut saat banjir melanda Palembayan, Sumbar
‘Perlu peningkatan empati yang lebih baik’
Sejumlah pengamat menyayangkan berbagai pernyataan dan tindakan kontroversial dari para pejabat pemerintah, yang seharusnya fokus pada pembuatan kebijakan yang dapat mempercepat penanganan bencana.
Pengamat Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, menekankan bahwa pemerintah perlu “meningkatkan komunikasi” di tengah duka yang dialami para korban bencana.
“Ini adalah pembelajaran… perlu empati yang lebih baik,” kata Eko Teguh Paripurno kepada wartawan Arie Firdaus yang melaporkan untuk BBC News Indonesia pada hari Rabu (03/12).
“Perspektif kemanusiaan belum muncul dengan baik.”
Peneliti Sosial dari Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menilai bahwa rangkaian kontroversi tersebut disebabkan oleh pemerintah yang “meremehkan kondisi di lapangan.”
Padahal, dalam prinsip penanganan kebencanaan, pemerintah seharusnya bersikap “over estimate daripada under estimate,” jelas Sulfikar.
“Lebih baik sumber daya berlebih daripada kekurangan,” tegas Sulfikar.
“Tidak bisa *under estimate*, tidak bisa. Tujuannya agar korban dapat diminimalkan. Itu adalah prinsip dasar penanganan bencana,” pungkas Sulfikar.
Bagaimana masyarakat menilai penanganan bencana sejauh ini?
BBC News Indonesia mewawancarai sejumlah korban bencana untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penanganan bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Mereka mengungkapkan bahwa penanganan dari pemerintah belum maksimal, meskipun bencana telah berlangsung selama seminggu di beberapa daerah.
Mulyani, yang memiliki keluarga di Langsa, Aceh, menyatakan bahwa penanganan pemerintah di daerah tersebut masih sangat minim.
Orang tua dan adik Mulyani tinggal di kota yang terletak di pantai timur provinsi Aceh tersebut.
Langsa merupakan salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat bencana, bahkan menjadi “titik mendarat” siklon Senyar yang memicu hujan deras disertai angin kencang beberapa waktu lalu.
Hingga sepekan setelah bencana terjadi, Mulyani mengatakan bahwa tidak ada lokasi pengungsian yang jelas di Langsa.
Begitu pula dengan keberadaan dapur umum bagi para korban banjir.
Menurut Mulyani, adiknya sempat menerima informasi bahwa Pemerintah Daerah Langsa mengklaim telah menyediakan dapur umum bagi para korban bencana pada hari kelima bencana.
Namun, Mulyani menjelaskan bahwa “lokasinya tidak jelas di mana.”
Akibatnya, warga di sekitar kediaman orang tua Mulyani saat ini mendirikan dapur swadaya.
“Sekarang, warga bantu warga,” kata Mulyani.
Ketiadaan bantuan dan dapur umum tersebut sangat merugikan para korban bencana.
Pasalnya, stok bahan pokok milik warga semakin menipis, sementara harga barang-barang yang tersedia di pasaran telah melonjak berkali-kali lipat.
Ia menuturkan, sekarung beras berukuran 10 kilogram kini dijual dengan harga Rp500.000.
BBC News Indonesia juga menemukan fenomena kenaikan harga beras ini di Aceh Tengah—sekarung beras berukuran 10 kilogram juga dijual dengan harga Rp500.000.
Oleh karena itu, ia menilai penanganan bencana kali ini “sangat buruk.”
“Masyarakat merasa tidak diperhatikan,” kata Mulyani.
Kondisi yang tidak lebih baik juga dialami oleh warga Aceh Tengah hingga hari ketujuh bencana.
Kabupaten yang terletak di tengah provinsi Aceh tersebut masih terisolasi dan sulit diakses, sehingga distribusi bantuan pun menjadi terbatas.
Wartawan Iwan Bahagia, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, menyatakan bahwa sekitar 98 kampung masih berstatus terisolasi dan terancam kelaparan karena persediaan bahan pangan yang menipis.
Hal ini dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Aceh Tengah, Mustafa Kamal.
Mustafa mengakui bahwa ancaman kelaparan tidak hanya mengancam warga yang terisolasi, tetapi juga mereka yang tinggal di perkotaan.
Ia merujuk pada 98 kampung yang hingga saat ini masih sulit diakses.
“Sebagian besar, kita tidak tahu bagaimana kondisi pangan mereka pascabencana, [sementara] stok sembako di posko bencana juga terbatas,” ujar Mustafa.
Dalam tiga hari terakhir, bantuan sembako ke Aceh Tengah memang sudah mulai berdatangan, namun menurut Mustafa, jumlahnya masih sangat terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menipisnya pasokan bahan pangan di Aceh Tengah bahkan menyebabkan penjualan beras di beberapa toko harus dikawal oleh anggota polisi.
“Ini sangat memprihatinkan. Ratusan masyarakat mengantre beras di beberapa titik, membeli dengan takaran dua gelas, kiloan, dan sebagainya, sementara setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga yang berbeda,” ucap Mustafa.
Apa saran Mustafa untuk penanganan bencana di Aceh Tengah?
“Kita membutuhkan perbaikan jalan nasional segera, jalan kabupaten segera, dan kalau bisa dibantu helikopter yang siaga di sini, sehingga dapat membantu kebutuhan mendesak,” terang Mustafa, menyuarakan harapannya agar masalah ini dapat segera diselesaikan.
Hingga hari ini, sebanyak 6 kecamatan dan 98 kampung masih belum dapat dilalui oleh kendaraan.
Masyarakat yang terisolasi mencapai 61.997 jiwa, pengungsi mencapai 38.057 jiwa, dan rumah yang rusak mencapai 2.218 unit.
Sebanyak 59 jembatan juga masih rusak, dengan rincian dua jembatan provinsi, 15 jembatan nasional, serta 64 jembatan antar kampung.
Penilaian serupa juga disampaikan oleh Mairizel, seorang warga Palembayan, Agam, Sumatra Barat.
Tiga hari setelah bencana terjadi pada tanggal 27 November, Mairizel mengaku “kecewa” dengan lambatnya proses penanganan bencana.
Padahal, Palembayan merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah oleh banjir dan longsor di Sumatra Barat.
Apa keluhan Mairizel?
“Pada hari Sabtu kemarin, kami terpaksa menggotong adik sepupu saya ke jalur utama melalui lumpur setinggi dada untuk bisa mendapatkan pertolongan medis,” kata Mairizel, mengomentari penanganan bencana di wilayahnya.
Selain terluka, sejumlah anggota keluarga Mairizel juga meninggal dunia akibat bencana tersebut.
“Memang saya sedikit menyayangkan hal itu, tetapi mau bagaimana lagi. Karena saya juga bukan bagian dari pemerintahan dan terpaksa menerima saja,” katanya.
Wartawan Halbert Caniago, yang melaporkan untuk BBC Indonesia di Palembayan, menyebutkan bahwa penanganan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam memang sangat lambat.
Posko utama yang seharusnya memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah Palembayan baru didirikan pada Minggu (30/11) malam oleh pemerintah daerah.
Posko tersebut bahkan baru diisi oleh segelintir personel BPBD Agam sehari setelahnya, pada Senin (1/12).
Keterlambatan penanganan ini dikonfirmasi oleh Sekretaris Daerah Agam, Muhammad Lutfi.
Ia beralasan bahwa keterlambatan penanganan bencana di daerah tersebut disebabkan oleh banyaknya bencana yang terjadi di wilayahnya.
“Kami juga ada bencana seperti di Malalak, Matur, dan beberapa lokasi lainnya selain di Palembayan ini. Mungkin personelnya dibagi-bagi, makanya agak lambat,” katanya.
Kenapa penanganan kali ini dinilai lambat?
Pengamat Kebencanaan UPN Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, melanjutkan bahwa “minimnya empati” yang ditunjukkan oleh para pejabat pemerintah sebenarnya tidak hanya terlihat saat penanganan bencana.
Ia menyebutkan bahwa hal itu sudah terlihat sejak fase mitigasi bencana.
“Sejak peringatan dini dari BMKG, semua pihak seharusnya sudah menyiapkan perangkat,” kata Eko.
Karena tidak menanggapi peringatan tersebut secara serius, jelas Eko, para pejabat pemerintah kemudian terlihat kelabakan saat bencana besar terjadi.
“Karena tidak bekerja, ini [bencana] jadi seolah-olah tiba-tiba,” ujar Eko.
Akibatnya, lanjut Eko, penanganan pun menjadi berantakan, salah satunya tercermin melalui lambatnya penanganan akses yang terputus dan distribusi bantuan.
“Hal ini bisa dilihat dari pernyataan Kepala BNPB [yang menyebut situasi mencekam hanya ada di media sosial], yang seharusnya tidak terjadi,” kata Eko.
“Ada rantai keterlambatan, dari daerah hingga pusat, yang memperburuk situasi saat ini.”
Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah, sependapat dengan Eko, yang menilai penanganan bencana kali ini “dapat dikatakan terlambat.”
“Presiden bahkan baru datang beberapa hari, hampir sepekan. Ibaratnya, *golden time* penanganan bencana sudah lewat,” kata Trubus.
Trubus menduga bahwa “terdapat kebingungan” di tingkat pemerintah pusat.
Ia menilai Prabowo khawatir bahwa peningkatan status bencana di Sumatra menjadi bencana nasional akan menyedot anggaran yang besar, sehingga mengurangi alokasi dana untuk berbagai program andalannya, seperti makan bergizi gratis (MBG).
“Terlihat bahwa hal itu menjadi salah satu pertimbangan. Pemerintah seperti tidak mau mengganggu program prioritas tersebut,” ujar Trubus.
Peneliti Sosial dari Nanyang Technological University Singapura, Sulfikar Amir, menilai bahwa lambatnya penanganan bencana kali ini salah satunya disebabkan oleh peran BNPB yang tidak lagi maksimal.
Salah satu faktornya, jelas Sulfikar, adalah pengurangan anggaran, sehingga “sumber daya BNPB pun mengecil akibat efisiensi.”
“Saya kira, ada korelasi antara pengurangan anggaran dan respons terhadap bencana saat ini,” ujar Sulfikar.
Ia membandingkan respons BNPB saat bencana gempa dan tsunami Palu beberapa tahun lalu.
Saat itu, ia menyebutkan bahwa respons BNPB relatif cepat, meskipun peristiwa likuifaksi yang terjadi di Palu merupakan bencana yang langka.
Namun saat itu, jelas Sulfikar, “BNPB memiliki informasi yang relatif akurat untuk dapat mengambil tindakan. Palu hanya membutuhkan beberapa saat,” ujar Sulfikar.
Lantas, hal apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar penanganan bencana di Sumatra kali ini dapat berjalan lebih cepat?
Eko menyarankan pemerintah untuk segera “memperbanyak pos menyamping”, alih-alih pos komando (posko).
Dalam penanganan kebencanaan, pos menyamping merupakan unit terkecil yang berfungsi untuk mendata korban di daerah terisolasi, memberikan layanan kesehatan ringan, dan mendistribusikan logistik.
“[Sehingga] respons yang lebih kuat dapat dilakukan,” kata Eko.
“Proses ini tampaknya tidak terjadi dalam kasus saat ini [bencana Sumatra].”
Wartawan Iwan Bahagia di Aceh Tengah dan Halbert Chaniago di Agam berkontribusi dalam laporan ini.
Paling banyak dibaca:
- Operasi CIA di Indonesia: Film porno, daftar perburuan komunis, dan Metode Jakarta
- Foto-foto sebelum dan sesudah banjir melanda Aceh, Sumbar, dan Sumut
- Kesaksian warga di daerah terisolir di Aceh Tengah – ‘Stok sembako tinggal dua sampai tiga hari lagi’
