warta-kota.com, JAKARTA — Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mempresentasikan strategi komprehensif bauran kebijakan Bank Sentral yang direncanakan untuk tahun 2026, di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah evaluasi terhadap devisa hasil ekspor (DHE) dari sektor sumber daya alam (SDA), yang secara khusus diminta oleh Kepala Negara.
Dalam acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) yang diselenggarakan pada hari Jumat, 28 November 2025, Perry menguraikan lima pilar utama yang akan membentuk bauran kebijakan bank sentral untuk tahun mendatang.
Pertama, terkait kebijakan moneter, khususnya yang berkaitan dengan suku bunga acuan, Perry menyatakan bahwa BI akan melakukan kajian mendalam mengenai peluang untuk menurunkan suku bunga acuan.
: Pengusaha Sambut Arah Kebijakan Moneter BI 2026: Pro Stabilitas dan Pertumbuhan
“Dengan inflasi yang berhasil dikendalikan, kami akan terus memantau kemungkinan penurunan lebih lanjut pada suku bunga BI rate, dengan tujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Selanjutnya, dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global, BI akan menerapkan intervensi non-delivery forward (NDF) di pasar internasional, intervensi spot domestic non-delivery forward (DNDF), serta melakukan pembelian di pasar sekunder dalam negeri.
: : BI Pastikan Bank Banjir Likuiditas, Purbaya Bakal Injeksi Lagi?
Selain itu, BI juga akan melakukan ekspansi likuiditas moneter yang pro market guna meningkatkan efektivitas penurunan suku bunga dan memperdalam pasar uang.
“Kecukupan cadangan devisa akan terus dijaga, dan instrumen penempatan valas DHE SDA akan diperluas,” imbuh Perry.
: : BI Bakal Gelontorkan Insentif Rp423 Triliun Mulai Desember 2025
Kedua, dalam ranah kebijakan makroprudensial, Perry menekankan bahwa kebijakan makroprudensial yang longgar akan diperkuat di tahun depan untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan yang lebih signifikan, terutama kredit yang disalurkan ke sektor-sektor prioritas pemerintah.
“Jumlah insentif yang kami sediakan akan ditingkatkan menjadi Rp423 triliun, mulai bulan Desember ini,” ungkap Perry.
Bank sentral berencana untuk memberikan insentif likuiditas kepada bank-bank yang lebih proaktif dalam menurunkan suku bunga. Mengenai isu special rate, BI, sebagai bagian dari KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan), akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Keuangan, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) untuk mencari solusi yang tepat.
Bauran kebijakan yang kedua ini juga mencakup penguatan surveillance atau pemantauan sistemik yang lebih ketat untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga.
Ketiga, dalam aspek sistem pembayaran, BI akan terus mempercepat digitalisasi sesuai dengan Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia 2030, dengan semangat ‘Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa‘.
Tujuan ini akan dicapai melalui pembangunan infrastruktur baru, yaitu New BI-Fast, yang terhubung dengan fast payment industri, serta modernisasi BI-RTGS dan Pusat Data Transaksi Pembayaran; konsolidasi industri dengan klasifikasi perusahaan sistem pembayaran utama dan nonutama; dan inovasi QRIS dengan target ambisius, yaitu 60 juta pengguna dan 45 juta merchant, yang sebagian besar adalah UMKM.
Tidak hanya itu, BI juga berencana untuk mendirikan pusat inovasi digital nasional yang akan berkolaborasi dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia), serta memperluas kerja sama QRIS cross border dengan negara-negara seperti Korea Selatan, India, dan Arab Saudi.
“Kami juga akan melakukan eksperimen penerbitan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia,” tegasnya.
Keempat, mengenai pendalaman pasar uang, BI menargetkan peningkatan signifikan dalam transaksi pasar uang, mencapai Rp81 triliun per hari pada tahun 2030, serta pasar valas mencapai US$18 miliar per hari pada tahun yang sama.
Dalam bauran kebijakan ini, BI berencana untuk meningkatkan transaksi repo dan DNDF; memperkuat peran pelaku pasar bersama Apuvindo; dan menjalin sinergi pembiayaan ekonomi dengan pemerintah, KSSK, Danantara, serta berbagai asosiasi industri terkait.
Kelima, di bidang kelembagaan dan transformasi kebijakan SDM, BI terus berupaya meningkatkan digitalisasi melalui Integrated Digital Center Bank, yang didukung oleh pusat data canggih dan kapabilitas artificial intelligence (AI).
“Dan tentu saja, kami akan terus menjaga akuntabilitas dengan menyampaikan laporan kinerja kelembagaan kepada Presiden dan DPR, serta memastikan transparansi publik yang tinggi,” tutup Perry.
