warta-kota.com – JAKARTA — Ekonomi Jakarta menghadapi tantangan baru akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekspor Jakarta ke AS, salah satu pasar utama bagi produk-produk Ibu Kota.
Arlyana Abubakar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jakarta, menjelaskan bahwa tarif 32% yang diterapkan AS berisiko signifikan. Meskipun ekspor Jakarta ke AS tumbuh 93,50% (year-on-year/YoY) hingga Februari 2025, angka ini menunjukkan perlambatan drastis jika dibandingkan pertumbuhan 257,39% YoY pada kuartal sebelumnya.
: API Duga Marak Produk Ilegal jadi Pemicu RI Kena Tarif Resiprokal AS
Komoditas ekspor andalan Jakarta ke AS meliputi alas kaki, ikan dan udang, pakaian jadi, barang rajutan, serta kendaraan dan suku cadangnya.
Walaupun kebijakan Presiden Donald Trump ini berpotensi menghambat ekspor, Arlyana melihat adanya peluang di tengah tantangan tersebut.
: : Nike-Adidas Cs Minta Trump Bebaskan Industri Alas Kaki dari Tarif Resiprokal
“Meskipun pengenaan tarif resiprokal berpotensi menahan pertumbuhan ekspor Jakarta, tarif yang lebih rendah dibandingkan negara pesaing membuka peluang untuk mendorong ekspor ke AS,” jelasnya dalam paparan Perkembangan dan Prospek Perekonomian Jakarta di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Peluang ini terutama terbuka untuk komoditas alas kaki dan tekstil, mengingat pangsa impornya di AS masih relatif rendah dibandingkan negara kompetitor.
: : BI: Volume Transaksi QRIS Jakarta Kuartal I/2025 Meroket 166%
Di sisi lain, tarif tinggi AS terhadap China (245%) berpotensi memicu peningkatan impor dari China ke Indonesia, khususnya Jakarta. Jakarta selama ini mengalami defisit perdagangan luar negeri, meskipun mengalami penyusutan pada Kuartal I/2025. Namun, pengenaan tarif resiprokal AS terhadap China perlu diwaspadai karena dapat menekan neraca perdagangan Jakarta melalui jalur transmisi perdagangan.
China merupakan pemasok utama impor Jakarta, dengan komoditas unggulan seperti mesin, pesawat mekanik, dan peralatan listrik – barang padat modal yang membutuhkan keahlian tinggi.
Oleh karena itu, perlu langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak perang dagang AS-China. Langkah-langkah tersebut antara lain: regulatory reform untuk melindungi UMKM dari barang impor, kampanye Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), peningkatan kualitas produk dalam negeri, pengembangan sumber daya manusia (human capital), dan pemberian insentif bagi usaha lokal.
