warta-kota.com – , Jakarta – Amnesty Internasional Indonesia menyerukan pembentukan tim investigasi independen oleh Komisi Pertahanan DPR untuk menyelidiki ledakan di lokasi pemusnahan amunisi TNI di Garut, Jawa Barat.
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, menekankan perlunya penyelidikan yang transparan dan adil atas insiden yang mengakibatkan 13 korban jiwa tersebut.
“Kegagalan dalam penyelidikan sama artinya dengan kegagalan negara dalam melindungi hak hidup para korban,” tegas Usman dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Selasa, 13 Mei 2025.
Ia menambahkan, pembentukan tim investigasi independen penting, tidak hanya untuk memberikan hak bagi keluarga korban untuk mengetahui kronologi kejadian, tetapi juga untuk meningkatkan pengawasan ketat terhadap amunisi dan peralatan berbahaya di lingkungan TNI.
Tanpa pengawasan dan evaluasi yang ketat dari DPR, lanjut Usman, kemungkinan besar insiden serupa dapat terulang di masa mendatang.
Setiap proses penanganan amunisi, dari produksi, distribusi hingga pemusnahan, harus mengikuti prosedur operasional standar dan keamanan, serta melibatkan tenaga profesional, tambahnya.
“Jika peristiwa ini berulang dan dibiarkan oleh negara, maka ini merupakan pelanggaran HAM, khususnya hak hidup yang merupakan hak absolut dan tak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun,” ujar Usman.
Selain mendesak DPR membentuk tim investigasi independen, Usman juga meminta Komnas HAM dan kepolisian untuk turut menginvestigasi peristiwa ini, mengingat banyaknya korban jiwa di luar area militer.
“Komnas HAM harus aktif menyelidiki kasus ini, karena keterlibatan mereka sangat penting,” ucap Usman.
Ledakan terjadi pada Senin, 12 Mei 2025, di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengakibatkan 13 orang meninggal dunia, sembilan di antaranya warga sipil.
Mayor Jenderal Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, menyatakan belum dapat menyimpulkan penyebab keberadaan warga sipil di area pemusnahan tersebut.
Kristomei menjelaskan, warga sipil biasanya datang ke lokasi setelah pemusnahan untuk mengambil sisa-sisa amunisi yang dianggap bernilai ekonomis.
“Biasanya mereka datang setelah pemusnahan. Namun, kami akan menyelidiki lebih lanjut mengapa ada warga sipil saat kegiatan berlangsung,” jelas Kristomei.
Ia memastikan TNI akan melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap peristiwa ini dan bertanggung jawab atas para korban.
Pilihan Editor: Setelah Prabowo Murka karena Isu Matahari Kembar
