KATHMANDU, KOMPAS.com – Drama politik di Nepal mencapai puncaknya dengan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli pada hari Selasa, 9 September 2025.
Keputusan penting ini diumumkan sehari setelah gelombang demonstrasi keras mengguncang negara tersebut, mengakibatkan setidaknya 19 jiwa melayang.
Dalam surat pengunduran dirinya yang secara resmi disampaikan kepada Presiden Nepal, Oli menyatakan, “Dengan berat hati saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan perdana menteri, efektif mulai hari ini… sebuah langkah yang saya ambil demi membuka jalan bagi solusi politik yang konstruktif dan penyelesaian masalah yang berkelanjutan.”
Baca juga: Demo Nepal Terus Berlanjut: Jam Malam Ditentang, Massa Bentrok Lawan Polisi
Langkah mundur ini dilakukan di tengah tekanan protes publik yang meningkat tajam, menuntut diakhirinya pembatasan akses media sosial dan penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang merajalela.
Demo tewaskan 19 orang
Unjuk rasa, yang awalnya dimulai dengan damai pada hari Senin, berubah menjadi tragedi. Amnesty International menuduh aparat keamanan menggunakan amunisi tajam dalam upaya membubarkan massa yang berunjuk rasa.
Akibatnya, setidaknya 19 nyawa dilaporkan hilang, menjadikan peristiwa ini sebagai salah satu tindakan represif paling berdarah yang disaksikan Nepal dalam beberapa tahun terakhir.
Baca juga: Nepal Kembali Buka Akses Facebook hingga YouTube Usai Demo Mematikan
Meskipun pemerintah akhirnya mengembalikan akses ke platform media sosial, eskalasi demonstrasi terus berlanjut, didorong oleh kemarahan mendalam atas korupsi sistemik dan lambatnya kemajuan ekonomi.
Ketidakpuasan publik yang meluas
Oli, yang berusia 73 tahun, baru saja memulai periode jabatan keempatnya tahun lalu, setelah partainya, Partai Komunis, berhasil membentuk koalisi pemerintahan dengan Nepali Congress.
Namun, popularitasnya menurun secara signifikan seiring dengan ketidakstabilan politik dan tantangan ekonomi yang terus menghantui negara berpenduduk sekitar 30 juta jiwa ini.
Tingkat pengangguran yang mencapai 10 persen dan pendapatan per kapita yang hanya mencapai 1.447 dollar AS (setara dengan sekitar Rp 24 juta), berdasarkan data Bank Dunia, semakin memperdalam kekecewaan publik terhadap elite politik yang dianggap terputus dari realitas kehidupan sehari-hari.
Sejak Nepal bertransformasi menjadi republik federal pada tahun 2008 setelah konflik saudara selama satu dekade dan penghapusan sistem monarki, negara Himalaya ini terus menerus dilanda perubahan kepemimpinan perdana menteri.
Budaya politik yang berorientasi pada transaksi memperkuat persepsi bahwa pemerintah tidak lagi secara efektif mewakili kepentingan rakyat.
Dalam beberapa hari terakhir, luapan kekecewaan ini semakin terlihat di platform media sosial.
Video yang beredar di TikTok — yang tidak termasuk dalam daftar platform yang diblokir oleh pemerintah — menyoroti kontras yang mencolok antara perjuangan hidup warga biasa dan gaya hidup mewah yang dipamerkan oleh anak-anak politisi, dengan barang-barang bermerek dan liburan mewah.
Baca juga: Demo Nepal yang Mematikan: Korupsi dan Larangan Medsos Jadi Pemicu
