Solok, Warta-kota.com.- Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali membayangi wilayah Sumatera Barat seiring mendekatnya musim kemarau 2026. Menyikapi potensi tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Karhutla di Hotel Premiere Syariah, Kota Solok, Selasa (10/2/2026).
Rakor ini melibatkan berbagai unsur lintas sektor, di antaranya TNI, Polri, BMKG, BPBD Provinsi serta BPBD Kabupaten/Kota, Satpol PP Damkar, hingga aparatur nagari se-Kabupaten Solok. Pertemuan ini menjadi wadah konsolidasi strategi dalam menghadapi ancaman Karhutla yang kerap meningkat saat musim kemarau berkepanjangan.
Dalam forum tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Solok, Khairul, S.Sos., memaparkan langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Solok. Ia menegaskan pentingnya kesiapsiagaan daerah yang terukur, adaptif, dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
“Penetapan status siaga maupun tanggap darurat Karhutla dilakukan secara berjenjang, menyesuaikan kondisi riil di lapangan. Ketika terjadi peningkatan hotspot dan cuaca ekstrem, status darurat ditetapkan. Setelah kondisi terkendali, status diturunkan menjadi siaga agar kewaspadaan tetap terjaga” ujar Khairul.
Kalaksa BPBD kabupaten solok Khairul menjelaskan langkah-langkah yang bagus di forum
Menurutnya, pengendalian Karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral. BPBD Kabupaten Solok terus memperkuat koordinasi lintas instansi melalui patroli terpadu, percepatan respons terhadap laporan masyarakat, serta optimalisasi peran perangkat nagari dan kecamatan sebagai garda terdepan di lapangan.
Selain penanganan teknis, upaya pencegahan juga menjadi fokus utama. Edukasi kepada masyarakat terkait bahaya Karhutla serta penegasan larangan pembakaran lahan terus digencarkan, mengingat praktik tersebut masih menjadi pemicu utama kebakaran di sejumlah wilayah.
Dari sisi kesiapan operasional, Pemerintah Kabupaten Solok telah menyiapkan armada, peralatan pemadam, serta tim reaksi cepat di titik-titik rawan Karhutla. Meski demikian, Khairul mengakui masih terdapat keterbatasan, baik dari segi jumlah armada maupun tantangan geografis yang menyulitkan proses pemadaman.
Sebagai langkah antisipasi tambahan, Pemkab Solok juga menjalin kerja sama dengan BMKG dan BNPB melalui pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Upaya ini diharapkan dapat membantu menurunkan intensitas kekeringan melalui hujan buatan di wilayah rawan Karhutla.
Rapat koordinasi ini diharapkan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan terintegrasi. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menekan risiko Karhutla sejak dini, khususnya menjelang puncak musim kemarau di Sumatera Barat.**(PB07)
