Warta-kota.com//Jambi – Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi memperkuat sistem tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang kerja sama BUMD dan BLUD. Kegiatan digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Senin (08/12/2025).
BUMD dan BLUD menjadi pilar pelayanan publik sekaligus penggerak ekonomi daerah. Namun, praktik di lapangan kerap menghadapi risiko maladministrasi, mulai dari penyimpangan keuangan hingga penyalahgunaan kewenangan. Sosialisasi ini menjadi upaya nyata Pemkot Jambi memastikan pelayanan publik lebih transparan dan akuntabel.
Acara dihadiri 20 BLUD, termasuk Puskesmas dan rumah sakit daerah, serta sejumlah BUMD seperti Bank 9 Jambi, PT Siginjai Sakti, dan Perumdam Tirta Mayang. Materi disampaikan Kabag Hukum Setda Kota Jambi, Dr. M. Gempa Awaljon Putra, dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Jambi, Wiliyamson.
Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 42 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama BLUD dan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama BUMD kini menjadi acuan resmi. BLUD hanya dapat bekerja sama dalam bentuk Kerja Sama Operasional dan pemanfaatan Barang Milik Daerah, sedangkan BUMD memiliki tiga skema: Joint Operation, Joint Venture, dan bentuk lain sesuai regulasi.
Keduanya tetap memerlukan persetujuan Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) atau RUPS sebagai pengawas. Kejari Jambi hadir memberikan pendampingan hukum, mulai dari Legal Assistance, Legal Opinion, Legal Audit, hingga pengawasan bersama Inspektorat, BPKP, dan APIP.
Dalam paparannya, Wiliyamson menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan patuh hukum. “Mitigasi risiko sejak perencanaan hingga pelaporan lebih murah dan efektif daripada penindakan. Pendampingan Jaksa Pengacara Negara adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan layanan publik,” ujarnya.
Kabag Hukum Setda Kota Jambi, M. Gempa Awaljon Putra, menambahkan, “Pengawasan kerja sama BUMD/BLUD akan dilakukan langsung Wali Kota melalui perangkat daerah terkait. Langkah ini memastikan lembaga tetap profesional dan pelayanan publik semakin berkualitas.”
Dengan aturan baru dan pengawasan terintegrasi, Pemkot Jambi berharap praktik penyimpangan dapat ditekan dan kualitas pelayanan publik terus meningkat.
