Oleh: Pax Alle
Penggiat Olahraga | Sporty Indonesia
Pagi itu, kopi yang biasanya menghangatkan malah terasa pahit. Ribuan pesan masuk ke gawai saya, menyeruak dengan foto, video, dan tautan berita tentang Aksi Pengembokan Kantor KONI Sumbar. Sebuah peristiwa yang seharusnya tidak terjadi dalam dunia olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas, akal sehat, dan etika.
Aksi tersebut, jika ditelaah lebih dalam, bukan sekadar aksi fisik mengunci kantor. Ia adalah simbol tekanan dan ego, sekaligus kode keras atas kekacauan internal dan intervensi eksternal yang selama ini tersimpan.
SIAPA DALANGNYA?
Pertanyaan krusial, siapa yang berhak melakukan pengembokan? Bukan aparat hukum, bukan pengurus sah, bahkan bukan pula pengurus cabang olahraga (cabor) secara kolektif. Beberapa klaim yang beredar menyebut aksi ini terencana, melibatkan pertemuan-pertemuan di sejumlah rumah makan, dan bahkan didukung logistik oleh instansi pemerintah.
Jika benar, ini menunjukkan bahwa kekuasaan dan ambisi politik telah merasuki sendi-sendi olahraga. Ironis, saat para mantan preman sudah banyak bertobat dan beralih hidup halal, justru sekelompok terpelajar melancarkan aksi yang ditengarai sarat unsur anarkis dan premanisme intelektual.
Langkah cepat kepengurusan KONI Sumbar di bawah Roni Pahlawan yang melaporkan aksi tersebut ke Polda Sumbar patut diapresiasi. Sebab tindakan pengembokan kantor negara bukan perkara sepele.
Dasarnya jelas:
1. Kantor KONI adalah milik negara, bukan milik pribadi atau kelompok tertentu.
2. Kepengurusan yang diperpanjang SK-nya oleh KONI Pusat masih memiliki legitimasi penuh.
3. Surat KONI Pusat tertanggal 18 Juli 2025 bahkan mengarahkan Musprov segera digelar tanpa menunggu berakhirnya masa perpanjangan.
Rencana pelaksanaan Rakerprov 9 Agustus 2025 dan Musprov bulan berikutnya adalah bentuk keseriusan, bukan alasan untuk digembok atau diintimidasi.
AKSI YANG MENGGEMBOK MASA DEPAN
Aksi pengembokan bukan hanya mengunci kantor, tapi juga:
Menggembok simpati publik
Mengunci peluang kemenangan sebagian pihak
Menghidupkan kembali potensi konflik horizontal
Menyeret hukum, politik, pendidikan, hingga integritas pemerintahan
Jika pemerintah dan DPRD tidak segera bersikap netral dan proaktif, maka ini akan menjadi catatan hitam sejarah olahraga Sumbar “Aksi Bunuh Diri Berjamaah”.
MENGAPA APK (Aksi Pengembokan KONI) ADALAH SIMBOL?
1. Simbol unjuk kekuatan dan kekuasaan kelompok tertentu
2. Simbol hilangnya akal sehat, etika, dan adat basandi syarak
3. Simbol ancaman terhadap masa depan atlet dan pembinaan olahraga
4. Simbol lemahnya peran pengawasan pemerintah dan wakil rakyat
5. Simbol dari cara-cara brutal yang menggantikan musyawarah dan konstitusi
Tentu pesan kedepannya kepada semua pihak yang masih waras, berakal sehat, dan berhati nurani, marilah kita hentikan segala bentuk arogansi dan upaya provokatif.
