Menanggapi tuntutan publik yang berjumlah 17+8 poin, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan hasil kesepakatan internal fraksi-fraksi DPR. Rapat internal yang digelar Kamis, 4 September 2025, merespon berbagai desakan terhadap lembaga legislatif tersebut.
Dasco menjelaskan enam poin kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tertutup di bawah pimpinan Ketua DPR Puan Maharani. “Pertama, DPR menyepakati penghentian tunjangan perumahan anggota DPR efektif 31 Agustus 2025,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 5 September 2025.
Tunjangan perumahan senilai Rp 50 juta per bulan yang diterima anggota DPR periode 2024-2025 sebagai pengganti rumah dinas, dicabut menyusul demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus yang berlanjut hingga saat ini. Desakan ini termasuk dalam tuntutan 17+8 poin rakyat, dengan beberapa poin memiliki tenggat waktu pendek, termasuk tuntutan yang dipenuhi hari ini. Dasco didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, saat pengumuman tersebut.
“Kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri mulai 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan,” lanjut Dasco.
Ketiga, DPR akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota setelah evaluasi biaya langganan. Evaluasi akan meliputi biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
Keempat, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politiknya tidak akan menerima hak keuangan. Beberapa anggota DPR yang dinonaktifkan karena kontroversi meliputi Wakil Ketua DPR Adies Kadir, Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni, anggota Komisi IX Nafa Urbach, anggota Komisi VI Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), dan anggota Komisi IX Surya Utama (Uya Kuya).
Kelima, pimpinan DPR akan meminta Mahkamah Kehormatan DPR berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing untuk memeriksa kelima anggota yang dinonaktifkan. Terakhir, DPR berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.
Transparansi tersebut mencakup publikasi rinci komponen tunjangan dan gaji DPR. “Rincian ini akan kami lampirkan dan bagikan kepada awak media,” tegas Dasco.
Dari 17+8 tuntutan rakyat, DPR menyelesaikan tiga tuntutan dengan tenggat 5 September 2025: penghentian tunjangan perumahan, publikasi anggaran DPR, dan pemeriksaan anggota DPR oleh Badan Kehormatan. Sementara itu, tuntutan jangka panjang (satu tahun ke depan) meliputi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Pilihan Editor: Bahlil Bilang Adies Kadir Tidak Akan Terima Gaji Usai Dinonaktifkan
