Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas mengenai penanganan komprehensif terhadap bencana banjir yang melanda Sumatra. Rapat penting ini dihadiri oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan berlangsung di kediaman Presiden, kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada hari Sabtu, 6 Desember 2025.
Pilihan editor: Celah Penanggulangan Bencana yang Harus Diubah?
Pertemuan strategis yang diselenggarakan di akhir pekan ini bertujuan untuk memastikan respons cepat dan efektif dalam menangani dampak bencana di berbagai wilayah Sumatra. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang turut hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa Presiden menghendaki laporan terkini dan sedetail mungkin mengenai situasi terkini di lapangan, khususnya di daerah-daerah yang masih terisolasi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Presiden secara khusus meminta laporan lengkap dari seluruh jajaran terkait dengan update terkini penanganan darurat bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” jelas Prasetyo dalam keterangan resminya pada hari Sabtu, 6 Desember 2025.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo secara langsung menginstruksikan kepada seluruh elemen terkait untuk memberikan prioritas utama pada pemulihan aksesibilitas jalur darat dan mempercepat distribusi logistik, terutama bahan bakar minyak (BBM), yang sempat mengalami kendala akibat terputusnya sejumlah ruas jalan dan jembatan vital.
“Presiden memberikan arahan tegas untuk segera memulihkan akses ke daerah-daerah yang masih terisolasi dan mempercepat distribusi BBM, yang terhambat karena beberapa jalur transportasi yang terputus,” kata Prasetyo.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya pemulihan pasokan listrik sebagai layanan esensial bagi masyarakat yang terdampak. Dalam rapat tersebut, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, diberikan mandat untuk mengambil langkah-langkah konkret dan segera guna memastikan pemulihan jaringan listrik dalam waktu yang sesingkat mungkin.
“Tadi hadir juga Dirut PLN, dan Presiden menginstruksikan agar dalam dua hari ke depan, pasokan listrik di seluruh wilayah terdampak di ketiga provinsi tersebut sudah dapat dipulihkan sepenuhnya,” ungkap Prasetyo.
Prasetyo menambahkan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara berkelanjutan dan memastikan kesiapan untuk kembali meninjau langsung daerah-daerah yang terdampak bencana apabila kondisi memungkinkan.
“Bapak Presiden memiliki keinginan kuat untuk mengunjungi kembali daerah-daerah yang terdampak bencana, jika situasinya memungkinkan. Kami akan terus memantau dan menyesuaikan rencana tersebut,” jelasnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal dunia akibat bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mendekati angka 1.000 jiwa berdasarkan laporan pada Sabtu sore, 6 Desember 2025.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa data terbaru ini merupakan hasil dari operasi yang dikoordinasikan oleh Basarnas dan tim gabungan di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
“Inalillahi wa inailihi roji’un, kami menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada para korban. Pada hari ini, Sabtu, 6 Desember 2025, total korban meninggal dunia mencapai 914 jiwa,” ujar Abdul Muhari dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube BNPB Indonesia, 6 Desember 2025.
Angka ini meningkat sebanyak 47 jiwa dibandingkan dengan total kematian 867 jiwa yang diumumkan sehari sebelumnya. Abdul menegaskan bahwa BNPB akan terus mengoptimalkan dan mempercepat operasi pencarian dan pertolongan. “Dengan harapan, daftar korban hilang dapat diminimalkan semaksimal mungkin.”
Secara rinci, total korban meninggal dunia adalah sebagai berikut: Provinsi Aceh sejumlah 359 jiwa, Sumatra Utara 329 jiwa, dan Sumatra Barat 226 jiwa. Selain itu, BNPB juga mencatat jumlah korban hilang dari ketiga provinsi tersebut sebanyak 389 jiwa.
Pilihan editor: Kemendagri: Bupati Aceh Selatan Keluar Negeri Tanpa Izin Resmi
