Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer, kembali menjadi pusat perhatian. Sosok yang seringkali menuai kontroversi ini baru-baru ini terlibat dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politikus yang akrab disapa Noel ini diduga kuat terlibat dalam praktik pemerasan yang menyasar sejumlah perusahaan yang tengah berupaya mendapatkan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri adalah institusi yang memiliki wewenang penuh dalam menerbitkan sertifikasi tersebut.
Kasus dugaan pemerasan ini masih terus diselidiki oleh komisi antirasuah. Selain Immanuel Ebenezer, KPK juga mengamankan lebih dari sepuluh orang lainnya, termasuk beberapa pejabat eselon II di lingkungan Kemenaker, yang diduga terlibat dalam kasus serupa.
Sebelum terjadinya OTT ini, Noel telah beberapa kali menjadi sorotan publik akibat tindakan dan pernyataannya. Berikut adalah rangkuman kontroversi yang pernah melibatkan Immanuel Ebenezer, mulai dari awal kemunculannya di panggung politik hingga akhirnya menjadi target operasi KPK.
Dilaporkan oleh Alumni 212
Menurut laporan dari Tempo pada tahun 2019, Immanuel Ebenezer dilaporkan ke pihak kepolisian oleh perwakilan Alumni 212. Saat itu, Noel menjabat sebagai Ketua Umum Jokowi Mania. Ia dituduh telah menghina para peserta aksi 212 dengan menyebut mereka sebagai “penghamba uang.”
“Dia (Immanuel) secara terbuka menyebut peserta aksi 212 sebagai kelompok yang menghamba pada uang,” ujar Sekretaris Jenderal Koordinator Pelaporan Bela Islam (Korlabi), Novel Bakmumin, di gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, pada Senin, 4 Februari 2019.
Membela Munarman FPI dalam Kasus Terorisme
Tiga tahun kemudian, Noel kembali memicu kontroversi yang masih berkaitan erat dengan kelompok Alumni 212. Pada tahun 2022, ia hadir di persidangan Munarman sebagai saksi yang meringankan. Saat itu, Munarman menjabat sebagai Sekretaris Front Pembela Islam (FPI), sebuah organisasi masyarakat yang telah dibubarkan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Desember 2020. Munarman didakwa atas dugaan terlibat dalam tindak pidana terorisme.
Pada sidang yang digelar pada 23 Februari 2022, Noel hadir di pengadilan meskipun posisi Munarman berseberangan dengan pemerintah. Noel menegaskan bahwa kehadirannya sebagai saksi didasari oleh keyakinan pribadinya, bukan atas permintaan Munarman. “Tuduhan yang dialamatkan kepada Munarman adalah tidak benar dan menyesatkan,” tegasnya saat memberikan kesaksian di persidangan pada tanggal 23 Februari 2022.
Kontroversi Kiprah Politik Immanuel Ebenezer
Immanuel Ebenezer dikenal luas sebagai seorang aktivis dan relawan politik. Ia seringkali mendirikan organisasi pendukung yang menggunakan nama “mania.” Mulai dari Jokowi Mania, Ganjar Mania, hingga Prabowo Mania 08. Karier politiknya mulai mencuat ketika ia mendukung pasangan Joko Widodo–Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019 dan menjabat sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (JoMan).
Pada tahun 2021, Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Noel sebagai Komisaris Utama PT Mega Eltra, yang merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia. Namun, posisinya hanya bertahan selama satu tahun. Ia diberhentikan pada bulan Maret 2022 setelah menjadi saksi yang meringankan dalam sidang terorisme Munarman, mantan Sekretaris FPI.
Noel kemudian mengalihkan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dengan membentuk relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania). Tindakannya ini memicu gesekan dengan politikus PDIP, Masinton Pasaribu. Namun, pada bulan Februari 2023, Noel justru membubarkan GP Mania dan menyatakan tidak lagi mendukung Ganjar. Ia beralih mendukung Prabowo Subianto, yang akhirnya terpilih sebagai Presiden periode 2024–2029. Setelah kemenangan Prabowo, Noel diangkat menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker).
Kompilasi Pernyataan Kontroversial
Immanuel Ebenezer beberapa kali tercatat mengeluarkan pernyataan yang memicu kontroversi. Sejumlah pernyataan tersebut ia sampaikan saat menjabat sebagai wakil menteri.
Pertama, terkait janji pemerintah untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja. Pada tanggal 15 Agustus, atau hanya lima hari sebelum terkena OTT, Noel menyatakan bahwa kondisi perekonomian global sedang tidak stabil. Hal ini menyebabkan pemerintah belum dapat memenuhi janji untuk menciptakan 19 juta lapangan kerja. “Jika kondisinya stabil, jangankan 19 juta, 20 juta juga bisa tercapai,” ujarnya.
Penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan adalah salah satu janji politik yang diusung oleh Prabowo-Gibran saat kampanye pemilihan presiden tahun 2024.
Kedua, terkait ancaman mencopot jabatan jika buruh Sritex di-PHK. Ketika PT Sri Rejeki Isman (Sritex) melakukan PHK massal terhadap sekitar 50 ribu pekerjanya, Noel berjanji akan memperjuangkan nasib para buruh agar tidak kehilangan pekerjaan. Ia bahkan menyatakan kesiapannya untuk kehilangan jabatannya demi membela para pekerja.
“Saya lebih rela kehilangan jabatan saya daripada melihat saudara-saudara saya harus di-PHK. Dan saya tidak pernah ragu untuk selalu berada di garis terdepan dalam memperjuangkan nasib (buruh),” ucapnya pada Jumat, 15 November 2024.
Ketiga, komentar mengenai tagar #KaburAjaDulu. Pada awal tahun 2025, muncul tagar #KaburAjaDulu di media sosial sebagai bentuk ekspresi keresahan publik terhadap situasi di dalam negeri. Salah satu keluhan yang sering muncul adalah sulitnya mencari pekerjaan di Indonesia. Namun, Immanuel Ebenezer justru mengeluarkan pernyataan yang membuat para netizen geram.
Menanggapi pertanyaan dari wartawan, Noel mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan WNI yang ingin bekerja di luar negeri. Ia bahkan mengatakan bahwa mereka yang menjadi pekerja migran tidak perlu kembali ke Indonesia.
“Mau kabur, kabur saja. Kalau perlu, jangan balik,” katanya di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta Selatan, 17 Februari 2025.
Keempat, janji kepada pengemudi ojek online. Ketika para pengemudi ojek online (ojol) melakukan unjuk rasa di depan kantornya, Noel berjanji akan mengupayakan perubahan dalam hubungan kerja antara pengemudi ojol. Selama ini, hubungan kerja antara pengemudi ojol hanya berupa kemitraan yang dinilai menimbulkan ketidakjelasan bagi para pengemudi online. “Ke depan, kita akan membangun regulasi terkait dengan legal standing mereka (pengemudi), bahwa mereka adalah sebagai pekerja, bukan lagi mitra. Itu sangat penting,” kata Noel kepada wartawan di sela-sela aksi, Senin, 17 Februari 2025.
Annisa Febiola, Alfitria Nefi Pratiwi, Aditia Rahma, dan Sultan Abdurrahman turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: KPK Tangkap Wamen Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Diduga Terkait dengan Pemerasan
