Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengumumkan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul beberapa insiden keracunan makanan yang dilaporkan.
“Kami telah berdiskusi dalam rapat koordinasi untuk segera mempercepat perbaikan dan penguatan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Zulkifli Hasan dalam konferensi pers yang diadakan di gedung Kementerian Kesehatan, Minggu, 28 September 2025.
Zulhas—demikian sapaan akrabnya—menyatakan bahwa pemerintah akan menangguhkan operasional sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang terkait dengan kasus keracunan makanan. Meskipun demikian, Zulhas tidak menyebutkan secara rinci jumlah SPPG yang akan ditutup. Penutupan sementara SPPG yang bermasalah ini, menurut Zulhas, dilakukan selama proses evaluasi dan investigasi berlangsung.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa evaluasi terhadap SPPG akan mencakup aspek kedisiplinan, kualitas bahan baku, serta kompetensi juru masak. “Evaluasi ini tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian, tetapi di seluruh SPPG yang terlibat dalam program,” tegasnya.
Politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut menambahkan bahwa setiap SPPG akan diwajibkan untuk melakukan sterilisasi menyeluruh terhadap semua peralatan makan yang digunakan. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sanitasi, terutama terkait kualitas air dan pengelolaan limbah.
Selain evaluasi terhadap SPPG, Zulhas menyampaikan bahwa pemerintah telah mencapai kesepakatan agar seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam program MBG agar mengambil peran proaktif dalam proses perbaikan.
Zulhas juga mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini mewajibkan setiap SPPG untuk memiliki Sertifikat Layak Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai persyaratan mutlak. “Tanpa SLHS, risiko kejadian serupa akan tetap ada. Keselamatan anak-anak kita adalah prioritas utama,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah telah meminta Menteri Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan unit kesehatan sekolah dalam memantau SPPG secara rutin. “Semua langkah ini diambil secara transparan, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi seluruh anak Indonesia,” pungkas mantan Menteri Perdagangan (2022-2024) dan Menteri Kehutanan (2009-2014) tersebut.
Pilihan Editor: Pangkal Soal Keracunan Massal Makan Bergizi Gratis
