Per tanggal 1 Oktober, roda pemerintahan di Amerika Serikat (pemerintah AS) terhenti sementara akibat kebuntuan anggaran. Kondisi yang dikenal sebagai shutdown ini dipicu oleh kegagalan negosiasi antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Kongres terkait rancangan undang-undang (RUU) pendanaan. Mengutip laporan dari Al Jazeera, akibatnya, berbagai layanan publik mengalami gangguan operasional, dan pembayaran gaji bagi pegawai federal terancam ditunda, bahkan berpotensi dihentikan secara permanen.
Biasanya, dalam situasi shutdown sebelumnya, para pegawai pemerintah yang terdampak akan dirumahkan sementara atau diberikan status furlough, yaitu cuti tanpa bayaran. Gaji mereka umumnya dibayarkan setelah pemerintah kembali beroperasi. Akan tetapi, kali ini, pemerintahan di bawah kepemimpinan Donald Trump memberikan sinyal bahwa pemutusan hubungan kerja secara permanen bukanlah opsi yang mustahil.
Kongres dalam Kebuntuan
Setiap tanggal 1 Oktober menandai dimulainya tahun fiskal baru bagi pemerintah federal Amerika Serikat. Tanpa adanya RUU pendanaan yang disetujui, operasional pemerintahan praktis lumpuh. Saat ini, Partai Republik memegang kendali di kedua badan legislatif Kongres. Di Senat, mereka mengamankan 53 kursi, berbanding 47 kursi yang dikuasai Partai Demokrat.
Untuk mengesahkan sebuah RUU di Senat, diperlukan minimal 60 suara. John Thune dari Partai Republik menjabat sebagai pemimpin mayoritas Senat, sementara Chuck Schumer dari Partai Demokrat memegang posisi sebagai pemimpin minoritas.
Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Partai Republik memiliki mayoritas dengan 220 kursi, sedangkan Partai Demokrat mengamankan 212 kursi. Mike Johnson adalah Ketua DPR saat ini, dengan Steve Scalise sebagai pemimpin mayoritas, dan Hakeem Jeffries sebagai pemimpin minoritas.
Perdebatan sengit di Kongres berpusat pada RUU pendanaan jangka pendek yang diajukan oleh Partai Republik. RUU ini bertujuan untuk mendanai operasi pemerintah hingga tanggal 21 November. Tanpa pengesahan RUU ini, pemerintahan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
Obamacare: Akar Perselisihan
Salah satu titik krusial yang memicu kebuntuan adalah alokasi dana berkelanjutan untuk Affordable Care Act, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Obamacare. Program ini sangat populer di kalangan pemilih karena memberikan akses layanan kesehatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
Partai Demokrat bersikeras menolak mendukung rancangan anggaran dari Partai Republik kecuali pemotongan dana Medicaid yang diberlakukan melalui kebijakan “One Big Beautiful Bill” pada bulan Juli lalu dibatalkan. Selain itu, mereka menuntut perpanjangan kredit pajak khusus yang bertujuan untuk menurunkan biaya asuransi kesehatan bagi warga Amerika. Kredit pajak ini dijadwalkan berakhir pada akhir tahun.
Bahkan, anggota Partai Demokrat di Senat telah mengajukan sejumlah proposal alternatif, termasuk rancangan pendanaan sementara yang berlaku selama tujuh hingga sepuluh hari. Namun, usulan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Partai Republik. Trump juga membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan para pemimpin Partai Demokrat dan menuding tuntutan mereka tidak masuk akal.
Polemik Video Deepfake Trump
Ketegangan politik semakin meruncing setelah Trump mengunggah sebuah video deepfake di platform media sosial miliknya, Truth Social. Video tersebut menampilkan Jeffries mengenakan sombrero berukuran besar dan kumis palsu. Dalam video tersebut, terdengar suara palsu yang diklaim sebagai suara Chuck Schumer yang mengatakan, “Jika kita menyediakan layanan kesehatan bagi semua imigran ilegal ini, kita mungkin bisa mendapatkan dukungan mereka sehingga mereka akan memilih kita.”
Video tersebut langsung menuai kecaman dari Partai Demokrat, yang menyebutnya sebagai ujaran rasis yang mengacu pada stereotip terhadap warga Meksiko. “Video itu menjijikkan, dan kami akan terus menegaskan bahwa kebencian tidak akan membawa Anda ke mana-mana,” tegas Hakeem Jeffries.
Ia menekankan bahwa Partai Demokrat berkomitmen untuk melindungi layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Amerika di tengah serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Partai Republik.
Shutdown dalam Catatan Sejarah AS
Menurut laporan dari NBC News, shutdown kali ini merupakan yang pertama sejak tahun 2018. Meskipun relatif jarang terjadi, frekuensi shutdown cenderung meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Pada bulan Maret lalu, Kongres juga hampir melewati batas waktu sebelum akhirnya menyetujui RUU pendanaan beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditentukan.
Shutdown terlama dalam sejarah Amerika Serikat berlangsung selama 34 hari, dari Desember 2018 hingga Januari 2019, akibat perselisihan mengenai pendanaan pembangunan tembok perbatasan yang menjadi prioritas Trump.
Sejak tahun 1976, pemerintah federal Amerika Serikat telah mengalami shutdown sebanyak 20 kali. Tidak ada shutdown yang terjadi dari tahun 1995 hingga 2013, tetapi dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, tercatat tiga kali penutupan pemerintahan.
Mengenal Proses Anggaran Federal
Berdasarkan informasi dari laman resmi USA.gov, proses penyusunan anggaran pemerintah federal dimulai setahun sebelum tahun fiskal yang baru. Tahun fiskal berlangsung dari tanggal 1 Oktober hingga 30 September. Anggaran federal dibagi menjadi tiga kategori utama.
Pertama, pengeluaran wajib, yang mencakup program jaminan sosial, Medicare, dan tunjangan veteran, menyerap lebih dari setengah total anggaran.
Kedua, pengeluaran diskresioner, yaitu pendanaan untuk lembaga-lembaga federal yang ditentukan oleh Kongres setiap tahun, mencakup sekitar sepertiga dari total anggaran. Ketiga, pembayaran bunga utang, yang biasanya kurang dari 10 persen.
Proses penyusunan dimulai dengan pengajuan permintaan anggaran oleh lembaga-lembaga federal kepada Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB). Kemudian, OMB menyusunnya menjadi proposal yang diajukan oleh presiden kepada Kongres pada awal tahun berikutnya.
Selanjutnya, rancangan anggaran tersebut dibagi ke dalam 12 subkomite di DPR dan Senat yang memiliki tugas sesuai dengan bidang masing-masing, mulai dari pertahanan hingga energi. DPR dan Senat menyusun resolusi masing-masing, yang kemudian digabungkan menjadi satu. Setelah disahkan oleh kedua badan legislatif, rancangan tersebut dikirimkan kepada presiden untuk ditandatangani atau diveto.
Pilihan Editor: Pemerintah AS Resmi Shutdown Mulai Rabu, Trump Ancam Pecat Pegawai
