Solok, Warta-kota.com.- Sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kabupaten Solok diduga tidak menghadiri agenda Safari Ramadhan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati.
Ketidakhadiran tersebut menjadi sorotan karena kegiatan itu merupakan agenda resmi pemerintah daerah yang telah memiliki jadwal dan pembagian tim secara jelas.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketidakhadiran pejabat tidak hanya terjadi pada Tim V, tetapi juga pada tim yang mendampingi Wakil Bupati. Padahal, seluruh nama yang tercantum dalam SK diwajibkan untuk menjalankan tugas sesuai pembagian yang telah ditetapkan.
Pada tim yang di pimpin Wakil Bupati Solok saat ke daerah Lubuak Tareh pejabat dari dinas PUPR juga tidak nampak satupun mendampingi Wakil Bupati Solok, dan pada kunjungan lainya masih ada juga kelihatan yang tidak hadir.
Sembuah susunan tim
Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Solok setiap bulan suci Ramadhan. Selain melaksanakan salat tarawih berjamaah, kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Sejumlah pihak menilai, sebagai aparatur yang telah ditunjuk secara resmi dalam SK kepala daerah, para pejabat seharusnya menunjukkan komitmen dan kedisiplinan. Jika berhalangan hadir, semestinya ada pemberitahuan atau konfirmasi resmi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan.
Salah seorang tokoh masyarakat Kabupaten Solok, Ahmad Yani, menyayangkan sikap sejumlah pejabat yang dinilai tidak menunjukkan keteladanan. Menurutnya, pejabat publik harus memberikan contoh disiplin kepada masyarakat.
“Kalau sudah ada SK dan itu agenda resmi pemerintah daerah, seharusnya dipatuhi. Ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ajang menyerap aspirasi masyarakat. Jangan sampai masyarakat menilai pejabat tidak serius menjalankan tugas” ujarnya.
Ia juga berharap pimpinan daerah dapat memberikan evaluasi dan teguran kepada pejabat yang tidak hadir tanpa keterangan jelas.
“Kita ingin pemerintahan berjalan solid dan berwibawa. Kalau ada halangan, tentu bisa disampaikan secara resmi. Yang tidak baik itu jika tidak hadir tanpa konfirmasi” tambahnya.
Masyarakat pun berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti persoalan ini demi menjaga disiplin aparatur serta memastikan Safari Ramadhan benar-benar menjadi sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.**(PB07)
