PROGRAM unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu program makan bergizi gratis (MBG), menjadi sorotan tajam seiring dengan serangkaian insiden keracunan massal yang menimpa para siswa. Sejak diluncurkan awal tahun ini, beberapa kasus keracunan yang diduga kuat terkait dengan menu MBG telah dilaporkan di berbagai daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat bahwa setidaknya 5.360 anak dan warga telah terdampak.
Pilihan Editor: Ribut-ribut Adu Bukti Penyetaraan Ijazah Gibran
Meskipun tiga lembaga pemerintah—Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan BPOM—menyajikan data yang sedikit berbeda, angka total korban keracunan tetap berada di sekitar 5 ribu orang. Hingga 21 September 2025, jumlah korban keracunan akibat menu MBG telah meningkat menjadi 6.452 orang.
Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, berpendapat bahwa kasus keracunan massal terkait menu MBG ini disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN, menurutnya, kini telah memperketat pengawasan dan menginstruksikan koordinator regional untuk memantau langsung dapur-dapur SPPG guna memastikan penerapan SOP dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
Menyusul serangkaian kasus keracunan massal menu MBG, muncul desakan kuat untuk menangguhkan sementara program ini. Desakan ini datang dari Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan berbagai elemen masyarakat lainnya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga telah melakukan audiensi dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas masalah keracunan menu MBG ini. Lembaga legislatif memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah.
Lalu, bagaimana tanggapan para pimpinan DPR terhadap kejadian keracunan massal menu MBG ini?
Ketua DPR Puan Maharani
Puan Maharani menyatakan bahwa DPR akan mengawasi secara ketat satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang berfungsi sebagai dapur MBG. Parlemen, lanjutnya, akan turun langsung ke lapangan untuk menyelidiki akar permasalahan dari kasus keracunan massal yang diduga disebabkan oleh menu MBG di sejumlah daerah.
“Kami akan melakukan pengawasan ke tempat-tempat yang memiliki masalah di dapur-dapur MBG untuk memahami secara langsung apa sebenarnya penyebab masalahnya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa, 23 September 2025.
Menurutnya, masalah keracunan yang berulang ini perlu segera diselesaikan melalui pendekatan kolaborasi antar-lembaga. “Evaluasi harus dilakukan secara komprehensif, tanpa saling menyalahkan. Evaluasi bersama diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Sufmi Dasco Ahmad menekankan perlunya investigasi lapangan untuk mengungkap penyebab keracunan massal menu MBG. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk terlibat dalam menginvestigasi rentetan kasus keracunan menu MBG.
Dasco juga mendesak BGN untuk menanggapi kasus keracunan makan bergizi gratis ini dengan serius. Ia mempersilakan internal BGN untuk segera mengevaluasi program tersebut.
“Agar program yang seharusnya berjalan dengan baik ini dapat kembali berjalan dengan semestinya,” ujar politikus Partai Gerindra ini.
Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal
Cucun Ahmad meminta dapur SPPG untuk melakukan uji rasa terhadap menu makanan bergizi gratis sebelum didistribusikan kepada para siswa di sekolah. Ia menjelaskan bahwa langkah ini penting sebagai upaya pencegahan terhadap kasus keracunan massal.
“Dapur SPPG wajib melakukan tes organoleptik, yaitu melihat, mencium, dan mencicipi, baik di dapur maupun di sekolah sebelum makanan disajikan,” tulisnya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 25 September 2025.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpendapat bahwa dapur-dapur SPPG yang mengelola produksi menu MBG juga harus dilengkapi dengan alat uji pangan. Lembaga legislatif, kata dia, ingin memastikan bahwa standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional telah diimplementasikan secara menyeluruh oleh seluruh SPPG.
Pimpinan Parlemen, lanjut Cucun, juga mendorong agar program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto ini diperkuat melalui peraturan presiden. Menurutnya, keberadaan perpres tersebut dapat membantu BGN dalam melaksanakan program sehingga tidak bekerja sendiri.
Dian Rahma berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
