Beredar Rekaman Diduga Penimbun BBM Bersubsidi “Bujuk” Wartawan, APH Kenyang dan Tidur
Pekanbaru – Beredar rekaman percakapan antara seorang penjaga ampang-ampang yang diketahui bernama Asril, diduga merupakan pekerja dari Ali Akbar Siregar, pelaku penimbunan BBM bersubsidi ilegal yang terletak tidak jauh dari depan kantor Camat Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan seorang wartawan bernama Athia.
Dalam percakapan tersebut, Asril diduga melakukan negosiasi untuk memberikan atensi rutin setiap bulan kepada wartawan tersebut. Praktik ini diduga untuk menutup mulut wartawan agar tidak memberitakan aktivitas penimbunan BBM bersubsidi ilegal tersebut, sehingga kegiatan ilegal itu dapat berjalan tanpa hambatan.
Dikutip dari media Intelijen Jenderal. Com, Pada Sabtu siang, 15 November 2025, salah satu wartawan, Athia, menerima panggilan WhatsApp dari Asril R—yang sebelumnya disebut sebagai pengurus gudang tersebut. Dalam percakapan itu, Asril R menanyakan “solusi” terkait pemberitaan serta menyampaikan penawaran bernada dugaan upaya untuk mempengaruhi pemberitaan.
Melalui rekaman dokumentasi percakapan, Asril sempat menyampaikan:
“Bagaimana solusinya bang? Rekan-rekan yang lain pun biasanya kita bantu. Kalau untuk Abang berapa yang bisa kita bantu?”
Wartawan menolak tawaran tersebut dan menegaskan bahwa pemberitaan dilakukan sesuai fakta dan kode etik jurnalistik
Aktivitas penimbunan BBM bersubsidi ini menjadi bagian dari jaringan mafia energi yang beroperasi dengan berbagai cara, termasuk penggunaan gudang-gudang sebagai tempat penimbunan dan distribusi BBM ilegal. Praktik ini sangat merugikan negara dan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada subsidi BBM, serta menimbulkan kerugian ekonomi yang besar.
Masyarakat kini mempertanyakan sikap aparat penegak hukum (APH) yang terkesan diam dan tidak merespons serius pemberitaan serta laporan terkait penimbunan BBM ilegal yang telah meluas dan menjadi konsumsi publik. Dugaan kuat muncul bahwa APH tutup mata bahkan bermain mata dengan para pelaku, sehingga muncul kesan perlindungan dan minim penindakan serius terhadap kasus ini. Beberapa laporan dan pengaduan yang disampaikan ke aparat kepolisian tidak mendapatkan respons memadai, yang semakin menimbulkan kecurigaan adanya backing atau perlindungan dari oknum aparat terhadap praktik mafia BBM tersebut.
Kapolda Riau diminta untuk turun tangan langsung mengusut tuntas jaringan mafia BBM ini, termasuk oknum aparat yang diduga membekingi para pelaku agar penimbunan BBM ilegal tidak terus merugikan negara dan masyarakat kecil. Dugaan keterlibatan aparat ini menjadi sorotan utama guna menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan memastikan subsidi BBM tepat sasaran.
Kasus ini menyoroti betapa pentingnya transparansi dan integritas dalam penegakan hukum, khususnya dalam menangani jaringan mafia BBM bersubsidi yang beroperasi di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.. Upaya tegas dari kepolisian dan aparat hukum sangat ditunggu demi menghentikan praktik ilegal yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
