Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) tahun 2025 secara resmi dimulai pada hari Jumat, 31 Oktober 2025. Konferensi ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi regional, terutama di tengah meningkatnya tindakan unilateral dan berbagai kendala perdagangan.
KTT APEC 2025, yang berlangsung di Gyeongju, Korea Selatan, dari tanggal 31 Oktober hingga 1 November 2025, dihadiri oleh para pemimpin dari 21 negara anggota APEC, bersama dengan negara-negara tamu dan perwakilan dari organisasi internasional, sebagaimana dilaporkan oleh Yonhap dan dikutip oleh Antara.
Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah upaya untuk meningkatkan perdagangan bebas dan memajukan integrasi ekonomi di seluruh kawasan Asia-Pasifik.
Di antara para pemimpin APEC yang hadir di Gyeongju adalah Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, dan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan untuk tidak menghadiri KTT APEC tahun ini, meskipun sebelumnya ia sempat berpartisipasi dalam forum bisnis APEC dan mengadakan pertemuan dengan Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, serta Presiden Tiongkok, Xi Jinping.
Pembukaan KTT dimulai dengan sambutan hangat dari Presiden Lee kepada para pemimpin negara yang hadir, sebelum memasuki sesi pertama yang bertajuk “Menuju Wilayah Tangguh yang Lebih Terhubung”.
Menurut keterangan dari kantor kepresidenan Korea Selatan, para pemimpin APEC akan mendiskusikan berbagai upaya untuk menjadikan kawasan Asia-Pasifik lebih terbuka, dinamis, dan tangguh dalam sesi diskusi tersebut.
“Presiden Lee akan memainkan peran penting dalam menjembatani para pemimpin untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pentingnya kerja sama yang lebih erat. Tujuan kami adalah untuk memulihkan komitmen kawasan terhadap kolaborasi dan mengeksplorasi langkah-langkah konkret agar APEC tetap menjadi forum ekonomi kunci di kawasan ini,” kata perwakilan dari kantor kepresidenan Korea Selatan.
Sebagai tuan rumah APEC tahun ini, Korea Selatan berusaha untuk mencapai hasil yang nyata dan dapat diterima oleh semua anggota APEC melalui rancangan “Deklarasi Gyeongju” yang diusulkannya, serta inisiatif lainnya di bidang kecerdasan buatan (AI) dan perubahan demografis.
Dalam kedua sesi yang berlangsung, para pemimpin APEC akan membahas saran-saran dari pejabat tinggi negara-negara anggota APEC dalam upaya menciptakan kawasan Asia-Pasifik yang lebih makmur melalui peningkatan kerja sama di bidang rantai pasok dan transisi digital.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah apakah dan sejauh mana para pemimpin akan mencapai konsensus dalam menciptakan jalur untuk perdagangan internasional, mengingat adanya perbedaan pandangan mengenai tatanan perdagangan bebas global yang didukung oleh multilateralisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, hampir semua anggota APEC telah menyatakan dukungan terhadap perdagangan bebas yang berbasis pada sistem Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan menegaskan komitmen mereka terhadap multilateralisme.
Semua deklarasi yang ditandatangani selama KTT APEC dari tahun 2021 hingga 2024 mencantumkan klausul yang mendukung sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan WTO “sebagai inti”. Klausul ini muncul setelah masa jabatan pertama Trump sebagai Presiden AS berakhir.
Deklarasi pemimpin dalam KTT APEC hanya dapat disahkan jika terdapat kesepakatan bulat dari setiap anggota APEC.
Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Cho Hyun, menyatakan bahwa setelah pertemuan tingkat menteri APEC pada hari Kamis, kesepakatan mengenai deklarasi bersama APEC tahun ini “semakin dekat”, sementara hasil negosiasi akhir yang masih berlangsung akan dibahas dalam KTT.
“Kami berharap dokumen tersebut dapat disahkan pada hari Sabtu, saat sesi retret para pemimpin APEC,” kata Cho.
Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yeo Han-koo, menyampaikan bahwa kesepakatan dasar telah tercapai dalam aspek rantai pasok, digital, dan lingkungan, yang ia sebut sebagai “inti dari agenda perdagangan hari ini dan pilar ekonomi masa depan”.
“Kami akan terus menjunjung tinggi multilateralisme yang berbasis pada WTO. Namun, ketika sistem WTO sedang dipertaruhkan, kami juga mendukung kerja sama plurilateral,” kata Yeo, merujuk pada sistem kerja sama antar-negara dengan lingkup yang lebih kecil.
Pilihan Editor: Di KTT APEC, Prabowo: Indonesia Memerangi Korupsi dan Pebisnis Rakus
