warta-kota.com JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, memberikan pernyataan terkait perkembangan divestasi saham, atau penambahan kepemilikan saham, PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui Mining Industry Indonesia (MIND ID).
Menurut Andre, Indonesia dipastikan akan memperoleh tambahan saham sebesar 10%-12% di Freeport Indonesia pada Oktober 2025 mendatang.
“Bapak, Ibu, sekalian, saya ingin menyampaikan informasi bahwa pada bulan Oktober tahun 2025 ini, sesuai arahan Presiden Prabowo kepada Danantara, Insyaallah kita akan mendapatkan tambahan saham Freeport sebesar 10%-12%,” kata Andre setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senin (29/9/2025).
Dengan adanya penambahan saham ini, secara otomatis kepemilikan saham Indonesia di PTFI akan meningkat melampaui 51%. Bahkan, jika mencapai 12%, saham Indonesia berpotensi mencapai 63%.
“Jadi, jika selama ini kita memiliki 51%, maka pada Oktober 2025 nanti, saham Freeport yang dimiliki oleh pemerintah akan berada di atas 60%. Bisa jadi 61%, atau bahkan 63%,” jelasnya.
Menteri Bahlil Menyatakan Tahap Akhir Divestasi Saham Freeport Akan Diputuskan Oktober
Dengan kepemilikan mayoritas di tangan Pemerintah Indonesia, Andre juga menekankan bahwa Freeport wajib hadir dalam setiap RDP di DPR, baik yang diselenggarakan oleh Komisi VI maupun komisi lainnya yang berkaitan dengan kegiatan bisnisnya.
“Artinya, tidak ada alasan bagi Dirut Freeport untuk tidak hadir dalam RDP Komisi VI atau rapat-rapat lainnya di komisi-komisi lain di DPR RI. Karena jelas, kepemilikan sahamnya jelas berada di tangan pemerintah Republik Indonesia,” tegas Andre.
Sebelumnya, berdasarkan catatan Kontan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, juga menyampaikan hal serupa. Ia menargetkan keputusan akhir terkait penambahan saham ini akan rampung pada bulan Oktober tahun ini.
“Tahapan-tahapan inilah yang sedang kita laksanakan saat ini. Rencananya, setelah selesai, mungkin di awal Oktober, baru kami akan melakukan finalisasi dengan pihak Freeport,” ungkap Bahlil saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025).
Bahlil: Freeport Menghentikan Penambangan untuk Mencari Pekerja yang Terjebak
Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa pihaknya telah bertemu dan mengadakan rapat dengan Freeport McMoran dan Freeport Indonesia pada minggu lalu. Pertemuan tersebut membahas mengenai kesepakatan divestasi serta perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI setelah tahun 2041.
“Empat hari lalu, saya melakukan rapat dengan Freeport McMoran, bersama Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait kejelasan proses perpanjangan Freeport yang berakhir pada tahun 2041. Kita harus memperpanjangnya lebih dari itu,” pungkasnya.
