Oleh: Intan Hani Fatuzzahra, Siti Hanifah, Fadila Nurul Kholqi, Hendi Novaldi
Mahasiswa selama ini dikenal sebagai kelompok yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dalam politik dan sosial. Mereka dianggap sebagai ujung tombak demokrasi yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, persepsi publik sering menganggap pelajar masa kini mulai kehilangan minat terhadap politik dan lebih memilih sikap apatis. Pandangan ini muncul karena menurunnya partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan politik formal seperti pemilihan umum, penindasan besar, atau organisasi kemahasiswaan yang berorientasi politik. Meski demikian, gambaran ini tidak sepenuhnya akurat jika menilik lebih dalam pola keterlibatan siswa saat ini.Salah satu faktor yang menyebabkan anggapan apatis adalah mengecewakan mahasiswa terhadap praktik politik yang selama ini mereka saksikan.
Korupsi, nepotisme, dan janji politik yang sering tidak ditepati membuat banyak mahasiswa skeptis dan enggan terjun langsung ke dalam politik formal. Mereka merasa bahwa sistem politik saat ini tidak mampu menampung aspirasi atau memberikan perubahan yang mereka harapkan. Kondisi ini menimbulkan sikap menunggu atau menarik diri dari aktivitas politik yang dianggap “kotor” dan tidak efektif, sehingga mereka memilih fokus pada hal-hal lain seperti pendidikan dan pengembangan diri.Namun, sikap ini tidak berarti mahasiswa benar-benar tidak peduli pada politik. Justru di era digital saat ini, banyak mahasiswa yang mulai menyampaikan kepedulian politiknya melalui cara yang lebih kreatif dan berbeda dari generasi sebelumnya. Media sosial, misalnya, menjadi platform utama bagi mahasiswa untuk berdiskusi, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan menyebarkan informasi politik.
Diskusi online yang mereka lakukan sering kali melibatkan isu-isu aktual seperti reforma agraria, pendidikan murah dan berkualitas, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa mahasiswa mulai beradaptasi dengan cara baru dalam menyampaikan aspirasi politiknya.Keterlibatan mahasiswa dalam politik juga semakin beragam melalui berbagai organisasi sosial dan komunitas independen yang tidak berorientasi langsung pada partai politik. Banyak mahasiswa yang aktif dalam kelompok advokasi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), maupun gerakan sosial yang mengangkat isu-isu kemanusiaan dan keadilan sosial. Dengan cara ini, mereka dapat ikut mendorong perubahan tanpa harus terjebak dalam politik praktis yang sering dianggap penuh intrik. Pendekatan ini juga membuat gerakan mahasiswa lebih inklusif dan mampu menjangkau kalangan masyarakat yang lebih luas.Selain itu, literasi politik di kalangan pelajar mulai meningkat, seiring dengan bertambahnya akses terhadap sumber informasi yang kredibel. Banyak kampus kini memasukkan pendidikan dan politik sebagai bagian dari kurikulum. Seminar, diskusi, dan lokakarya tentang demokrasi, hak asasi manusia, dan tata kelola pemerintahan pun semakin marak digelar. Hal ini membantu membentuk pemahaman politik yang lebih matang dan kritis, sehingga mahasiswa tidak hanya sekedar ikut-ikutan dalam aktivitas politik, tetapi benar-benar memahami makna dan dampak dari partisipasi mereka.
Namun demikian, tantangan besar yang dihadapi mahasiswa dalam berpolitik adalah adanya disinformasi dan berita hoaks yang tersebar luas, terutama di media sosial. Informasi yang tidak akurat ini dapat membingungkan dan memecah belah opini mahasiswa, sehingga menghambat sikap kritis dan partisipasi yang konstruktif. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan literasi media dan digital agar dapat memilah informasi yang benar dan menghindari penyebaran hoaks. Kemampuan ini menjadi landasan penting dalam membangun budaya politik yang sehat.Lebih jauh lagi, keterlibatan mahasiswa dalam politik juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi mereka. Banyak mahasiswa yang harus membagi waktu antara kuliah dan bekerja untuk kebutuhan hidup, sehingga partisipasi aktif dalam kegiatan politik atau organisasi menjadi terbatas. Tekanan finansial dan tuntutan akademik membuat sebagian besar mahasiswa memilih fokus pada studi. Hal ini bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan prioritas hidup yang berbeda.
Oleh karena itu, bentuk kepedulian politik mahasiswa tidak selalu terlihat dari aksi atau organisasi besar, melainkan melalui kesadaran memilih dengan cerdas dalam pemilu dan penyebaran informasi yang benar.Di sisi lain, lingkungan kampus juga berperan penting dalam membangun budaya politik mahasiswa. Kampus yang mendukung kebebasan berpendapat dan menyediakan ruang untuk diskusi terbuka dapat mendorong mahasiswa agar lebih aktif dan kritis terhadap isu politik. Sebaliknya, kampus yang membatasi aktivitas politik dapat memicu sikap apatis dan pasif dari mahasiswa. Oleh karena itu, peran dosen, lembaga kemahasiswaan, dan pengelola kampus sangat strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kesadaran pengembangan politik generasi muda.Akhirnya, mahasiswa sebagai bagian dari generasi muda memiliki potensi besar untuk mengubah wajah politik di masa depan. Mereka bukan sekedar menonton penonton, melainkan aktor yang dapat menggerakkan perubahan melalui berbagai cara, baik formal maupun informal. Sikap apatis yang selama ini menjadi stereotip harus dilihat sebagai fase transisi menuju bentuk partisipasi politik yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dengan dukungan pendidikan, lingkungan yang terbuka, dan literasi media yang baik, siswa dapat menjadi kekuatan kritis yang membawa demokrasi Indonesia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Mahasiswa sering dianggap apatis terhadap politik karena rendahnya partisipasi mereka dalam pemilu nasional. Namun, data menunjukkan minat mereka meningkat terutama saat pemilu presiden atau kepala daerah dengan isu-isu dekat kehidupan pelajar, seperti biaya pendidikan dan lapangan kerja. Ini menandakan mereka tidak apatis, hanya menunggu momentum yang relevan. Gerakan mahasiswa juga semakin terorganisir melalui forum lintas kampus yang mengkritisi kebijakan publik, seperti pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Mereka aktif memberikan masukan demi kebijakan yang lebih adil dan transparan.Peran teknologi digital juga penting. Webinar, petisi online, dan diskusi virtual memudahkan mahasiswa berpolitik tanpa meninggalkan studi, terutama di masa pandemi. Media sosial menjadi alat utama menyuarakan pendapat dan mengorganisir gerakan. Lingkungan keluarga dan sosial turut membentuk sikap politik siswa. Mereka yang dibesarkan dalam keluarga yang aktif berdiskusi politik cenderung lebih peduli, sementara lingkungan apatis bisa membuat siswa menjadi pasif.Dalam kebijakan publik, aspirasi mahasiswa penting sebagai bahan pertimbangan pemerintah. Dialog yang berkelanjutan antara mahasiswa dan pembuat kebijakan dapat memperkuat demokrasi dan menjembatani kesenjangan generasi.Kolaborasi lintas sektor juga semakin disadari mahasiswa sebagai strategi efektif untuk perubahan. Bekerja sama dengan LSM, media, dan swasta memperkuat gerakan sosial dan advokasi mereka.Tantangan terbesar adalah menjaga konsistensi politik. Aktivitas siswa sering naik turun seiring perubahan kepemimpinan dan prioritas. Budaya politik yang berkomitmen jangka panjang penting agar mereka terus relevan.Kesimpulannya, siswa tidak apatis, melainkan sedang beradaptasi mencari cara berpartisipasi yang sesuai zaman. Dukungan berbagai pihak diperlukan agar peran mereka sebagai agen perubahan dan pilar demokrasi Indonesia tetap kuat dan berkembang.***
