Penulis : Halilintar, Sutan Sulaiman
Solok, Warta-kota.com.- Keberhasilan Kabupaten Solok menumbuhkan 100% Koperasi Merah Putih (KMP) di 74 nagari patut diapresiasi. Penghargaan dari Kementerian Koperasi adalah bukti kerja nyata. Namun, di balik kegemilangan itu, ada ironi pahit: Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemda Solok justru bangkrut dan terkubur dalam hutang Rp 2,5 miliar.
KPRI yang seharusnya jadi teladan justru jadi kuburan uang ASN. Penyebabnya terang benderang, pembangkangan membayar hutang oleh para pejabat eselon. Bahkan lebih miris, beberapa calon pejabat yang akan dilantik Bupati Jon Firman Pandu juga tercatat sebagai penunggak terbesar. Ada yang sejak awal meminjam, tidak pernah sekalipun membayar. Mereka menikmati uang koperasi, ASN yang jujur justru jadi korban.
Hari ini, ASN merasa takut bersuara. Mereka menahan pedih, kecewa, dan malu karena uang simpanan wajib hasil keringat mereka lenyap. Tetapi suara hati itu tak bisa dibungkam. Desakan muncul agar Bupati Jon Pandu tidak tinggal diam.
Bupati harus memilih, berdiri bersama ASN yang dizalimi, atau melindungi pejabat yang memalukan. Tidak ada ruang abu-abu. Melantik pejabat penunggak hutang sama artinya dengan melegitimasi kemunafikan, mengkhianati kepercayaan ASN, dan mempermalukan institusi pemerintah daerah.
Jika ASN desa bisa menjaga Koperasi Merah Putih dengan penuh kejujuran, mengapa pejabat daerah gagal menjaga koperasi yang mereka dirikan sendiri? Apakah jabatan membuat mereka buta moral?
Kini bola ada di tangan Bupati Jon Pandu. Suarakan penyelamatan KPRI, bersihkan daftar penunggak, dan hentikan promosi jabatan bagi mereka yang mencoreng nama ASN. Jika tidak, sejarah akan mencatat: di era ketika Koperasi Merah Putih tumbuh, justru KPRI mati dihancurkan oleh tangan pejabatnya sendiri.
Koperasi adalah wajah kejujuran. Dan tanpa kejujuran, tidak ada kepemimpinan yang pantas dihormati.(*)
