Jambi, Warta-kota.com
JAMBI – Bentrokan antara mahasiswa dan aparat kembali terjadi di Jambi. Sayangnya, insiden semacam ini bukan lagi hal luar biasa. Ia terus berulang, seolah telah menjadi bagian dari “ritual wajib” setiap kali massa turun ke jalan menyuarakan suara rakyat. Di balik gas air mata dan tameng polisi, tersimpan satu fakta penting: negara gagal membuka ruang dengar yang sehat bagi generasi muda.
Pemerintah Provinsi Jambi dinilai abai dalam menangani akar masalah. Tidak ada itikad kuat untuk duduk bersama, berdialog, atau sekadar hadir menemui massa yang telah berpanas-panasan menyampaikan tuntutan. Yang terjadi justru sebaliknya: kehadiran aparat dalam jumlah besar, pembatasan akses, hingga tindakan represif yang kerap berujung luka fisik dan trauma psikologis.
Di tengah tekanan dan kemarahan massa, bentrok pun terjadi. Skema ini seakan terus diulang. Ketikaterluhat bentrokan pecah, opini publik digiring menjauh dari isu utama yang disuarakan mahasiswa: persoalan lingkungan yang rusak akibat tambang, praktik korupsi di lingkaran pemerintahan, hingga buruknya layanan publik di berbagai sektor.
“Kami melihat pola ini bukan kebetulan, tapi seperti sudah menjadi bagian dari sistem,” ujar seorang aktivis mahasiswa yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, aksi damai yang diabaikan pemerintah justru menjadi bom waktu yang setiap saat bisa meledak karena kekecewaan.
Yang lebih memprihatinkan, aparat yang bertindak di luar batas hukum seperti pemukulan, intimidasi, dan penangkapan sewenang-wenang, nyaris tidak pernah mendapat sanksi tegas. Proses hukum bagi pelaku kekerasan dari unsur kepolisian kerap mandek, tidak transparan, atau bahkan hilang dari pemberitaan. Sebaliknya, mahasiswa yang menjadi korban harus menghadapi stigmatisasi, luka, dan kerap tidak mendapatkan pemulihan.
Tim Redaksi Warta-Kota.com menilai kekerasan terhadap massa aksi sebagai bentuk kegagalan sistemik dalam berdemokrasi. Aspirasi tidak bisa dibungkam dengan kekuatan. Pemerintah daerah harusnya menjadi fasilitator penyelesaian masalah, bukan malah bersembunyi di balik barikade dan protokoler.
Kami menyerukan agar aparat kembali pada fungsi dasarnya: mengayomi dan melindungi warga negara. Pemerintah juga mesti menyadari bahwa suara mahasiswa bukan ancaman, melainkan tanda bahwa masih ada yang peduli pada negeri ini.
Jambi butuh pemimpin yang hadir, bukan yang hilang saat rakyat bersuara.
