warta-kota.com Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi dampak negatif perang dagang terhadap neraca perdagangan Indonesia. Meskipun Indonesia telah mencatatkan surplus neraca perdagangan selama empat tahun terakhir, Febrio mengingatkan adanya potensi risiko.
”Namun, perlu diperhatikan bahwa Tiongkok dan Amerika Serikat merupakan tujuan ekspor utama Indonesia,” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di DPR, Senin (19/5).
Data Kemenkeu menunjukkan ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai USD 26,3 miliar, setara dengan 2,1 persen PDB RI. Febrio menjelaskan, ”Meskipun proporsinya tidak terlalu besar, risiko tetap ada, dan kita perlu memperhatikan sektor-sektor tertentu yang rentan terdampak.”
Beberapa komoditas ekspor Indonesia yang paling berisiko terpengaruh kebijakan tarif AS meliputi mesin/peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki, serta pakaian dan aksesori non-rajutan.
Laporan Ridwan Kamil di Bareskrim Polri, Penyidik Sudah Periksa Semua Saksi Pelapor
Saat ini, negosiasi dengan AS masih berlangsung. Indonesia berharap tercapainya solusi saling menguntungkan (win-win solutions) untuk menjaga kepentingan ekonomi kedua negara.
Dalam negosiasi tarif dengan AS, delegasi Indonesia mengajukan beberapa usulan yang mengutamakan kepentingan nasional. Usulan tersebut mencakup langkah-langkah pelonggaran bea masuk atas barang dari AS.
Selain itu, Indonesia berupaya melanjutkan deregulasi untuk mengatasi hambatan Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk penyesuaian persyaratan kandungan lokal, peninjauan sistem perizinan impor untuk produk tertentu (misalnya produk pertanian), serta peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait hambatan NTMs.
Indonesia juga mengusulkan realokasi pembelian (impor) dari negara lain ke AS, dan kerja sama investasi hilirisasi Indonesia-AS. Febrio menambahkan, ”Selain bernegosiasi dengan AS, kita juga perlu memperkuat komunikasi dengan ASEAN, Uni Eropa, dan BRICS. Penting untuk mempercepat negosiasi dengan berbagai kawasan lain.”
Kementerian Tenaga Kerja Korsel Membenarkan Adanya Pelecehan di Tempat Kerja dalam Kasus Oh Yoanna
Sementara itu, Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani, memastikan bahwa seluruh barang yang keluar masuk Pusat Logistik Berikat (PLB) telah sesuai ketentuan, menanggapi dugaan PLB sebagai pintu masuk impor ilegal.
Semua barang telah melalui pengawasan dan audit fisik secara ketat. Askolani juga mencatat peningkatan tren ekspor melalui PLB.
Nilai ekspor PLB pada kuartal I 2025 mencapai Rp 24 triliun, meningkat dari kisaran Rp 17 triliun hingga Rp 20 triliun per kuartal pada 2023 dan berlanjut hingga 2024.
Askolani menekankan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekspor ini untuk menghadapi tekanan dan ketidakpastian global, terutama dampak potensial kebijakan tarif AS terhadap neraca perdagangan. Ia menambahkan, ”Semoga kita dapat menjaga dan memperkuat hal ini untuk mendukung perekonomian nasional dan mengantisipasi kebijakan tarif AS.”
