“`html
Menanggapi kekhawatiran Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai ketersediaan tenaga ahli gizi untuk program makan bergizi gratis (MBG), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) menegaskan bahwa tidak terjadi kelangkaan ahli gizi di Indonesia.
Doddy Izwardy, Ketua Umum Persagi, menjelaskan bahwa setiap tahunnya perguruan tinggi menghasilkan ribuan lulusan baru di bidang ilmu gizi. “Jumlah lulusan dari berbagai institusi pendidikan mencapai sekitar 11 ribu orang per tahun,” ungkap Doddy saat ditemui di Menteng, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, 19 November 2025.
Namun, Doddy mengakui bahwa informasi mengenai keberadaan para ahli gizi setelah lulus masih belum terdata secara komprehensif. Hal ini, menurutnya, dapat menjelaskan mengapa beberapa pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum MBG mengalami kesulitan dalam mencari tenaga ahli gizi. Padahal, kehadiran ahli gizi sangat krusial di setiap SPPG untuk menjamin keamanan pangan dan kualitas gizi dari program MBG.
Kendati demikian, Doddy meyakini bahwa jumlah ahli gizi yang tersedia saat ini sebenarnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh SPPG dalam menjalankan program MBG di seluruh Indonesia. “Jumlahnya cukup untuk mencakup kebutuhan di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Oleh karena itu, Persagi menyatakan kesiapannya untuk membantu BGN, selaku pelaksana program MBG, dalam mengidentifikasi dan menempatkan para ahli gizi yang kompeten. Persagi telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan BGN terkait penyaluran tenaga ahli gizi untuk program tersebut.
Sebagai langkah konkret, Doddy menjelaskan bahwa Persagi telah melakukan konsolidasi dengan 35 dewan pimpinan daerah tingkat provinsi dan 500 dewan pimpinan cabang tingkat kota/kabupaten untuk memetakan ketersediaan ahli gizi secara detail.
Sebelumnya, BGN menyatakan bahwa ahli gizi menjadi profesi yang sulit dicari setelah implementasi program MBG oleh pemerintahan Prabowo Subianto sejak 6 Januari 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa profesi ahli gizi, yang sebelumnya seringkali kesulitan mencari pekerjaan, kini sangat dibutuhkan. “Komisi IX DPR RI merekomendasikan agar BGN mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan ahli gizi ini,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada hari Rabu, 12 November 2025.
Dadan menambahkan bahwa BGN akan mempertimbangkan alternatif lain untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli gizi, yaitu dengan merekrut lulusan atau sarjana dari bidang ilmu yang relevan. “Misalnya, lulusan kesehatan masyarakat, teknologi pangan, atau pengolahan pangan,” jelas Guru Besar dari IPB University tersebut.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah ahli gizi di seluruh Indonesia adalah 34.553 orang. Angka ini mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan tahun 2023, yang mencatat jumlah ahli gizi sebanyak 36.400 orang.
Andi Adam Faturahman turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Risiko Pemberian MBG untuk Kelompok Rentan
“`
