Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memberikan tenggat waktu antara tiga hingga empat hari kepada Hamas untuk memberikan tanggapan terhadap usulan perdamaian dan gencatan senjata di Gaza. Usulan yang terdiri dari 20 poin ini telah memperoleh dukungan dan persetujuan dari sejumlah negara Arab, serta Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Hamas akan menyetujuinya atau tidak, dan jika mereka menolak, situasinya akan berakhir dengan sangat buruk,” ujar Trump di Gedung Putih, seperti yang dilansir dari Al Jazeera pada hari Rabu (1/10).
Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya ruang untuk negosiasi dalam usulan tersebut, Trump menyatakan: “Tidak banyak.”
Trump kemudian menyampaikan ucapan terima kasih kepada Netanyahu atas persetujuannya terhadap usulan perdamaian tersebut.
Lebih lanjut, dilaporkan bahwa tim negosiasi dari Hamas tengah mempelajari secara seksama usulan yang diajukan oleh Trump. Informasi ini dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Qatar.
Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, menyampaikan bahwa terdapat beberapa poin dalam usulan tersebut yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dan proses negosiasi. Meskipun demikian, ia berharap semua pihak dapat meninjau usulan tersebut secara konstruktif dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengakhiri konflik.
“Kami telah menjelaskan kepada Hamas dalam pertemuan yang kami lakukan kemarin, bahwa tujuan utama kami adalah untuk menghentikan peperangan ini,” ungkapnya.
“Hamas telah menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dan berjanji untuk mempelajari usulan tersebut dengan seksama,” tambahnya.
Sementara itu, faksi politik Palestina, Fatah, yang memiliki dominasi di Otoritas Palestina di Tepi Barat, menyatakan sambutannya terhadap upaya yang dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengakhiri peperangan dan melindungi keselamatan warga sipil.
Berdasarkan laporan dari kantor berita Palestina, Wafa, Fatah menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan semua pihak terkait dalam rangka mengamankan gencatan senjata, memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan pembebasan seluruh sandera dan tahanan Palestina, serta membentuk suatu mekanisme internasional yang bertujuan untuk melindungi warga Palestina.
Fatah juga menegaskan kembali komitmen Presiden Mahmoud Abbas untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu tahun setelah berakhirnya peperangan.
Namun demikian, seorang pejabat senior Fatah, Abbas Zaki, mengecam usulan yang diajukan oleh AS sebagai sebuah dokumen penyerahan diri yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak Palestina. Ia memperingatkan bahwa penerimaan terhadap usulan tersebut dapat melanggengkan penghinaan, melegitimasi pendudukan, serta memecah belah persatuan di antara rakyat Palestina.
Abbas Zaki juga menuduh bahwa AS dan Israel berupaya untuk melenyapkan perjuangan bangsa Palestina.
