Pandeglang, warta-kota.com
Di tengah upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program bantuan sosial (bansos) menjadi salah satu instrumen utama yang digulirkan. Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra).
Minggu, (7/12/2025)
Semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, merubah taraf hidup, dan mengarahkan masyarakat menuju kemandirian. Namun, di balik tujuan mulia itu, muncul berbagai polemik yang seringkali mengganggu kelancaran penyaluran dan bahkan menimbulkan konflik sosial. Kalimat yang kerap didengar dari warga yang ditemui media adalah: “Yang dapat orangnya itu saja, hanya orang yang dekat dengan pihak desa yang mendapatkan, serta padahal sih dia kelihatan orang yang mampu.” Sejauh mana program ini benar-benar efektif, dan mengapa ketimpangan masih terendus di lapangan?
Dampak Positif yang Terbukti: Harapan untuk Perubahan
Meskipun penuh tantangan, beberapa program bansos telah menunjukkan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat miskin dan rentan. Contohnya, PKH sebagai program bantuan sosial bersyarat (conditional cash transfer) telah terbukti berhasil dalam meningkatkan akses keluarga miskin ke layanan kesehatan dan pendidikan.
Menurut data dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan penilaian Bank Dunia, PKH mampu mengangkat sebagian penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga, dan bahkan mendorong perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di daerah terpencil. Bantuan yang diberikan terbagi berdasarkan komponen keluarga – mulai dari Rp 225.000 per anak SD hingga Rp 600.000 untuk lansia per tahap – membuat keluarga memiliki insentif untuk mendaftarkan anak ke sekolah dan membawa anggota keluarga ke fasilitas kesehatan.
Sementara itu, BPNT yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nilai sekitar Rp 600.000 per tahap (untuk 3 bulan) membantu keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Program beras bansos juga memberikan manfaat ganda: selain memenuhi kebutuhan pangan, program ini juga mampu menyerap beras petani lokal dan menguatkan jasa transportasi di daerah, seperti yang tercatat dalam evaluasi Kemensos tahun 2020.
BLTS Kesra yang diberikan pada tahun 2025 dengan nilai Rp 900.000 per penerima juga menjadi pelarian bagi masyarakat di tengah tekanan ekonomi, seperti yang diceritakan oleh warga Pandeglang yang mengakui bantuan itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari.
Polemik Pemerataan: “Hanya Orang Dekat yang Mendapat”
Meskipun ada dampak positif, polemik soal kurangnya pemerataan dalam penyaluran bansos tetap menjadi sorotan utama. Banyak warga merasa bahwa penerima bansos tidak selalu sesuai dengan kriteria yang seharusnya – ada yang seharusnya mendapatkan tetapi tidak diterima, sedangkan yang lain seolah-olah “mampu” tetap mendapatkan bantuan. Kalimat “hanya orang yang dekat dengan pihak desa yang mendapatkan” seringkali terdengar, menunjukkan kecurigaan terhadap proses seleksi yang kurang transparan. Di lapangan, bahkan ditemui kasus di mana penerima bansos terlihat sehat, kuat fisik, dan bahkan berjalan menggunakan kendaraan baru atau mengenakan perhiasan emas, yang membuat warga lain merasa tidak adil.
Masalah ini tidak terlepas dari kelemahan dalam sistem seleksi dan verifikasi penerima. Menurut pantauan dilapangan, seleksi penerima bansos masih lemah dan seringkali tidak tepat sasaran, disertai dengan penyalahgunaan, manipulasi data, bahkan dugaan korupsi. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang seharusnya menjadi dasar penentuan penerima juga seringkali mengalami ketidaksesuaian dengan data Kependudukan (Dukcapil) atau proses migrasi ke sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTKSEN) yang belum sempurna, seperti yang diakui oleh Plt. Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Dr. Ahmad Najib, sebagai penyebab keterlambatan penyaluran PKH dan BPNT tahap 3 tahun 2025.
Konflik Sosial: Dilema di Lapangan
Dilema soal pemanfaatan dan pemerataan penyaluran bansos tidak jarang menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Ketidakpuasan warga yang merasa terlewatkan atau melihat ketidakadilan bisa meledak menjadi kerusuhan kecil, percakapan panas, atau bahkan ketegangan antar warga yang berlangsung lama. Di beberapa daerah, penyaluran bansos harus di evaluasi karena kerusuhan yang muncul akibat kecurigaan terhadap penyalahgunaan. Konflik ini tidak hanya merusak keharmonisan masyarakat, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah yang seharusnya mulia.
Efektivitas Jangka Panjang: Antara Bantuan dan Ketergantungan
Selain masalah penyaluran, efektivitas bansos sebagai solusi jangka panjang juga menjadi pertanyaan. Beberapa penulis dan kontrol sosial dilapangan menyatakan bahwa bansos yang diberikan secara terus-menerus tanpa disertai edukasi atau pelatihan kerja berpotensi menciptakan ketergantungan. Masyarakat bisa terbiasa dengan bantuan dan kehilangan daya juang untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, sehingga bansos justru menjadi “jebakan psikologis” dan bahkan memelihara kemiskinan yang disubsidi. Oleh karena itu, solusi yang lebih baik adalah menggabungkan bansos dengan program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan ekonomi keluarga, atau pembukaan lapangan kerja, agar masyarakat tidak hanya menerima bantuan tetapi juga mampu berdiri sendiri.
Kesimpulan: Menyeimbangkan Tujuan dan Realitas Lapangan
Program bansos yang digulirkan pemerintah memiliki tujuan yang sangat positif: membantu masyarakat miskin dan rentan, mengentaskan kemiskinan, dan menuju masyarakat yang sejahtera. Beberapa program telah menunjukkan dampak yang nyata dalam meningkatkan akses ke layanan dasar dan meringankan beban ekonomi. Namun, realitas di lapangan masih penuh tantangan: polemik pemerataan, konflik sosial, dan risiko ketergantungan yang mengganggu efektivitas program. Untuk membuat bansos lebih efektif, diperlukan perbaikan sistem seleksi yang lebih transparan, verifikasi data yang akurat, dan integrasi program bansos dengan upaya pemberdayaan masyarakat. Hanya dengan demikian, program sosial ini bisa benar-benar menjadi jembatan menuju perubahan yang berkelanjutan dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. (YNA)
