warta-kota.com – Regulator Eropa kembali menjatuhkan sanksi kepada TikTok. ByteDance, perusahaan induk TikTok, didenda 530 juta euro (sekitar Rp 9,8 triliun) karena terbukti mengirimkan data pengguna Eropa ke China.
Denda tersebut diputuskan oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia (Irish Data Protection Commission/DPC), badan pengawas aktivitas dan perlindungan data pengguna platform digital di Uni Eropa.
Dalam pernyataan resmi Jumat (2/5/2025), Wakil Komisaris DPC, Graham Doyle, menyatakan TikTok melanggar Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (GDPR).
Baca juga: Bukti Bos Meta Mark Zuckerberg Ketar-ketir Lawan TikTok
Transfer data pengguna di Wilayah Ekonomi Eropa (EEA) ke China dinilai tidak memenuhi standar perlindungan data Uni Eropa. Hal ini dikarenakan kurangnya jaminan perlindungan data yang setara dengan standar UE.
“Transfer data pribadi TikTok ke China melanggar GDPR karena TikTok gagal memverifikasi, menjamin, dan menunjukkan bahwa data pribadi pengguna EEA, yang diakses dari jarak jauh oleh staf di China, diberikan tingkat perlindungan yang pada dasarnya setara dengan yang dijamin di UE,” tegas Graham Doyle.
TikTok juga dinilai gagal menilai dampak undang-undang anti-terorisme, anti-spionase, dan hukum lain di China yang berbeda dengan standar perlindungan data Uni Eropa.
“Kegagalan TikTok melakukan penilaian yang diperlukan mengakibatkan ketidakmampuan dalam menangani potensi akses otoritas Tiongkok ke data pribadi EEA berdasarkan undang-undang antiterorisme, antispionase, dan undang-undang Tiongkok lainnya yang secara material menyimpang dari standar UE,” tambah Doyle.
Selama investigasi, terungkap bahwa TikTok memberikan informasi yang tidak akurat kepada regulator Eropa.
TikTok awalnya mengklaim tidak menyimpan data pengguna Eropa di server China. Namun, pada Februari 2025, TikTok mengakui sebagian data pengguna Eropa pernah tersimpan di server tersebut.
Baca juga: Trump Tunda Pemblokiran TikTok di AS, Beri Waktu 75 Hari Lagi
Pernyataan ini bertentangan dengan klaim sebelumnya, sehingga TikTok dianggap memberikan informasi palsu kepada regulator. DPC menanggapi hal ini dengan serius dan sedang mempertimbangkan tindakan regulasi tambahan setelah berkonsultasi dengan otoritas perlindungan data Uni Eropa lainnya.
TikTok mengajukan banding atas keputusan DPC. Dalam pernyataan resminya, TikTok membantah temuan regulator dan akan mengajukan banding penuh, seperti yang dilansir KompasTekno dari CNBC pada Senin (5/5/2025).
Dalam sebuah postingan blog, Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah TikTok untuk Eropa, Christine Grahn, menyatakan keputusan tersebut tidak merefleksikan implementasi Project Clover, inisiatif keamanan data TikTok senilai 12 miliar euro yang dimulai pada 2023 untuk melindungi data pengguna Eropa.
“Sebaliknya, keputusan tersebut berfokus pada periode tertentu beberapa tahun lalu, sebelum implementasi Clover pada tahun 2023, dan tidak mencerminkan perlindungan yang berlaku saat ini,” jelas Grahn. Ia juga menambahkan bahwa laporan DPC mencatat TikTok tidak pernah menerima permintaan data dari pemerintah China, dan sebaliknya, TikTok juga tidak pernah membagikan data pengguna Eropa kepada pemerintah China.
Baca juga: YouTube Shorts Tambah Fitur Editing Video untuk Saingi TikTok
