Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan sesuai target, yaitu mencapai 5,2 persen (year on year/yoy). Optimisme ini tetap terjaga, meskipun tantangan dari kondisi global dan dinamika domestik terus memberikan pengaruh. Dasar dari keyakinan ini adalah serangkaian kebijakan strategis yang telah diimplementasikan, serta perangkat kebijakan yang disiapkan secara matang untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.
Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, menjelaskan bahwa beberapa kebijakan utama telah diperkenalkan sejak kuartal III-2025. Kebijakan ini dirancang khusus untuk memacu pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun. Beberapa inisiatif tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan sebagian dana pemerintah di Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dari Bank Indonesia (BI), program stimulus ekonomi yang dikenal dengan konsep “8+4+5”, serta pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLTS) kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Kami tetap optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang ditetapkan pada angka 5,2 persen, dapat tercapai. Keberhasilan ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan-kebijakan yang telah kami terapkan, serta langkah-langkah yang akan kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan mendatang,” ujarnya dalam sebuah diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, pada hari Jumat (5/12/2025).
Perkuat Likuiditas Perbankan untuk Disalurkan ke Sektor Riil
Salah satu kebijakan penting yang difokuskan untuk meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara. Inisiatif ini dimulai pada awal September dan bertujuan untuk memperkuat posisi likuiditas sektor perbankan secara keseluruhan. Dengan demikian, bank-bank di Indonesia diharapkan mampu mengatasi potensi permasalahan likuiditas yang mungkin timbul di pasar.
Pemerintah juga baru-baru ini mengumumkan penambahan alokasi dana sebesar Rp76 triliun, yang dialokasikan kepada tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Langkah ini diharapkan dapat memotivasi sektor perbankan untuk lebih proaktif dalam menyalurkan kredit ke sektor riil, yang pada gilirannya akan memberikan dukungan signifikan bagi pemulihan ekonomi nasional. Dengan adanya tambahan likuiditas, sektor perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan kepada usaha-usaha produktif, memperkuat daya beli konsumen, serta mendorong investasi yang diperlukan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Sebagai contoh, dari sisi pasokan, kami meningkatkan likuiditas melalui mekanisme yang telah kami lakukan, dimulai dengan Rp200 triliun sebelumnya, dan kemudian ditambah dengan Rp76 triliun,” jelas Andriansyah.
APBN Jadi Katalis Pendorong Ekonomi
Andriansyah menekankan bahwa pemerintah menyadari pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan (moneter) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial sebagai katalis yang mendorong aktivitas perekonomian.
“Kita juga memahami bahwa fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah penting. Tidak semua belanja negara secara langsung tercermin dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, yang tak kalah pentingnya, APBN dapat berfungsi sebagai katalis untuk merangsang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Tekankan Pentingnya Peran Swasta di Perekonomian dan Atasi Hambatan Investasi
Pemerintah mengakui pentingnya peran aktif sektor swasta dalam memajukan perekonomian. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi yang ada, dengan tujuan untuk memperkuat fondasi perekonomian domestik. Salah satu inisiatif penting adalah deregulasi yang terus dijalankan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
“Yang juga sangat penting, kami terus berupaya melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berupaya untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” jelasnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk mengelola anggaran negara secara lebih efektif. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran memberikan dampak yang optimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utama yang diterapkan adalah melalui implementasi program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari setiap alokasi anggaran.
