Padang, Warta-kota.com.- Upaya pemulihan pascabencana di Sumatera Barat terus dipercepat. Hal ini terlihat dalam Rapat Pembahasan Rancangan Usulan Perbaikan Pascabencana yang digelar pada Sabtu, 6 Desember 2025, di Nike Meeting Room, Mercure Hotel Padang. Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Wakil Gubernur Sumbar Vasco Ruseimy, Bupati Solok Jon Firman Pandu, para kepala daerah terdampak bencana, jajaran Kementerian PUPR, Kepala Balai PUPR se-Sumbar, serta OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa Kabupaten Solok berada dalam kondisi yang membutuhkan percepatan pemulihan infrastruktur. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk memastikan penanganan pascabencana berjalan efektif.
“Kami berharap melalui ruang pembahasan ini Kabupaten Solok dapat bangkit kembali dari situasi kebencanaan. Perbaikan infrastruktur yang terdampak harus kita dorong bersama” ujar Bupati Solok.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, alokasi anggaran sekitar Rp 75 miliar untuk wilayah Junjung Sirih dan X Koto Singkarak sangat membantu proses awal pemulihan infrastruktur.
<img src="https://warta-kota.com/wp-content/uploads/2025/12/IMG-20251207-WA00313.jpg" alt="" width="864" height="617" class="alignnone size-full wp-image-16210" /
Bupati Solok Jon Firman Pandu
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade dalam arahannya meminta seluruh kepala daerah agar segera merampungkan seluruh kebutuhan administrasi dan kelengkapan usulan infrastruktur pada hari yang sama.
Dan Andre, minta seluruh usulan perbaikan—baik jalan, jembatan, irigasi maupun lainnya—harus dilengkapi hari ini. Deadline-nya hari ini.
“Semoga dengan kebersamaan kita bisa membangun kembali Sumatera Barat" tambahnya.
Pada akhir rapat, Bupati Solok secara langsung mendatangi para Kepala Balai Kementerian PUPR untuk menyerahkan Proposal Usulan Perbaikan Infrastruktur Pascabencana Kabupaten Solok. Langkah ini menjadi bentuk tindak lanjut konkret dari pemerintah daerah agar penanganan infrastruktur yang rusak dapat segera masuk tahap verifikasi dan realisasi.
Rapat ini diharapkan menjadi momentum percepatan pemulihan pascabencana di berbagai daerah terdampak di Sumatera Barat, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan DPR RI.**(PB07)
