Penayangan video capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bioskop Indonesia telah memicu perdebatan hangat di kalangan warganet. Banyak yang mempertanyakan kepatutan penayangan tersebut, terutama dalam konteks situasi saat ini.
Sebuah akun Instagram, @mont****, menyerukan aksi boikot dengan mengajak pengguna untuk datang 15 menit setelah jadwal penayangan film dimulai. Tujuannya agar penonton dapat menghindari tayangan video tersebut yang diputar sebelum film utama.
Asep Suryana, Dosen Ilmu Sosiologi Universitas Negeri Jakarta, menilai protes warganet sebagai reaksi yang wajar.
“Ruang hiburan publik seharusnya terbebas dari intervensi propaganda pemerintah,” tegas Asep dalam wawancara pada Minggu, 14 September 2025.
Ia menjelaskan bahwa praktik penyisipan propaganda pemerintah di ruang publik, seperti bioskop, bukanlah hal baru di Indonesia.
Asep mencontohkan, pada tahun 2018, pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menerapkan strategi serupa dengan menayangkan iklan capaian pemerintahan sebelum pemutaran film utama di bioskop.
“Perbedaannya kali ini, Prabowo tampaknya kurang efektif dalam membangun citra positif dibandingkan Jokowi, sehingga protes yang muncul lebih keras,” tambahnya.
Asep menyarankan pemerintah untuk tidak memaksakan propaganda di ruang publik. Menurutnya, pencapaian program pemerintahan dapat dikomunikasikan melalui saluran yang lebih tepat, tanpa harus mengganggu kenyamanan publik di bioskop.
“Prabowo perlu mempertimbangkan ulang strategi propaganda ini karena berdampak pada citranya. Penghentian penayangan video ini bahkan mungkin perlu dipertimbangkan untuk meredam kontroversi,” saran Asep.
Video capaian pemerintahan Prabowo yang diputar sebelum film utama di bioskop telah menjadi perbincangan hangat di media sosial, termasuk X (sebelumnya Twitter). Video tersebut memaparkan klaim dan pencapaian berbagai program pemerintahan.
Dalam video tersebut, Presiden Prabowo menyatakan komitmennya untuk memberantas kemiskinan di Indonesia. Ia juga mengklaim keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan awal tahun ini.
Selain menampilkan sosok Presiden Prabowo, video tersebut juga mencantumkan sejumlah data, antara lain: 20 juta penerima manfaat program MBG, pembukaan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih, dan pengoperasian 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Video tersebut juga menampilkan data produksi beras nasional mencapai 21.760.000 ton hingga Agustus 2025, penambahan lahan sawah seluas 225.000 hektare, dan ekspor jagung sebanyak 1.200 ton pada awal tahun.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan pemerintah bukanlah hal yang rumit.
“Selama tidak melanggar aturan dan tidak mengganggu kenyamanan publik, itu hal yang wajar,” ujar Prasetyo dalam keterangan tertulisnya pada Minggu, 14 September 2025.
Terpisah, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pemerintah untuk menghentikan penayangan video tersebut di ruang publik.
“Daripada memaksakan, lebih baik pemerintah mengevaluasi program secara jujur dan mendengarkan suara publik untuk memperbaiki kekurangan,” pungkas Usman.
Pilihan Editor: Respons Istana soal Penayangan Video Prabowo di Bioskop
