YOUTUBE telah mencapai kesepakatan untuk membayar sejumlah US$ 24,5 juta, setara dengan sekitar Rp 408 miliar, guna menyelesaikan sengketa hukum yang diajukan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Gugatan ini bermula dari penangguhan akun Trump di platform YouTube pada tahun 2021.
Menurut laporan dari ABC News, dana sebesar US$ 22 juta dari penyelesaian ini akan dialokasikan untuk mendukung renovasi dan pembangunan White House State Ballroom, sebuah proyek yang didukung oleh Trump. Sisa dana tersebut akan dikelola oleh entitas nirlaba bernama Trust for the National Mall.
Selanjutnya, US$ 2,5 juta lainnya akan didistribusikan kepada penggugat lainnya, termasuk American Conservative Union, Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory, dan Naomi Wolf, sesuai dengan dokumen yang diajukan. “Pemberitahuan Penyelesaian dan Pengajuan Penghentian ini tidak boleh diartikan sebagai pengakuan tanggung jawab atau kesalahan dari pihak Tergugat, termasuk agen, karyawan, atau staf mereka. Kesepakatan ini dibuat oleh semua pihak semata-mata untuk tujuan menyelesaikan klaim yang disengketakan dan menghindari biaya serta risiko yang terkait dengan proses litigasi lebih lanjut,” bunyi pernyataan dalam dokumen tersebut.
Seorang perwakilan dari Google, perusahaan induk YouTube, mengarahkan ABC News untuk merujuk pada pemberitahuan penyelesaian ketika dimintai komentar pada hari Senin.
YouTube menangguhkan akun Trump pasca serangan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS, dengan alasan bahwa konten video yang diunggah melanggar kebijakan YouTube yang melarang hasutan kekerasan. Platform tersebut kemudian memulihkan akun Trump lebih dari dua tahun kemudian, dengan justifikasi bahwa pemilih berhak “mendengar informasi langsung dari para kandidat nasional utama menjelang pemilihan.”
Dalam gugatannya, Trump berpendapat bahwa YouTube telah menghalanginya untuk menjalankan hak konstitusionalnya atas kebebasan berbicara dengan melarangnya secara permanen dari platform tersebut.
Pada bulan Januari, Meta juga mencapai kesepakatan dengan Trump, menyetujui untuk memberikan sumbangan sebesar US$ 22 juta kepada perpustakaan kepresidenannya dan menanggung biaya hukum sebesar US$ 3 juta, menurut surat dari pengacara Meta. Sebelumnya, pada bulan Februari, X (dulu Twitter) setuju untuk membayar sekitar US$ 10 juta untuk menyelesaikan tuntutan hukum serupa yang diajukan oleh Trump.
Euro News melaporkan bahwa Trump telah mengajukan ratusan tuntutan hukum selama masa jabatan keduanya, termasuk sejumlah besar tuntutan terhadap berbagai perusahaan media. Awal bulan ini, Trump mengajukan gugatan pencemaran nama baik senilai US$ 15 miliar terhadap New York Times dan empat jurnalisnya, beberapa bulan setelah melayangkan tindakan hukum terhadap Wall Street Journal.
Trump mengklaim bahwa media-media tersebut bertindak sebagai corong virtual bagi Partai Demokrat. Ia juga menuduh Wall Street Journal menyebarkan informasi palsu dan melakukan pencemaran nama baik terhadap dirinya, keluarganya, dan bisnisnya.
Pada bulan Juli, Paramount memutuskan untuk membayar Trump US$ 16 juta untuk menyelesaikan gugatan yang terkait dengan penyuntingan dalam program berita terkemuka “60 Minutes” di CBS. Pada Desember 2024, ABC News menyetujui pembayaran US$ 15 juta (€12,8 juta) untuk menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang diajukan terhadap mantan presiden AS tersebut.
Pilihan editor: Netanyahu Setuju dengan Proposal Perdamaian Gaza dari Trump
