Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan proyek kereta cepat Whoosh hingga Surabaya, meskipun PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menghadapi tantangan terkait beban utang.
Prasetyo menambahkan bahwa Whoosh telah membuktikan diri sebagai moda transportasi yang krusial, memfasilitasi pergerakan warga antara Jakarta dan Bandung, dan sebaliknya.
“Kami sangat ingin proyek ini terus berkembang, tidak hanya terbatas pada Jakarta dan Bandung. Kami bahkan sedang mempertimbangkan kemungkinan perluasan hingga Surabaya,” ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Selatan pada Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Prasetyo mengakui bahwa kendala utama dalam merealisasikan ambisi tersebut adalah masalah pendanaan. Pemerintah saat ini tengah mencari solusi inovatif agar beban utang KCIC tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Beberapa hari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan APBN untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap opsi yang diajukan oleh Danantara untuk menyerahkan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah.
Purbaya menekankan bahwa tanggung jawab penuh atas proyek tersebut berada di tangan Danantara, sebagai badan yang kini mengawasi seluruh BUMN.
“Setelah pembentukan Danantara, mereka memiliki manajemen dan sumber pendapatan dividen sendiri, yang rata-rata mencapai Rp 80 triliun atau lebih per tahun. Seharusnya mereka mengelola dari sumber daya tersebut, tanpa kembali meminta bantuan dari kami,” kata Purbaya melalui konferensi video pada acara media gathering di Bogor, Jawa Barat, Jumat, 10 Oktober 2025.
Menurut Purbaya, restrukturisasi BUMN melalui pembentukan Danantara telah mengubah alur penerimaan dividen, yang kini tidak lagi masuk ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Oleh karena itu, Purbaya berpendapat bahwa adalah wajar jika Danantara menanggung risiko pembiayaan dari proyek yang dikelolanya.
“Jangan sampai ketika situasinya menguntungkan, dinikmati oleh swasta, tetapi ketika ada masalah, bebannya dilimpahkan ke pemerintah. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk membedakan antara kegiatan swasta dan government,” tegasnya.
Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan dua opsi untuk mengatasi masalah utang proyek kereta cepat. Opsi pertama adalah dengan menambah modal (equity), dan opsi kedua adalah dengan menyerahkan infrastruktur KCIC kepada pemerintah.
“Kami sedang mengkaji apakah kami akan menambah equity atau menyerahkan infrastruktur tersebut, seperti halnya industri kereta api lainnya yang infrastrukturnya dimiliki oleh pemerintah. Kedua opsi ini sedang kami evaluasi secara mendalam,” kata Dony seusai acara Investor Daily di Jakarta, Kamis, 9 Oktober 2025.
Dony mengklaim bahwa proyek KCIC telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan mobilitas masyarakat. Ia juga mencatat bahwa jumlah penumpang moda transportasi ini terus meningkat, mencapai 30 ribu orang per hari.
Namun, Dony menekankan pentingnya mempertimbangkan keberlanjutan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemimpin konsorsium dalam menyelesaikan masalah utang KCIC. “Proyek ini memang bermanfaat, tetapi kami juga harus menjaga keberlanjutan KAI. Karena KCIC sekarang menjadi bagian dari KAI, kami sedang mencari solusi terbaik untuk semua pihak,” ujarnya.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Reaksi DPR Terhadap Tumpukan Utang Kereta Cepat Whoosh
