Bayung Lencir, Muba – Warga Desa Lubuk Simpur, RT 22 Dusun 6 Sukajaya, Kecamatan Bayung Lencir, mengungkapkan kekecewaannya atas kerusakan plat decker yang baru dibangun beberapa bulan lalu. Kondisi plat decker yang sudah amblas ini memicu kerugian bagi masyarakat dan menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan warga yang melintas. (29/11/2025)
“Kami sangat kecewa. Plat decker yang baru selesai dibangun sudah rusak parah dan tidak bisa digunakan. Kami minta pihak pemborong bertanggung jawab penuh atas kerusakan ini,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga mendesak agar pihak pemborong segera melakukan perbaikan menyeluruh dan memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar teknis yang berlaku. Mereka juga menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses pembangunan serta penggunaan anggaran agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.
“Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera memanggil pihak pemborong dan menegakkan tanggung jawab. Jangan sampai kerugian ini terus berlanjut,” tegas warga tersebut.
Selain itu, masyarakat juga menekankan pentingnya pengawasan ketat selama proses pembangunan. Mereka menilai lemahnya pengawasan menjadi salah satu faktor utama kerusakan yang terjadi. “Pembangunan harus benar-benar berkualitas, tahan lama, dan tidak mengorbankan rakyat kecil,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Srianto, KETUA Dewan pimpinan Daerah LBH Perisai Keadilan Rakyat (PKR) tipikor Musi Banyuasin , menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada Kejaksaan Negeri terkait permasalahan ini. Menurut Srianto, kerusakan plat decker bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dugaan adanya praktik penyimpangan anggaran.
“Sudah jelas ini merugikan, dan ada indikasi korupsi. Kami menuntut adanya itikad baik dari kontraktor untuk bertanggung jawab atas kualitas proyek yang asal-asalan. Anggaran ini uang negara, jangan sampai dibiarkan begitu saja,” tegas Srianto di lokasi kejadian.
Masyarakat Desa Lubuk Simpur berharap pihak terkait dapat segera mengambil langkah nyata. Mereka menuntut keadilan agar pembangunan infrastruktur benar-benar bermanfaat, aman, dan tahan lama bagi seluruh warga.
