PRESIDEN Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Sjafrie Sjamsoeddin untuk mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan sementara, atau ad interim. Penunjukan ini menyusul pemberhentian Budi Gunawan dari jabatannya dalam Kabinet Merah Putih pada hari Senin, 8 September 2025.
Keputusan penunjukan Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menkopolkam ad interim tertuang dalam surat resmi yang diterbitkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, bertepatan dengan perombakan kabinet yang dilakukan. Saat ini, belum ada informasi mengenai jangka waktu penugasan purnawirawan TNI tersebut dalam jabatan rangkap di pemerintahan Presiden Prabowo.
Sehari setelah pengangkatannya sebagai Menkopolkam ad interim, Sjafrie langsung memimpin rapat koordinasi perdana bersama seluruh jajaran di Kemenkopolkam. Usai rapat tersebut, Sjafrie Sjamsoeddin juga menyempatkan diri menggelar konferensi pers untuk menyampaikan keterangan kepada para awak media.
Berikut adalah rangkuman pernyataan-pernyataan penting yang disampaikan oleh Sjafrie Sjamsoeddin setelah resmi ditunjuk sebagai Menkopolkam sementara.
Sjafrie: Rangkap Jabatan Menkopolkam Bukanlah Kendala Besar
Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan keyakinannya bahwa mengemban tugas rangkap jabatan di dua kementerian pemerintahan tidak akan menjadi hal yang terlalu sulit. Menurutnya, perannya lebih difokuskan pada pengawasan kinerja jajaran kementerian.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan seluruh program kementerian akan didelegasikan kepada para deputi yang akan membantunya. Selain itu, ia menekankan bahwa kementerian koordinator bukanlah lembaga yang bersifat teknis.
“Saya menekankan bahwa setiap permasalahan yang berkaitan dengan kementerian atau lembaga, hendaknya diselesaikan di lingkungan internal masing-masing,” tegas Sjafrie saat memberikan keterangan di kantor Kemenkopolkam, Jakarta, pada hari Selasa, 9 September 2025.
Selain menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menkopolkam ad interim, Sjafrie Sjamsoeddin juga mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional serta Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan.
Sjafrie meyakini bahwa banyaknya jabatan yang ia emban tidak akan mengurangi kualitas kepemimpinannya dalam mengelola institusi. Namun, ia mengingatkan para deputinya di Kemenkopolkam untuk memberikan kinerja yang optimal.
“Mereka harus memiliki soliditas, disiplin yang tinggi, serta efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan,” pesannya.
Komitmen untuk Melanjutkan Program Menko Sebelumnya
Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa kepemimpinannya di Kemenkopolkam tidak akan menghentikan program-program yang telah dirintis oleh Budi Gunawan. Ia menyampaikan bahwa keberlanjutan program ini merupakan salah satu arahan penting dari Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, ia mengakui bahwa dirinya diberikan wewenang oleh Presiden untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. “Saya diberikan keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien dan efektif demi kelancaran pelaksanaan program,” jelasnya.
Sjafrie menekankan pentingnya dukungan dari para deputi dan seluruh jajaran di Kemenkopolkam dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ia menyatakan bahwa hal ini diperlukan hingga penunjukan menteri koordinator yang baru secara definitif.
“Selama beberapa bulan ke depan, kalian akan bersama-sama membantu saya dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan ad interim,” ujarnya kepada para jajarannya.
Tanggapan Sjafrie Terkait Dansatsiber TNI yang Mempertanyakan Ferry Irwandi
Menkopolkam Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui informasi mengenai tindakan Satuan Siber TNI yang melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana yang melibatkan warga sipil sekaligus tokoh media sosial, Ferry Irwandi. Informasi ini diperolehnya dari berbagai laporan media massa.
Namun, Sjafrie memilih untuk tidak ikut campur terlalu jauh dalam permasalahan tersebut. Menurutnya, urusan operasional TNI merupakan wewenang Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Sjafrie menjelaskan bahwa kementeriannya hanya memiliki wewenang untuk mengatur kebijakan-kebijakan nasional. Sementara itu, operasi militer maupun pengerahan prajurit yang bersifat operasional menjadi tanggung jawab Mabes TNI.
“Saya menyerahkan sepenuhnya kewenangan tersebut kepada Panglima TNI. Kami memiliki tingkatan-tingkatan pendelegasian wewenang yang jelas,” ungkap Menteri Pertahanan tersebut.
Komandan Satuan Siber Markas Besar TNI Brigadir Jenderal Juinta Omboh Sembiring mengungkapkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi. Dugaan ini muncul setelah Satuan Siber TNI melakukan penelusuran di ruang siber.
Juinta kemudian mendatangi Markas Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi dengan pihak kepolisian mengenai langkah hukum yang dapat diambil berdasarkan temuan Satuan Siber TNI tersebut, pada tanggal 8 September 2025. Saat ini, TNI tengah menyusun langkah hukum yang akan ditempuh terhadap Ferry Irwandi.
Dede Leni berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Koalisi Sipil Soroti Upaya Kriminalisasi TNI terhadap Ferry Irwandi
