Berita penjualan bisnis SPBU Shell Indonesia menjadi sorotan pada Jumat (24/5). Anak perusahaan Shell plc ini telah menyetujui pengalihan kepemilikan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Indonesia kepada perusahaan patungan baru.
Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 22 pejabat, termasuk dua alumni Taruna Nusantara: Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi Utama. Berikut detailnya:
Shell Melepas Bisnis SPBU di Indonesia
Susi Hutapea, Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, menjelaskan bahwa pembeli adalah usaha patungan (new joint venture) antara Citadel Pacific Limited dan Sefas Group. Citadel Pacific, perusahaan yang beroperasi di Asia-Pasifik, juga pemegang lisensi merek Shell di beberapa wilayah seperti Guam dan Hong Kong. Sefas Group sendiri merupakan distributor pelumas Shell terbesar di Indonesia.
“Shell Indonesia mengumumkan pengalihan kepemilikan bisnis SPBU di Indonesia. Namun, merek Shell dan produk BBM berkualitas tetap tersedia bagi pelanggan,” ujar Susi dalam keterangan resmi pada Jumat (23/5).
Pengalihan ini mencakup jaringan SPBU, serta pasokan dan distribusi BBM. Bisnis pelumas Shell di Indonesia tetap berjalan terpisah. Operasional SPBU akan berlangsung normal hingga selesainya proses pengalihan yang diperkirakan tahun depan.
Susi memastikan, “Setelah proses selesai, merek Shell tetap ada di Indonesia, produk BBM dipasok melalui Shell, dan pelanggan tetap dapat mengakses BBM berkualitas tinggi.”
Meskipun terjadi pengalihan kepemilikan, merek SPBU Shell tetap dipertahankan melalui perjanjian lisensi merek. Susi menambahkan, “Shell menggunakan model lisensi merek untuk bisnis Mobility & Convenience di lebih dari 50 pasar global, sehingga pelanggan tetap dapat menikmati BBM berkualitas tinggi.”
Bimo Wijayanto dan Djaka Budhi di Kementerian Keuangan
Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada 22 pejabat Kementerian Keuangan yang baru dilantik, termasuk Bimo Wijayanto dan Letjen TNI Djaka Budhi Utama. Sri Mulyani menyebut Prabowo berharap peningkatan penerimaan negara.
Sri Mulyani menyatakan, “Harapan pimpinan negara sudah jelas. Penerimaan negara harus meningkat, tax ratio harus naik, pelayanan wajib pajak harus lebih baik, kepastian perpajakan ditingkatkan, dan transparansi serta tata kelola diperbaiki.” Pernyataan ini disampaikan saat pelantikan di Aula Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (23/5).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pengelolaan penerimaan negara memiliki target tahunan yang ditetapkan undang-undang, mencakup pajak, bea cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Ia menekankan bahwa kebijakan penerimaan negara bukan hanya soal mengejar target angka. “Ini bukan sekadar mencapai target setoran, melainkan instrumen penting untuk menjamin kebutuhan negara berkelanjutan tanpa menghambat perekonomian,” tegas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga menyampaikan harapan masyarakat akan sistem perpajakan yang adil, memberikan dukungan bagi kelompok lemah, dan memastikan mereka yang mampu menjalankan kewajiban perpajakannya secara bertanggung jawab.
