Jember, 13 Desember 2025 (Warta-Kota.com)
DPRD Jember memiliki banyak cara untuk merawat konstituen, salah satunya dengan membentuk kanal media sosial. Hal itu dilakukan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Widarto, yang membuat kanal bernama “Lapor Kawan Widarto”.
Kanal tersebut diperkenalkan kepada masyarakat saat menggelar Reses Masa Sidang III DPRD Kabupaten Jember di Kawasan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Jumat (13/12/2025). Menurutnya, “Lapor Kawan Widarto” menjadi salah satu wadah komunikasi dirinya dengan masyarakat, khususnya terkait tugasnya sebagai legislator dalam bidang penggarapan, legislasi, dan pengawasan.
“Memang belum sempurna, tetapi setidaknya melalui kanal itu, masyarakat bisa memahami bahwa kami bekerja,” ujarnya.
Widarto menjelaskan bahwa keluhan, laporan, dan masukan dari masyarakat yang masuk ke kanal akan ditindak lanjuti sesuai tugas pokok dan fungsi selaku legislator. “Kami punya keterbatasan, karena bukan eksekutif, jadi ada aspirasi yang belum bisa dieksekusi,” jelasnya.
Selain memperkenalkan kanal tersebut, kegiatan reses juga berfungsi sebagai wadah merawat konstituen dalam bentuk penyerapan aspirasi. Ia menyatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk menunjukkan bahwa legislator bekerja dengan baik di dalam maupun di luar gedung DPRD dengan bertemu langsung masyarakat.
“Jadi, tidak hanya pada saat reses, tetapi tiap bulan kami lapor kepada masyarakat. Saat reses sebenarnya kami hanya lebih banyak mendengar apa yang menjadi masukan dari masyarakat di dapil kami,” jelasnya.
Menurut Widarto, keterbukaan informasi publik sangat penting agar masyarakat memahami dan mengetahui hal-hal yang telah diupayakan oleh wakilnya. Ia menegaskan bahwa kegiatan reses merupakan bentuk pertanggungjawaban dan komunikasi legislator sebagai wakil rakyat.
“Tujuannya adalah menjaring aspirasi, menerima laporan, sekaligus menyampaikan informasi kinerja dewan. Kami harus memastikan setiap kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Widarto juga menekankan pentingnya pembaruan data administrasi kependudukan agar setiap bantuan pemerintah bisa sampai kepada yang berhak. “Jadi kuncinya tepat sasaran atau tidak, itu memang didata. Makanya penting data selalu diupdate untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). “Meskipun secara umum sudah berjalan baik, namun masih terdapat kendala terkait akurasi data kependudukan. Masih sering terjadi masyarakat enggan melapor data kematian. Akibatnya, data tidak akurat dan pemerintah bisa saja tetap membayar premi warga yang sudah meninggal,” pungkasnya.
(Dang)
