Jambi, Warta-kotaJAMBI – Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Polri melakukan penelitian bertajuk “Evaluasi Kendaraan Dinas Operasional Kepolisian pada Fungsi Samapta dan Binmas di Satuan Kewilayahan”.
Penelitian ini dilaksanakan serentak di sejumlah daerah, termasuk Polda Jambi dan Polres jajaran, pada 11–13 Agustus 2025.
Kegiatan tersebut dipimpin Kombes Pol. Guno Pitoyo, bersama tim peneliti yang terdiri dari anggota Puslitbang dan konsultan ahli. Tim menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan gambaran menyeluruh terkait kondisi kendaraan dinas operasional di lapangan.
Tidak hanya menilai performa dan kelayakan armada, penelitian ini juga mengkaji aspek keamanan penyimpanan senjata api dan amunisi, serta faktor keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan personel saat bertugas.
Tujuannya, menghasilkan rekomendasi yang mampu menjawab kebutuhan operasional kepolisian di berbagai wilayah.
Dir Binmas Polda Jambi, Kombes Pol. Henki Poerwanto, yang mewakili Kapolda Jambi, menegaskan pentingnya keberadaan kendaraan dinas bagi kelancaran tugas kepolisian.
“Kendaraan operasional adalah tulang punggung mobilitas anggota di lapangan. Mulai dari patroli, pengawalan, hingga penanganan situasi darurat, semua bergantung pada kesiapan armada ini,” ujarnya.
Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah kendala. Di antaranya kerusakan mesin yang berulang, keterbatasan anggaran perawatan, hingga ketidaksesuaian jenis kendaraan dengan kondisi medan.
“Kami berharap penelitian ini melahirkan solusi konkret. Armada yang digunakan harus aman, terawat, dan benar-benar sesuai kebutuhan wilayah. Hal ini akan sangat membantu menunjang kinerja fungsi Binmas dan Samapta,” imbuhnya.
Langkah ini selaras dengan Grand Strategic Polri 2025–2045, terutama pada pilar Teknologi, Infrastruktur, dan Logistik, serta mendukung program modernisasi peralatan utama kepolisian atau Minimum Essential Police Equipment (MEPE).
Hasil penelitian Puslitbang Polri diharapkan menjadi dasar rekomendasi strategis untuk pemeliharaan berkala, peningkatan keamanan kendaraan, serta pengadaan armada yang tepat sasaran. Dengan begitu, fungsi pelayanan dan pengamanan masyarakat di seluruh kewilayahan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap tantangan tugas yang semakin kompleks.
