Sorotan utama kanal Politik Tempo pada hari Senin, 8 September 2025, tertuju pada tiga berita yang paling banyak dibaca. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah isu mengenai reshuffle kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang berujung pada pergantian Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Selain itu, berita tentang meningkatnya wacana penerapan darurat militer sebagai respons terhadap demonstrasi yang terjadi pada akhir Agustus 2025 juga menjadi topik populer di Tempo. Implementasi darurat militer akan menempatkan militer sebagai garda terdepan dalam menangani aksi massa. Berikut adalah ringkasan dari peristiwa-peristiwa tersebut:
Reshuffle Kabinet
Presiden Prabowo melakukan perubahan signifikan dalam susunan kabinetnya. Lima menteri diberhentikan dari Kabinet Merah Putih. Selain itu, Presiden juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan para pejabat baru Kabinet Merah Putih berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin sore, 8 September 2025.
Adapun nama-nama yang diganti meliputi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
Menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah, Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi.
Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti Budi Gunawan secara permanen. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa posisi tersebut akan diisi sementara oleh seorang pejabat secara ad interim. Namun, Prasetyo belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai identitas pejabat yang akan mengisi posisi tersebut. Sementara itu, calon Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat dilantik karena sedang berada di luar kota.
Sri Mulyani diganti
Sebelum pemberhentiannya, santer terdengar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati telah beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Hal ini dipicu oleh peristiwa penjarahan rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, oleh sekelompok massa pada hari Ahad, 31 Agustus 2025. Kejadian tersebut berdampak besar pada Sri Mulyani. Melalui akun Instagram pribadinya, ia mengungkapkan kesedihannya atas hilangnya lukisan bunga hasil karyanya sendiri yang diambil oleh seorang pria berjaket merah.
Pada Ahad pagi, 31 Agustus 2025, Sri Mulyani menyampaikan permohonan pengunduran dirinya dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Permohonan tersebut kembali ia sampaikan pada hari yang sama. Permohonan itu kembali ia sampaikan kepada Presiden Prabowo di sela rapat kabinet di Istana Negara. Presiden menolak pengunduran dirinya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menampik kabar mengenai pengunduran diri Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan. “Berdasarkan evaluasi, beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” ujar Prasetyo seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025.
Darurat Militer
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dikabarkan telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk memberlakukan status darurat militer. Sumber Tempo mengungkapkan bahwa usulan tersebut disampaikan Sjafrie dalam rapat terbatas di kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Presiden Prabowo sempat menghubungi seorang jenderal purnawirawan untuk meminta pendapat terkait saran yang diajukan Sjafrie. Akan tetapi, orang-orang terdekat Prabowo, termasuk para menteri, petinggi partai politik, serta sejumlah pejabat negara, menentang usulan tersebut. Mereka berupaya meyakinkan Prabowo untuk menolak draf tersebut.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang mengklaim bahwa tidak ada pembahasan maupun rancangan mengenai hal tersebut di internal kementerian. “Saya sudah melakukan pengecekan ke biro hukum, perundang-undangan, hingga tata usaha. Tidak ada dokumen seperti yang diberitakan,” tegas Frega dalam konferensi pers di Kemhan, Senin, 8 September 2025.
Eka Yudha dan Dani Aswara turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Kapuspen TNI: Personel Bais Sedang Melaksanakan Tugas Intelijen
