Warta-kota.com || Jawa Tengah – Gerakan mahasiswa di Kota Semarang, Jawa Tengah kembali melakukan aksi menyuarakan suara rakyat.
Aksi kali ini digelar di persimpangan lampu merah di dekat Mapolda Jawa Tengah pada hari Senin (30/12/2024).
“Lampu merah adalah locus mata pencaharian masyarakat miskin kota, ada pengamen, badut, dan mereka semua terdampak terhadap kenaikan pajak kali ini,” ungkap Andreas Kevin Patola, Ketua Presidium PMKRI Cabang Semarang.
Menurut Natanael koordinator aksi, mengadakan aksi di persimpangan lampu merah ini menandakan sebagian besar dari rakyat miskin kota yang bermata pencaharian di persimpangan lampu merah ini tidak akan bisa mendapat mata pencahariannya lagi karena sebagian besar dari masyarakat mengalami dampak dari kenaikan PPN 12 % ini.
Peserta aksi membawa spanduk besar dengan tulisan Tolak PPN 12% yang dibentangkan sebagai makna perlawanan terhadap kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN 12 % yang rencananya akan mulai diberlakukan pada tahun 2025.
Selain itu, mereka juga mengenakan pit hitam dan topi natal.
Pit hitam dan topi natal adalah simbol kebusukan penguasa.
“Pit hitam dan topi natal adalah simbol kebusukan penguasa, ia berusaha baik membujuk rakyat agar setuju kenaikan PPN. Namun, setelah PPN naik rakyat dicekik, dibiarkan, bahkan cenderung dibuang,” ujar Andreas.
Lebih lanjut Andreas mengatakan bahwa hal ini sama seperti perilaku pit hitam dalam sejarah perbudakan abad 17-18.
Menurut Andreas, memberi kado kenaikan pajak alih-alih untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Namun, digunakan untuk korupsi demi kepentingan pribadi.
Hal ini terbukti dari vonis hukuman Harvey Moeis, Andreas bahkan menduga agaknya hukum di Indonesia bisa dibeli.
Aksi simbolik ini juga membagikan selembaran brosur sebagai kado yang dibagikan.
“Ini merupakan representasi pekerja formal mengenai target, menghabiskan tenaga, waktu untuk bekerja. Namun, kebutuhan uang makan, sekolah anak, kehidupan sehari tak cukup karena kenaikan PPN mencekik mereka,” lanjutnya.
“Tentu ini tak hanya dialami oleh pekerja formal, semua buruh bahkan pekerja non formal juga akan mengalaminya, terkhusus kelompok masyarakat yang termarjinalkan semakin terdesak,” imbuhnya.
Aksi simbolik depan lampu merah menandakan penting bagi kita elemen masyarakat miskin kota untuk bersama-sama menolak PPN 12% dan mendesak pemerintah memberikan kado sebaliknya, yaitu membuat Perppu pembatalan kenaikan PPN 12%.
“Kami tantang pemerintah Prabowo agar tidak omon-omon kali memang benar ingin membela rakyat,” tegasnya Andreas.
Selain menyuarakan penolakan kenaikan PPN 12%, aksi PMKRI Cabang Semarang ini juga mendesak agar putusan banding kasus korupsi Harvey Moeis, diperberat dan diperbesar dendanya senilai 80T untuk menutupi defisit APBN akibat program makan siang dan susu gratis, sehingga tak perlu menaikkan pajak dan membebani masyarakat.
“Kami tantang Presiden Prabowo untuk mengesahkan Perppu, ditunggu kado tahun barunya untuk masyarakat miskin, jenderal,” pungkasnya Andreas.
(Red)
