warta-kota.com — Kemitraan erat antara Indonesia dan Tiongkok semakin terjalin melalui penguatan penggunaan mata uang lokal, atau yang dikenal sebagai local currency transaction (LCT), dalam aktivitas perdagangan dan investasi bilateral. Inisiatif ini menawarkan serangkaian manfaat signifikan, mulai dari efisiensi transaksi dan penurunan biaya konversi, hingga penguatan stabilitas finansial kedua negara.
Dalam rentang waktu Januari hingga Juli 2025, total nilai transaksi LCT antara Indonesia dan Tiongkok mencapai angka yang mengesankan, setara dengan USD 6,23 miliar. Pencapaian ini mencerminkan lonjakan yang substansial, hampir tiga kali lipat, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang mencatat nilai sebesar USD 2,17 miliar.
Eskalasi kerja sama ini menjadi poin penting dalam pertemuan antara Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China (PBoC) Pan Gongsheng di Beijing, yang berlangsung pada Kamis (11/9). Pertemuan tersebut juga menjadi momen untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik yang terjalin erat antara kedua negara.
Ke depannya, BI dan PBoC berencana untuk terus mendorong inovasi serta memperluas integrasi keuangan antar kedua negara. “Langkah progresif ini merefleksikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi bilateral dan membangun ekosistem keuangan yang lebih terhubung, aman, serta inklusif,” ujar Perry Warjiyo.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur PBoC Pan Gongsheng menekankan pentingnya kerja sama antara Tiongkok dan Indonesia, sebagai dua negara berkembang yang memiliki peran sentral di Asia. “Hubungan perdagangan dan investasi antara kedua negara telah tumbuh di atas landasan kerja sama keuangan yang kokoh. Oleh karena itu, peningkatan kerja sama ini menjadi sangat vital, terutama di tengah dinamika tantangan global saat ini,” ungkapnya.
Selain dengan Tiongkok, implementasi LCT juga terus diperluas dengan negara-negara mitra lainnya. Selama periode Januari hingga Juli 2025, nilai transaksi LCT Indonesia dengan Jepang mencapai USD 5,08 miliar, diikuti oleh Malaysia dengan nilai USD 2,03 miliar.
Selanjutnya, transaksi dengan Thailand mencapai USD 644 juta, Korea Selatan sebesar USD 85 juta, dan Uni Emirat Arab dengan nilai USD 72 juta.
Uji Coba QRIS Antarnegara
BI dan PBoC juga telah memulai uji coba terbatas (sandbox) untuk menjalin konektivitas pembayaran digital QRIS antarnegara. Tahap awal melibatkan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dan mitra industri dari Tiongkok, yaitu UnionPay International. Langkah ini menjadi implementasi nyata dalam memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas.
Selain sebagai simbol kemajuan teknologi, inisiatif QRIS antarnegara ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan, meningkatkan keterjangkauan, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan. Implementasi LCT dan QRIS lintas negara mencerminkan sinergi yang kuat antara bank sentral, asosiasi sistem pembayaran, dan lembaga keuangan dari kedua negara.
“Kolaborasi ini turut berkontribusi dalam pembentukan ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan kompetitif di kawasan,” jelas Perry Warjiyo.
Secara terpisah, Director of Tiongkok-Indonesia and Indonesia-Middle East and North Africa Center of Economic and Law Studies (Celios), Muhammad Zulfikar Rakhmat, menyatakan bahwa Tiongkok telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berbagai sektor di Indonesia, mulai dari ekonomi dan pertambangan, hingga industri media.
“Semua ini sudah dan sedang berlangsung saat ini. Tiongkok telah memberikan kontribusi ke berbagai daerah di Indonesia,” ungkapnya.
Namun, Zulfikar menyoroti strategi komunikasi dan investasi ekonomi pemerintah Tiongkok yang cenderung berfokus pada sektor-sektor strategis tertentu, sementara kurang memperhatikan pembangunan di sektor pendidikan lokal di negara-negara mitranya. Bahkan, media lokal di wilayah mitranya sering kali digunakan hanya untuk menampilkan sisi positif dari keterlibatan ekonomi.
Menurutnya, strategi ini dapat dipahami dari perspektif efisiensi ekonomi. Ketika Tiongkok telah menjadi penyumbang ekonomi yang besar di suatu wilayah, mereka cenderung tidak mengalokasikan sumber daya tambahan untuk pengembangan aspek lain, seperti pendidikan atau lingkungan.
