Solok, Warta-kota.com.- Lemahnya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Solok menjadi sorotan masyarakat dan insan pers. Pasalnya, masih banyak proyek pembangunan yang dikerjakan kontraktor tanpa memasang papan nama proyek di lokasi pekerjaan.
Padahal, proyek-proyek tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari pajak rakyat. Sesuai ketentuan, setiap kegiatan pembangunan wajib mencantumkan papan nama sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tidak sedikit proyek yang baru memasang papan nama setelah mendapat teguran. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, mengingat setiap proyek pemerintah seharusnya berada di bawah pengawasan tim teknis dari dinas terkait sejak awal pelaksanaan pekerjaan.
Papan nama proyek memiliki fungsi penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat, mulai dari sumber anggaran, nilai kontrak, waktu pelaksanaan, hingga nama pelaksana pekerjaan. Ketidakhadiran papan nama tersebut dinilai mengabaikan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Kalau proyek dibiayai dari uang rakyat, maka rakyat juga berhak tahu. Kenapa harus ditegur dulu baru dipasang” ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Kondisi ini memicu dugaan di tengah masyarakat bahwa sebagian kontraktor hanya berorientasi pada keuntungan semata, tanpa mendukung program transparansi pemerintah. Lemahnya pengawasan dikhawatirkan membuka peluang terjadinya penyimpangan dan berpotensi merugikan keuangan negara.
Masyarakat dan insan pers pun berharap Dinas PUPR Kabupaten Solok dapat meningkatkan fungsi pengawasan serta memberikan sanksi tegas kepada kontraktor yang tidak mematuhi aturan, demi terwujudnya tata kelola pembangunan yang transparan dan akuntabel.
Apa membuat yang menjadi kendala persoalan ini sering terulang tahun ke tahun, dan media ini mencoba menghubungi salah satu kepala bidang sampai berita ini di terbitkan belum ada tanggapan**(PB07)
