warta-kota.com – , Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan telah terbentuk 5.200 Koperasi Desa Merah Putih hingga saat ini. Target pembentukan koperasi ini, berdasarkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, mencapai 80.000 unit.
“(5.200) itu (koperasi) yang baru,” ungkap Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Jumat, 2 Mei 2025.
Zulhas meyakini keberadaan Koperasi Desa Merah Putih akan saling melengkapi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Ia menambahkan bahwa pengaturan hubungan antara keduanya menjadi wewenang pemerintah desa.
Lebih lanjut, Zulhas optimistis Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap 2 juta tenaga kerja di pedesaan, memangkas rantai pasok yang panjang, dan memberantas praktik perantara (tengkulak). “Juga akan menghapus praktik rentenir karena nantinya koperasi kelurahan akan menjadi agen BRILink,” imbuhnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kementerian/lembaga dan kepala daerah untuk mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025. Prabowo menekankan bahwa program ini bertujuan untuk mendorong swasembada pangan dan pembangunan desa guna pemerataan ekonomi.
Pemerintah menargetkan peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia pada 12 Juli 2025. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memperkirakan anggaran yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 400 triliun.
Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi (Akses), Suroto, mengkritik pendekatan top down yang diterapkan pemerintah dalam program ini. Ia menilai pendekatan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip koperasi yang otonom, mandiri, dan demokratik.
“Seperti halnya mendirikan bisnis, jika bisnis dimodali sepenuhnya oleh mertua, tentu akan hancur. Tidak ada rasa tanggung jawab,” ujar CEO Induk Koperasi Rakyat (Inkur) ini saat dihubungi, Jumat, 25 April 2025.
Pendekatan sentralistik, lanjut Suroto, pernah diterapkan pada pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) di era Orde Baru. Alih-alih sukses, bantuan infrastruktur dan subsidi justru memicu moral hazard karena disalahgunakan pengurus.
Suroto mencontohkan bantuan pemerintah kepada KUD berupa privilese bisnis penyaluran pupuk dan penyerapan gabah untuk Bulog, serta fasilitas seperti Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) dan Bank Umum Koperasi (Bukopin).
“Koperasi Desa Merah Putih berpotensi mengulang kegagalan koperasi sebelumnya karena pendekatan yang serupa. Pemerintah belum belajar dari kesalahan masa lalu,” tegas Suroto.
Han Revanda dan Alfitria Nefi berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Perang Dagang AS-Cina: Peluang atau Ancaman bagi Indonesia?
