Jakarta, Warta-kota.com.- Bupati Solok Jon Firman Pandu SH, melaksanakan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Selasa (17/06/2025).
Turut mendampingi Bupati, Sekretaris Daerah Medison, Kepala Badan Keuangan (BKD) Indra Gusnadi, Kabag Prokopim Kurniati, serta Kabag SDA Sekretariat Daerah Anthoni Saliza.
Selama kunjungan, Bupati Solok membahas berbagai isu terkait tata kelola keuangan daerah meliputi belanja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan APBD, sekaligus menyampaikan usulan pemutakhiran data input perhitungan DAU tahun 2026 melalui Kemendagri, yang nantinya akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian/Lembaga terkait, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas mengenai percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto selama 5 tahun ke depan.
“Alhamdulillah, kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk membahas tata kelola keuangan daerah, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan yang penting pada kesempatan ini, kita turut menjelaskan kondisi keuangan daerah kita dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden, dalam percepatan pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, kesejahteraan sosial dan persoalan tata kelola keuangan daerah” Kata Bupati.
Pertemuan yang disambut langsung oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si dan jajarannya tersebut, turut membahas tentang sinergi tata kelola keuangan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
Bupati Jon Firman Pandu juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Solok, dalam mendukung program prioritas nasional serta penguatan fiskal.
“Ini merupakan bentuk keseriusan kita dalam memperkuat koordinasi antar lembaga, demi mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat” Terang Bupati Solok
Lebih lanjut Bupati Solok berharap, kunjungan ini dapat meningkatkan pemahaman dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok.**(PB07)
