Tragedi meninggalnya seorang ibu, Irene Sokoy, beserta bayi yang dikandungnya setelah penolakan di empat rumah sakit berbeda di Jayapura telah menggugah Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, untuk mengambil tindakan tegas dengan memberikan ultimatum kepada seluruh fasilitas kesehatan di wilayahnya.
Gubernur Fakhiri menekankan bahwa seluruh fasilitas kesehatan di Provinsi Papua wajib melayani setiap pasien tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang finansial atau kemampuan membayar.
Ancaman sanksi keras akan diberlakukan bagi fasilitas kesehatan yang terbukti melakukan penolakan terhadap pasien yang membutuhkan pertolongan medis.
“Jangan main-main dengan layanan kesehatan untuk ibu dan anak. Prioritaskan pelayanan, tanpa mempedulikan apakah pasien memiliki uang atau tidak. Masalah biaya adalah tanggung jawab saya sebagai gubernur dan para bupati,” tegas Mathius, seperti yang dilaporkan oleh wartawan BBC News Indonesia, Ikbal Asra, pada Jumat (21/11).
Mathius mengakui bahwa kasus yang menimpa Irene Sokoy mencerminkan betapa buruknya kondisi pelayanan kesehatan yang ada di Papua saat ini.
“Ini adalah cara Tuhan membuka mata kita, pemerintah, untuk melihat betapa bobroknya pelayanan kesehatan di Provinsi Papua,” ujar Fakhiri saat mengunjungi kediaman keluarga Irene.
Gubernur Papua, didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Papua, menyampaikan belasungkawa kepada keluarga mendiang Irene Sokoy di dermaga Kampung Ifar Besar, Kabupaten Jayapura, pada Jumat (21/11) malam.
Dalam pertemuan tersebut, keluarga mengungkapkan secara detail kronologi kejadian, dimulai dari saat Irene—yang berasal dari Kampung Kensio di Danau Sentani—dibawa menggunakan speedboat menuju daratan, hingga perjalanan panjang menuju rumah sakit.
Keluarga menceritakan kepada gubernur bagaimana Irene dan bayinya meninggal dunia setelah ditolak dan tidak mendapatkan penanganan medis yang memadai di empat rumah sakit berbeda di Jayapura pada hari Minggu, 16 November 2025.
Bagaimana runtutan kejadiannya?
Rangkaian peristiwa tragis ini bermula pada hari Minggu (16/11), berdasarkan penuturan dari keluarga Irene Sokoy.
Saat itu, Irene mengalami kontraksi di Kampung Kensio, Danau Sentani. Karena tidak tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai di kampung tersebut, keluarga berinisiatif membawa Irene menggunakan speedboat menuju Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari.
Perjalanan dari Kampung Kensio menuju RSUD Yowari menempuh jarak sekitar 30 kilometer dengan perkiraan waktu tempuh antara 40 hingga 50 menit.
“Kami tiba di Rumah Sakit Yowari tepat pukul tiga sore,” ungkap Ivan Ibo, adik kandung Irene Sokoy.
Setibanya di rumah sakit, tim perawat segera melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi Irene.
“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tekanan darah ibu dalam kondisi normal, detak jantung bayi stabil, dan pembukaan telah mencapai lima sentimeter. Perawat menyatakan bahwa semuanya masih dalam batas normal,” jelas Ivan.
Karena pembukaan tidak mengalami perubahan signifikan, Irene dipindahkan ke ruang bersalin untuk dilakukan pemantauan lebih lanjut pada pukul 18.00 WIT. Di ruang bersalin, perawat menghubungi dokter jaga untuk mendapatkan arahan medis.
Dokter kemudian menyarankan pemberian obat perangsang guna mempercepat proses persalinan.
Keluarga diminta untuk membeli resep obat di apotek rumah sakit. Ivan menyebutkan bahwa ada empat jenis obat perangsang yang diberikan.
“Terdapat empat jenis obat, yaitu cairan infus, antibiotik, dan dua jenis obat perangsang,” rincinya.
Tepat pukul 20.00 WIT, air ketuban Irene pecah.
Namun, kondisi jantung janin mengalami penurunan. Dokter kemudian menyarankan untuk dilakukan operasi caesar.
Sayangnya, dokter kandungan yang bertugas di RSUD Yowari sedang tidak berada di tempat. Pihak rumah sakit kemudian merujuk pasien ke RS Dian Harapan.
Alfonsina Kabey, ipar Irene yang mendampingi selama proses rujukan, mengaku merasa panik karena kondisi Irene semakin memburuk, sementara tidak ada dokter yang menangani.
“Jika memang tidak ada dokter, mengapa tidak memberitahu kami sejak awal? Kami bisa mengambil keputusan yang lebih baik,” sesalnya.
Keluarga berulang kali meminta agar Irene segera dirujuk ke rumah sakit berikutnya, namun ambulans tidak kunjung tiba.
“Kami menunggu dari jam 11 malam hingga jam 01.22 dini hari, baru ambulans datang. Sementara kondisi Irene sudah sangat kesakitan, gelisah, dan terus berteriak,” ungkap Alfonsina.
Baca juga:
- ‘Banyak pasien datang untuk sembuh, tapi justru meninggal dunia’ – Dugaan malpraktik dan lambatnya pelayanan rumah sakit di Papua
- Kisah Bidan Mama Sina yang berjuang sendirian memberikan layanan kesehatan di pedalaman Asmat, Papua
- ‘Percuma dilatih kalau fasilitas tidak ada’ – Apakah tepat rencana pemerintah melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar?
Setibanya di Rumah Sakit Dian Harapan Waena, Irene tidak dapat dirawat karena alasan ruangan yang penuh.
“Pihak rumah sakit memeriksa BPJS-nya, yang ditanggung pemerintah, kelas 3. Namun, ruangan penuh,” kata Ivan.
Kemudian, keluarga melanjutkan perjalanan ke RSUD Abepura. Namun, mereka mengaku hanya mendapatkan penjelasan singkat bahwa ruang operasi di RSUD Abepura sedang direnovasi, sehingga pasien tidak dapat ditangani di fasilitas tersebut.
Atas saran dari RSUD Abepura, keluarga kemudian melanjutkan rujukan ke RS Bhayangkara Jayapura, rumah sakit keempat yang mereka datangi pada hari itu. Namun, kembali mereka tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.
Keluarga Irene Sokoy mengungkapkan bahwa RS Bhayangkara Jayapura meminta uang muka sebesar Rp4 juta sebelum memberikan tindakan medis, meskipun pasien berada dalam kondisi darurat dan terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan kelas 3 yang dibiayai oleh pemerintah.
“Sesampainya di Rumah Sakit Bhayangkara, identitas diperiksa, BPJS, pemerintah tanggung, kelas 3. Tapi katanya penuh. Ada ruang VIP, tapi kita harus bayar uang muka 4 juta baru bisa ditangani,” tutur Ivan Ibo.
Menurut Ivan, keluarga tidak memiliki uang sebesar itu sehingga tidak ada tindakan medis yang dilakukan di IGD.
“Jadi tindakan medis itu hanya dilakukan di dalam mobil ambulans,” ujarnya.
Setelah pemeriksaan awal di area luar ruang IGD, keluarga diarahkan untuk melanjutkan perjalanan menuju RS Dok II Jayapura, rumah sakit berikutnya yang menjadi rujukan.
Namun, kondisi Irene semakin memburuk selama perjalanan.
“Kakak sudah merasa sangat gelisah, panas di dada saja, sesak,” cerita Ivan.
Di tengah perjalanan, Irene bersandar pada Ivan sebelum akhirnya kehilangan kesadaran.
“Kakak jatuh di dada saya. Kakak bilang, ‘Kalau ada saudara laki-laki, saya sudah tidak bisa’. Itu saja, langsung kakak menutup mata,” ungkapnya.
Ivan berteriak kepada sopir agar segera memutar balik ke rumah sakit terdekat, yaitu RS Bhayangkara.
“Sopir putar balik, datang kasih turun kakak korban, kasih tidur di tempat tidur. Dipasang alat dari kaki sampai naik di dada. Alat itu semua tidak berfungsi,” kata Ivan.
Ia meyakini bahwa kakaknya telah meninggal dunia di dalam mobil ambulans, sebelum tiba kembali di RS Bhayangkara.
Apa respons dari pihak rumah sakit?
Direktur RSUD Yowari, drg. Maryen Braweri, menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Papua akan segera melakukan audit maternal untuk menelusuri penyebab kematian Irene Sokoy beserta bayi yang dikandungnya.
Melalui pesan singkat, drg. Maryen Braweri menyampaikan bahwa audit tersebut merupakan langkah resmi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh prosedur pelayanan telah dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku.
“Audit ini bertujuan untuk memastikan seluruh prosedur pelayanan dijalankan sesuai standar dan mengklarifikasi rangkaian kejadian yang dialami pasien sebelum meninggal dunia,” ungkapnya kepada kantor berita Antara, setelah mengikuti rapat daring bersama Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
Menurutnya, pihaknya masih menunggu pengumuman hasil audit dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
Selanjutnya, pihak Rumah Sakit Dian Harapan membantah telah menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari.
Pihak RSDH mengklaim telah menyampaikan kondisi layanan dan ketersediaan dokter serta ruang perawatan kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien dibawa.
Saat itu, ruang NICU telah terisi penuh oleh delapan bayi, ruang kebidanan juga penuh, dan dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi sedang cuti.
Adapun dokter spesialis anestesi mitra yang akan dipanggil membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
Namun, saat pemberitahuan ini disampaikan, petugas RSUD Yowari sudah dalam perjalanan membawa pasien ke RS Dian Harapan.
Petugas RSUD Yowari yang tiba di RS Dian Harapan sekitar pukul 01.10 WIT, kemudian meminta dokter jaga RS Dian Harapan memberikan cap rumah sakit dan menyampaikan kepada keluarga pasien bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga dan ruang perawatan penuh.
Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan untuk melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain.
Pihak manajemen RS Dian Harapan menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
Baca juga:
- Papua: Pelayanan poliklinik tiga rumah sakit dihentikan akibat aksi protes tenaga kesehatan
- Puluhan warga Yahukimo dilaporkan meninggal dunia karena kelaparan, mengapa bencana ini terus berulang di Papua?
- ‘Dokter bilang saya kena kanker mulut, saya langsung takut’ – Tradisi mengunyah pinang di Papua, dilema antara budaya dan risiko kesehatan
Direktur RS Bhayangkara, Rommy Sebastian, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah menolak pasien rujukan. Hanya saja, pihak RSUD Yowari tidak melalui prosedur rujukan yang benar, yaitu mengisi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)—sebuah sistem informasi berbasis internet yang digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien antar fasilitas kesehatan.
“Kami tidak pernah menolak pasien, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah rujukan dari RSUD Yowari sudah melalui prosedur yang benar? Karena setiap pasien rujukan harus mengisi SISRUTE agar bisa terbaca oleh kami, dan ini tidak dilakukan, jadi jangan salahkan kami,” tegasnya kepada Kompas.com, pada Jumat (20/11).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Arry Pongtiku, menyatakan bahwa kasus kematian Irene Sokoy setelah berpindah dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tanpa mendapatkan tindakan medis, menunjukkan kegagalan sistem rujukan dan penanganan kegawatdaruratan di wilayah tersebut.
Arry menjelaskan bahwa pasien seharusnya ditangani sebagai kasus emergensi yang membutuhkan tindakan cepat, bukan dipindahkan berulang kali.
“Kalau namanya emergensi, tidak boleh ada penolakan pasien. Harus dilayani dulu. Administrasi bisa menyusul,” tegasnya.
Arry mengakui adanya sejumlah catatan serius dalam sistem rujukan tersebut, termasuk lemahnya koordinasi antarrumah sakit.
“Rumah sakit-rumah sakit ini harus *aware* kalau ada pasien mau dirujuk. Yang tadi itu hanya komunikasi dari Yowari ke Dian Harapan. Rujukan berikutnya hanya jalan begitu saja. Ini salah satu masalah utamanya,” katanya.
Baca juga:
- Rumah sakit di wilayah Papua ‘nyaris lumpuh’ dan beberapa pasien meninggal dunia akibat kelangkaan obat hingga bahan medis
- Demi membiayai infrastruktur PON Papua ‘berstandar internasional’, bantuan perbaikan gizi ‘Anak Asli Papua’ dihapus
Dinas Kesehatan Papua telah mengumpulkan 43 perwakilan dari rumah sakit, dinas kesehatan kabupaten-kota, IDI, BPJS, dan Persatuan Rumah Sakit dalam pertemuan darurat.
Arry mengatakan semua pihak sepakat membentuk tim kecil audit bersama UNICEF untuk menelusuri seluruh proses pelayanan dan rujukan.
“Tim audit akan melihat apakah ada kesalahan dan bagaimana memperbaikinya. Nanti hasil audit yang akan menentukan,” jelasnya.
Menanggapi klaim adanya permintaan uang sebelum tindakan di salah satu rumah sakit, Arry menegaskan bahwa pasien gawat darurat tidak boleh dimintai biaya di muka.
“Kalau emergensi, tidak boleh ada penolakan pasien. Kalau ada hal yang tidak bisa diklaim BPJS, Dinas Kesehatan bisa membantu membayarkan untuk pasien Orang Asli Papua,” ujarnya.
Arry menegaskan kembali bahwa keselamatan ibu dan bayi harus menjadi prioritas utama semua fasilitas kesehatan di Papua.
Lemahnya tata kelola pelayanan kesehatan di Papua
Pengamat kebijakan publik Papua, Methodius Kossay, menyatakan kasus ini tidak hanya menyangkut aspek teknis medis, tetapi juga menyentuh isu tata kelola kebijakan publik, implementasi regulasi, dan akuntabilitas layanan publik.
Dia melihat setidaknya tiga persoalan fundamental dalam peristiwa ini:
Pertama, kegagalan sistem rujukan;
Kedua, dugaan pelanggaran kewajiban rumah sakit dalam penanganan gawat darurat;
Ketiga, lemahnya pengawasan dan koordinasi layanan kesehatan di tingkat daerah.
“Dalam situasi obstetri gawat darurat, rumah sakit pertama wajib memberikan tindakan stabilisasi medis, bukan langsung merujuk tanpa pertolongan. Ketidakmampuan fasilitas kesehatan memberikan respons cepat pada kasus kritis seperti ini adalah bentuk kesenjangan serius layanan kesehatan di Papua,” tuturnya.
Menurutnya, dalam kasus Irene, terdapat dugaan kuat bahwa pihak rumah sakit melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menangani pasien dalam kondisi gawat darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 174 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
Pasal 174 (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat wajib memberikan Pelayanan Kesehatan bagi seseorang yang berada dalam kondisi Gawat Darurat untuk mendahulukan penyelamatan nyawa dan pencegahan kedisabilitasan.
Pasal 174 (2) Dalam kondisi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka serta dilarang mendahulukan segala urusan administratif sehingga menyebabkan tertundanya Pelayanan Kesehatan.
Methodius Kossay merekomendasikan agar Pemprov Papua melakukan:
- Audit layanan darurat rumah sakit;
- Penegakan sanksi administratif;
- Pembangunan Sistem Rujukan Terintegrasi (One-Gate Referral System) Papua;
- Penguatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam;
- Menjamin tidak ada uang muka pada kasus gawat darurat.
“Kematian Ibu Irene Sokoy bukan semata tragedi keluarga, tetapi tragedi kebijakan publik dalam pelayanan kesehatan yang fundamental. Regulasi sudah jelas, yaitu pasien gawat darurat tidak boleh ditolak. Tetapi kenyataan menunjukkan sebaliknya,” kata Methodius.
Pemerintah Provinsi Papua harus turun tangan untuk memastikan bahwa setiap ibu hamil, di setiap kampung, memiliki hak yang sama untuk hidup dan ditolong,” tutupnya.
Angka kematian ibu dan bayi di Papua tertinggi se-Indonesia
Angka kematian ibu dan bayi di Papua secara signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Sensus Penduduk 2020 menunjukkan bahwa angka kematian ibu (AKI) di Provinsi Papua mencapai 565 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara AKI di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 343 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka kematian ibu tersebut jauh melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 189 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka kematian bayi (AKB) di kedua provinsi ini juga tergolong tinggi.
AKB di Papua tercatat sebesar 35 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan Papua Barat mencatatkan angka 27 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara AKB rata-rata nasional hanya 19 per 1.000 kelahiran hidup.
Tingginya angka kematian bayi berkaitan erat dengan sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan layanan neonatal, minimnya jumlah tenaga kesehatan, hingga sulitnya akses transportasi bagi ibu dan bayi di daerah-daerah terpencil.
Wartawan di Papua, Ikbal Asra, turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
- ‘Banyak pasien datang untuk sembuh, tapi justru meninggal dunia’ – Dugaan malpraktik dan lambatnya pelayanan rumah sakit di Papua
- Kisah bidan Mama Sina yang berjuang sendirian melayani kesehatan di pedalaman Asmat Papua – ‘Kami butuh puskesmas di kampung ini’
- ‘Percuma dilatih kalau fasilitas tidak ada’ – Apakah tepat rencana pemerintah melatih dokter umum untuk melakukan operasi caesar?
