Medan || Wartakota.com – Aktivitas galian C di Dusun II desa pematang panjang kec air putih kab batu bara belum tersentuh oleh aparat kepolisian polres batubara. Galian itu diduga ilegal itu desas desusnya dibackup oleh oknum aparat penegak hukum.
Adapun galian C itu beraktivitas di beberapa titik yang dihimpun awak media diantaranya di desa pematang panjang
Seorang sumber yang enggan menyebutkan identitasnya mengaku bahwa aktivitas merusak alam itu terus beraktifitas tanpa adanya penindakan dari kepolisian dan pemerintah daerah setempat.
Dugaan praktik suap terjadi, pengusaha galian C diduga ilegal tersebut diduga memiliki jaringan sampai ke tingkat jakarta atau pusat.
“Kami menduga memang selama ini ada aroma suap, sehingga praktik galian C diduga ilegal terus beraktivitas,” kata sumber bermarga naibaho kepada awak media, Senin (28/10/2024) siang.
“Jangan sampai alam itu dirusak, tanah dikerok dan akhirnya alam menjadi berlubang seperti danau. Baru pihak kepolisan turun tangan, Mabes Polri dan Gakkum LHK harus turun ke lokasi dan menindak praktik galian C itu, karena Polda Sumut diduga tak bernyali melakukan penindakan,” terangnya.
Selain itu, sumber yang enggan dipanjangkan namanya Boru Siregar juga menantang nyali Kapolda Sumut yang baru Irjen Pol Whisnu Hermawan F. S.I.K., M.H., untuk menindak lokasi Galian C ilegal tersebut
“Ya, kita tantang nyali Kapolda Sumut yang baru ini, berani tidak menindak pengusaha dan menutup aktivitas galian C tersebut,” tegasnya.
Dikatakan wanita berpostur kecil gemuk ini, jika Kapolda Sumut berani, masyarakat akan membuat perayaan dan pesta khusus” tuturnya kepada awak media
Direktur Eksekutif Walhi Sumut Rianda Purba menegaskan bahwa praktik galian C ilegal sangat berdampak terhadap lingkungan.
“Dampak negatif dari aktivitas galian C ini turut berkontribusi pada kerusakan lingkungan,” katanya.
Seperti perubahan aliran sungai, penggalian dekat sungai dapat berpotensi mengubah aliran air, menyebabkan banjir atau kekeringan di area tertentu.
“Kemudian ketidakstabilan tanah, juga berpotensi terjadi dan dapat menyebabkan tanah menjadi tidak stabil, meningkatkan risiko longsor,” tambahnya.
Rianda mengatakan penegakan jangan lemah. Sebab’ hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang semakin memperburuk situasi ini.
“Sebenarnya hal ini harus terus dilakukan pengawasan, dalam rangka menghentikan kerusakan yang lebih lanjut. Selain itu, juga diperlukan tindakan konsisten yang melingkupi penindakan, dan pengawasan dari Pemerintah dan aparat penegak hukum,” tambahnya.
Kemudian, Rianda juga menyatakan harus ada komitmen stakeholder agar dapat berkontribusi pada pemulihan lingkungannya, dan peningkatan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian alam.
“Kami mendukung steakholder untuk menindak galian C ilegal yang merusak lingkungan,” terangnya.
Dilain sisi, Praktisi Hukum yang juga merupakan Dosen Fakultas Hukum USU, Kandidat Doktor Tommy Aditya Sinulingga juga angkat bicara terkait hal ini.
Menurut Tommy, Kapolda baru seharusnya melakukan gebrakan diawal masa jabatannya.
” Seharusnya Bapak Irjen Whisnu Hermawan membuat gebrakan diawal masa jabatannya, masa nunggu ditantang masyarakat dulu baru gerak”, ungkap Tommy.
” Sesuai pasal 158 Jo Pasal 35 dan atau pasal 161 Jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104 atau pasal 105 Undang-Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, harusnya Kapolda sudah bisa memerintahkan Dirkrimsus Polda Sumut untuk menindak tegas lokasi Galian C tersebut”, ucap Wakil Direktur Litigasi dan Konsultasi Badan Perbantuan Hukum Fakultas Hukum USU saat diwawancarai dikantornya pada Senin (28/10).
” Dugaan Tindak Pidana “setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dan atau menampung, memanfaatkan,melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tida
